Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Gelar HOTLINE dan Bedah Film, Soroti Krisis Tata Kelola Negara Pasca Reformasi
Malang, 17 Desember 2025 Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (HIMAP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan dua kegiatan diskusi akademik, yakni HOTLINE Pemerintahan dan Bedah Film, sebagai upaya membangun ruang intelektual kritis di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini diikuti oleh 43 mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2025 dan difokuskan pada pembacaan krisis tata kelola pemerintahan Indonesia, baik dalam konteks historis reformasi 1998 maupun isu bencana ekologis kontemporer. Kegiatan HOTLINE Pemerintahan mengangkat isu bencana ekologis di Pulau Sumatra yang hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Melalui diskusi yang berlangsung dinamis, mahasiswa membahas dasar hukum penetapan status bencana, dampak sosial yang ditimbulkan, serta respons pemerintah dalam menangani krisis. Beragam pandangan kritis muncul, mulai dari sorotan terhadap besarnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur hingga kritik atas lambannya respons negara dalam menjamin pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Pada hari yang sama, HIMAP Ilmu Pemerintahan UMM juga menggelar Bedah Film “Dibalik 98” di Ruang 606 GKB I Kampus III UMM. Kegiatan ini mengusung tema “Dari Tragedi Politik ke Bencana Ekologis: Menelusuri Garis Kesinambungan Impunitas dan Tata Kelola Indonesia Pasca-98”. Film tersebut menjadi medium refleksi untuk memahami kegagalan negara dalam merespons krisis ekonomi, politik, dan sosial pada 1998, serta relevansinya dengan penanganan krisis di Indonesia saat ini. Sebagai pemantik diskusi, Dwi Putri Vidiastuti, S.IP., M.Sc. menegaskan bahwa kebijakan publik yang cacat dapat berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. “Ketika kebijakan itu cacat, maka efeknya akan menjalar seperti domino. Ekonomi terganggu, inflasi meningkat, dan kelangkaan sumber daya menjadi tak terhindarkan,” ungkapnya. Beliau juga menekankan bahwa dalam situasi tertentu, negara justru dapat menjadi sumber ketakutan bagi warganya ketika tata kelola tidak dijalankan secara adil dan akuntabel. Diskusi kemudian berkembang pada isu kepemimpinan nasional, diskriminasi struktural, serta pola impunitas yang dinilai masih terus berulang dari masa ke masa. Mahasiswa membandingkan ketidakresponsifan negara pada masa krisis 1998 dengan penanganan bencana Sumatra saat ini. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa kegagalan tidak hanya terletak pada individu aparat, melainkan pada sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Melalui rangkaian kegiatan HOTLINE Pemerintahan dan Bedah Film ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan komitmennya dalam membentuk mahasiswa yang kritis, reflektif, dan peka terhadap persoalan kebijakan publik. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam sistem demokrasi, sekaligus mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih adil, responsif, dan bertanggung jawab.