Soroti Kelemahan Regulasi AI dan Data Pribadi, Empat Mahasiswa IP UMM Berhasil Publikasi Book Chapter Internasional IGI Global
Malang,26 Februari 2026 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kembali menorehkan prestasi akademik di tingkat internasional. Empat mahasiswa angkatan 23, yaitu Bintang Mahardika Pramanda Aji, Sheha Putri Septaninda, Farhan Muhammad Idris, dan Meylyana Brigidta Zulfanabil, berhasil mempublikasikan Book Chapter ilmiah berjudul “AI Regulations and Policies for Data Privacy Protection in Indonesia” pada jurnal internasional yang diterbitkan oleh IGI Global. Publikasi ini menjadi bukti kontribusi aktif mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam merespons isu-isu strategis global, khususnya tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kebijakan AI dan perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan fokus pada penggunaan media sosial, layanan publik, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Menggunakan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) dengan analisis hukum normatif dan kebijakan publik, tim penulis memanfaatkan data survei nasional, dokumen kebijakan, serta literatur akademik terkini. Penelitian ini juga mengadopsi Privacy Calculus Theory dan Social Exchange Theory untuk menjelaskan perilaku masyarakat dalam membagikan data pribadi di ruang digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya penetrasi internet di Indonesia belum diimbangi dengan literasi keamanan digital yang memadai. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 80%, dengan dominasi pengguna berusia 15–34 tahun. Namun, intensitas penggunaan media sosial yang tinggi rata-rata 4–6 jam per hari mendorong fenomena oversharing yang meningkatkan risiko penipuan daring, pencurian identitas, serta peretasan akun. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara percepatan transformasi digital dan kesiapan regulasi perlindungan data. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dinilai masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam mengatur pemrosesan data berbasis AI. Aspek transparansi algoritma, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan otomatis, serta mekanisme pengawasan dinilai belum diatur secara komprehensif. Studi ini juga merefleksikan sejumlah kasus kebocoran data besar di Indonesia, termasuk kasus kebocoran data nasabah PT Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan audit terhadap pengelolaan data digital. Melalui publikasi ini, para mahasiswa menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Mereka merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan explainability sebagaimana diterapkan dalam kerangka regulasi Uni Eropa, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan AI Act. Dengan demikian, transformasi digital di sektor pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara aman, etis, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para penulis, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM. Publikasi di jurnal internasional bereputasi seperti IGI Global menunjukkan bahwa mahasiswa Ilmu Pemerintahan mampu berkontribusi dalam diskursus global mengenai tata kelola teknologi dan kebijakan publik. Ke depan, diharapkan semakin banyak mahasiswa yang terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan berdampak luas bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta kebijakan digital di Indonesia.
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM, Firmanda Ibrahim, Jalani Magang Mandiri di KPU Kabupaten Lumajang
Malang, 23 Februari 2026 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM angkatan 2023, Firmanda Ibrahim, memanfaatkan masa liburan semester dengan mengikuti program magang mandiri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas akademik melalui pengalaman langsung di lembaga penyelenggara demokrasi. Selama menjalankan magang, Firmanda ditempatkan pada Sub Bagian Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada unit tersebut, ia terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan strategi peningkatan partisipasi publik serta pengelolaan sumber daya manusia. Pengalaman ini memberinya pemahaman komprehensif mengenai pentingnya komunikasi publik, koordinasi internal, serta peningkatan kualitas SDM dalam menjaga kredibilitas institusi penyelenggara pemilu. Tidak hanya berkontribusi dalam aktivitas administratif dan teknis, Firmanda juga memperoleh kepercayaan untuk menjadi narasumber dalam sesi knowledge sharing internal. Ia menyampaikan materi mengenai peran dan etika Master of Ceremony (MC) dalam agenda resmi institusi, mulai dari teknik vocal grooming, stage presence, hingga etika komunikasi sebagai representasi lembaga di ruang publik. Menurut Firmanda, pengalaman tersebut menjadi momentum penting dalam pengembangan kapasitas diri. “Magang di KPU Kabupaten Lumajang membuat saya memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal proses pemungutan suara, tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang profesional dan berintegritas. Pengalaman ini sangat memperkaya perspektif saya sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa lingkungan kerja yang inklusif dan suportif memberikan ruang belajar yang nyata bagi mahasiswa. “Saya belajar bahwa integritas dan komunikasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia kerja pemerintahan. Kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berbagi dalam forum internal menjadi pengalaman yang sangat berharga,” tambahnya. Melalui kegiatan magang mandiri ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM terus mendorong mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan akademik dalam praktik kelembagaan secara nyata. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat kompetensi serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan dan demokrasi di masa depan.
Dipandu via Zoom, CoE Data Governance Analyst Resmi Dimatangkan untuk Cetak Analis Berbasis Data
Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan Kelas Center of Excellence (CoE) Data Governance Analyst secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini dipandu oleh Mohammad Jafar Loilatu, M.IP., dan membahas secara menyeluruh desain akademik, struktur mata kuliah, jadwal perkuliahan, hingga pembagian dosen pengampu. Kelas CoE dijadwalkan mulai efektif pada Senin, 23 Februari 2026, bertepatan dengan minggu pertama perkuliahan semester genap, guna mengoptimalkan kompetensi mahasiswa dan keterlibatan pemateri eksternal sejak awal perkuliahan. Dalam arahannya, Mohammad Jafar Loilatu, M.IP., menegaskan bahwa CoE dirancang sebagai ruang akselerasi kompetensi mahasiswa di bidang tata kelola data. “Kelas CoE ini tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis dan teknis dalam mengolah data menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif,” ujarnya. Beliau menambahkan bahwa integrasi teori dan praktik menjadi fondasi utama desain pembelajaran agar mahasiswa siap menghadapi kebutuhan dunia kerja berbasis data. CoE Data Governance Analyst terdiri dari lima mata kuliah dengan total 20 SKS, yakni Kebijakan Berbasis Data, Analisis Data Berbasis Aplikasi, Social Network Analysis, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, serta AI for Public Policy. Seluruh mata kuliah ditempuh selama 14 pertemuan dalam satu semester. Setiap mata kuliah dirancang dengan pendekatan pembelajaran berbasis luaran, meliputi problem-based learning, project-based learning, case method, hingga produksi project video. Desain pembelajaran membedakan secara strategis peran dosen internal dan dosen praktisi. Dosen internal berfokus pada penguatan teori, kerangka konseptual, serta analisis normatif kebijakan publik. Sementara itu, dosen praktisi menghadirkan pengalaman empiris, praktik lapangan, serta demonstrasi penggunaan aplikasi dan tools analisis data. Dosen praktisi berasal dari berbagai institusi, seperti BRIN, BRIDA, konsultan kebijakan, Perludem, pelaku usaha, serta mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) lainnya. Perkuliahan praktisi dapat dilaksanakan secara online maupun offline. Lebih lanjut, Jafar menekankan pentingnya kesiapan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis praktik. “Mahasiswa wajib membawa laptop di setiap pertemuan agar proses eksplorasi aplikasi dan analisis data berjalan optimal. Output pembelajaran harus dapat menjadi portofolio profesional yang memperkuat profil LinkedIn mahasiswa,” tegasnya. Melalui desain kolaboratif dan berbasis praktik ini, Kelas CoE Data Governance Analyst diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang adaptif, analitis, dan kompeten dalam tata kelola data publik. Inisiatif ini sekaligus menegaskan komitmen Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam menghadirkan pendidikan yang relevan dengan dinamika transformasi digital dan kebutuhan tata kelola pemerintahan kontemporer.
Tiga Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Raih Lulusan Terbaik pada Yudisium Periode 1 FISIP
Malang, 14 Februari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang kembali mencatatkan prestasi akademik membanggakan pada Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode I Tahun 2026. Selamat kepada ketiga mahasiswa yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik tingkat Program Studi Ilmu Pemerintahan. Capaian ini menjadi refleksi keberhasilan proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga kedisiplinan, ketekunan, dan karakter kepemimpinan yang dibangun selama masa studi. Predikat terbaik pertama diraih oleh Danang Bertrand Camico dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,96. Tidak hanya unggul di tingkat program studi, ia juga berhasil meraih gelar lulusan terbaik 1 tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keberhasilan tersebut menunjukkan konsistensi akademik sekaligus kapasitas analitis yang kuat dalam memahami isu pemerintahan dan kebijakan publik. Ia menyampaikan, “Menjadi lulusan terbaik bukan tentang siapa yang paling cepat selesai, tetapi siapa yang paling konsisten bertahan dalam proses. Setiap tantangan selama kuliah justru membentuk cara berpikir saya sebagai calon praktisi pemerintahan yang harus siap menghadapi realitas lapangan.” Posisi terbaik kedua diraih Fera Kurnia Sari dengan IPK 3,81. Ia menegaskan bahwa prestasi bukan sekadar angka, melainkan akumulasi kedisiplinan dalam menjalani proses belajar. Manajemen waktu, keberanian mencoba, dan konsistensi membaca menjadi kebiasaan yang membantunya bertahan hingga akhir studi. Ia mengungkapkan, “Prestasi lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Belajar tepat waktu, berani bertanya, dan tidak menyerah ketika sulit menjadi kunci saya menjalani perkuliahan hingga akhir.” Sementara itu, predikat terbaik ketiga diperoleh Muhammad Roziq Eridon dengan IPK 3,78. Ia memaknai kelulusan terbaik sebagai awal tanggung jawab baru, bukan akhir perjalanan. Menurutnya, lingkungan akademik yang suportif dan bimbingan dosen menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan diri serta arah kontribusi ke depan. Ia menyampaikan, “Gelar terbaik bukan garis akhir, melainkan awal tanggung jawab baru. Ilmu yang kami dapatkan harus kembali kepada masyarakat melalui kerja nyata dan pelayanan publik.” Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM, Dr. Fauzik Lendriyono, menyampaikan bahwa “Capaian mahasiswa mencerminkan kualitas proses pendidikan yang terstruktur dan berorientasi pada kompetensi. Fakultas tidak hanya mengejar capaian akademik formal, tetapi juga membentuk etika publik, kepemimpinan, dan kepekaan sosial. Lulusan diharapkan mampu beradaptasi di berbagai sektor, baik birokrasi pemerintahan, riset kebijakan, maupun pemberdayaan masyarakat” Melalui prestasi ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan komitmennya melahirkan sarjana yang siap berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan modern. Yudisium ini bukan sekadar seremoni kelulusan, melainkan gerbang awal pengabdian di tengah masyarakat. Para lulusan terbaik diharapkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus menjaga integritas akademik, semangat belajar, serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Raih Pengakuan Tertinggi Nasional, Jurnal LOGOS Ilmu Pemerintahan UMM Lolos Reakreditasi SINTA 1 oleh Kemdiktisaintek
Malang, 5 Februari 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) secara resmi mengumumkan hasil Reakreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2025 melalui Surat Pemberitahuan Nomor 0110/C3/DT.05.00/2026 tertanggal 3 Februari 2026. Pengumuman ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam menjaga mutu dan tata kelola jurnal ilmiah di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 295/C/C3/KPT/2026 tanggal 2 Januari 2026, sejumlah jurnal ilmiah dinyatakan lolos reakreditasi sesuai dengan peringkat yang ditetapkan. Dalam pengumuman tersebut, Journal of Local Government Issues (LOGOS) yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM dinyatakan lolos dalam proses reakreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2025, menandai keberlanjutan pengakuan kualitas jurnal pada level nasional. Kemdiktisaintek menjelaskan bahwa sertifikat reakreditasi diberikan kepada pengelola jurnal baik yang mengalami kenaikan peringkat, penurunan peringkat, maupun yang peringkatnya tetap. Masa berlaku akreditasi dihitung sejak volume dan nomor jurnal yang diajukan serta dinilai dalam proses reakreditasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap jurnal wajib menjaga konsistensi kualitas publikasi dan pengelolaan secara berkelanjutan Penerbitan sertifikat reakreditasi serta pemutakhiran data jurnal dilakukan secara bertahap melalui sistem SINTA dan ARJUNA. Pengelola jurnal dapat mengunduh sertifikat akreditasi secara mandiri melalui akun ARJUNA setelah proses pemutakhiran data selesai. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi terkait akreditasi jurnal ilmiah nasional Lolosnya Jurnal LOGOS dalam proses reakreditasi ini menjadi indikator penting atas komitmen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM dalam mengembangkan budaya akademik yang kuat, khususnya dalam bidang publikasi ilmiah. Jurnal LOGOS secara konsisten mendorong terbitnya artikel-artikel ilmiah berkualitas yang relevan dengan kajian pemerintahan, kebijakan publik, politik, dan dinamika sosial kontemporer, dengan melibatkan mitra bestari yang kompeten di bidangnya. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola Jurnal LOGOS, meningkatkan kualitas substansi artikel, serta memperluas jejaring akademik nasional dan internasional. Capaian ini diharapkan tidak hanya memperkuat reputasi institusi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia.
Kabar Alumni : Salwa Salsabila, Alumni Ilmu Pemerintahan UMM Angkatan 2020 Mengabdi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rejoso
Malang,2 Februari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM terus menunjukkan kontribusinya dalam mencetak lulusan yang mampu berkiprah di sektor pemerintahan, khususnya pada level desa. Salah satu alumni yang saat ini mengabdikan diri di pemerintahan desa adalah Salwa Salsabila, alumni Ilmu Pemerintahan UMM angkatan 2020, yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Pemerintah Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Ketertarikan Salwa untuk bekerja di pemerintahan desa berawal dari keinginannya untuk menambah pengalaman dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Seiring berjalannya waktu, peran tersebut tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga ruang belajar yang memberinya banyak pemahaman baru mengenai dinamika dan praktik tata kelola pemerintahan desa secara langsung. Dalam menjalankan tugasnya, Salwa memiliki tanggung jawab yang erat dengan penyusunan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Ia terlibat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), serta Surat Keputusan (SK). Selain itu, ia juga membantu Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi SISKEUDES, termasuk penginputan pajak serta penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa seperti APBDes, RKPDes, dan RPJMDes. Pada bidang pemerintahan, Salwa juga menangani pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan. Tugas tersebut meliputi penginputan dan pemutakhiran data melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri seperti SIAK dan Prodeskel, yang menuntut ketelitian, konsistensi data, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, Salwa dipercaya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) bidang pemerintahan. Amanah ini membuatnya bertanggung jawab atas berbagai kegiatan pemerintahan desa, mulai dari penyelenggaraan Musyawarah Desa, penganggaran SILTAP, tunjangan perangkat desa dan BPD, hingga pengadaan kebutuhan operasional seperti ATK, yang seluruhnya harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Pengalaman magang di pemerintahan desa semasa kuliah menjadi bekal penting bagi Salwa dalam memahami alur birokrasi pemerintahan desa. Menurutnya, bekerja di pemerintahan desa menuntut kerapian, kedisiplinan, ketelitian, dan kesabaran karena setiap proses harus melalui tahapan dan koordinasi lintas bagian. Ia pun memberikan pesan inspiratif bagi rekan-rekan seperjuangan agar menjalani setiap pekerjaan dengan penuh ketulusan. “Doing it with love. Love your progress, love your activities, and love everything you do. With all your heart. When everything is done with love, we learn to be more grateful,” ungkapnya.
Mengenalkan Pemerintahan Secara Substantif: Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Ajak Siswa SMAN 1 Bangil Berdiskusi Isu Publik
Malang, 30 Januari 2026 Dalam upaya menjaring bibit unggul calon pemimpin masa depan, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMAN 1 Bangil. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang tidak dikemas sebagai promosi kampus semata, melainkan dirancang dalam bentuk diskusi interaktif mengenai dinamika politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui pendekatan tersebut, siswa diajak untuk memahami politik secara lebih substantif dan kontekstual. Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di dua ruang kelas ini menyasar siswa kelas XII dengan tujuan membuka cakrawala berpikir mereka mengenai luasnya cakupan disiplin Ilmu Pemerintahan. Para mahasiswa menekankan bahwa Ilmu Pemerintahan tidak hanya berkutat pada urusan birokrasi dan pemerintahan formal, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menganalisis kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga isu-isu geopolitik yang tengah berkembang di tingkat global. Dalam pemaparannya, mahasiswa juga memperkenalkan berbagai profil lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang memiliki spektrum karier cukup luas. Lulusan tidak hanya terserap di sektor politik dan pemerintahan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk berkarier di sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (NGO), hingga organisasi internasional. Penjelasan ini diberikan untuk menjawab kekhawatiran sebagian siswa yang masih memandang Ilmu Pemerintahan sebagai bidang studi dengan peluang kerja terbatas. Tim sosialisasi pada kegiatan ini terdiri dari tiga mahasiswa, yakni Moch Rizal Aminudin, Aditya Anggara Kusuma Susilo, dan Adib Falahi Ahmad. Moch Rizal Aminudin menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap Ilmu Pemerintahan. “Kami ingin mengubah stigma bahwa Ilmu Pemerintahan itu peluang kerjanya sedikit atau hanya terbatas pada kantor pemerintahan. Faktanya, sektor swasta, NGO, hingga organisasi internasional dapat menjadi peluang kerja dari lulusan S.IP.” Ungkapan tersebut mendapat perhatian besar dari para siswa yang mengikuti kegiatan dengan antusias. Tidak hanya bersifat satu arah, sesi sosialisasi juga diisi dengan diskusi isu-isu aktual yang dekat dengan kehidupan siswa. Para siswa diajak membedah persoalan lokal di wilayah Pasuruan yang dikenal sebagai kawasan dengan konsentrasi industri yang cukup tinggi dan kerap dijuluki sebagai Kota Industrial. Melalui diskusi ini, siswa diperkenalkan pada cara berpikir analitis dalam melihat relasi antara kebijakan publik, dunia industri, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menarik minat siswa yang sebelumnya masih awam terhadap dunia politik dan pemerintahan. Selain diskusi isu, tim sosialisasi juga memberikan informasi detail terkait jalur masuk perguruan tinggi, fasilitas beasiswa, serta prospek kerja lulusan Ilmu Pemerintahan. Berbagai pilihan profesi diperkenalkan, mulai dari aparat pemerintah, analis kebijakan dan politik, hingga konsultan publik. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu siswa dalam merencanakan masa depan pendidikan dan karier mereka secara lebih matang.Pihak SMAN 1 Bangil menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan memberikan kontribusi positif bagi penguatan literasi politik di kalangan pelajar. Kegiatan ini dinilai tidak hanya memperkenalkan dunia perguruan tinggi, tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman kritis sebagai bekal menjadi pemimpin masa depan yang sadar akan dinamika sosial dan politik di sekitarnya.
Perkuat Mutu Akademik dan Internasionalisasi, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Gelar Rapat Tinjauan Manajemen
Malang,22 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus meneguhkan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik melalui pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Penguatan Mutu Akademik yang diselenggarakan di Gendhis Batu Boutique Hotel. Kegiatan ini merupakan agenda strategis tahunan yang bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja akademik program studi sekaligus merumuskan arah kebijakan pengembangan prodi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika pendidikan tinggi. RTM menjadi forum reflektif yang membahas berbagai aspek pengelolaan akademik, meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, hingga kesiapan menghadapi proses akreditasi. Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah penguatan kurikulum berstandar internasional, yang sejalan dengan visi Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengembangkan pendidikan tinggi berdaya saing global. Dalam konteks tersebut, Prodi Ilmu Pemerintahan mengembangkan kerja sama internasional, salah satunya dengan Pamukkale University, Turkey, serta merancang mata kuliah internasional yang relevan dengan isu-isu global kontemporer. Pengintegrasian sustainability issues dan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam kurikulum dan agenda riset menjadi perhatian penting dalam rapat ini. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat relevansi keilmuan Ilmu Pemerintahan dengan tantangan global sekaligus mendorong mahasiswa untuk memiliki perspektif kritis, transnasional, dan berorientasi pada solusi kebijakan publik yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan kemandirian mahasiswa dalam praktik internasional, termasuk konversi kegiatan akademik luar negeri ke dalam satuan kredit semester (SKS), juga menjadi bagian dari strategi internasionalisasi prodi. Dalam aspek pembelajaran, RTM menekankan pentingnya peningkatan kualitas proses belajar-mengajar melalui penguatan peran dosen wali, validasi nilai secara berkelanjutan, serta optimalisasi mekanisme pemantauan kehadiran dan partisipasi mahasiswa. Tingkat kepuasan mahasiswa dan pembimbing magang turut menjadi indikator evaluasi, sehingga diperlukan strategi pembimbingan yang lebih sistematis dan responsif. Selain itu, rapat juga mengevaluasi instrumen survei pembelajaran seperti iQASS, khususnya terkait fungsi dan desainnya sebagai alat ukur mutu untuk kepentingan akreditasi maupun evaluasi kinerja akademik internal. Rapat ini juga menyoroti penguatan Center of Excellence (CoE) Prodi Ilmu Pemerintahan yang saat ini diikuti oleh 20 mahasiswa angkatan 2023. Pengembangan CoE diarahkan untuk mendukung kegiatan magang, riset, dan pengembangan kebijakan berbasis data melalui kerja sama dengan berbagai instansi strategis, antara lain BRIDA Provinsi Jawa Timur dan BRIDA Kabupaten. Di samping itu, Prodi Ilmu Pemerintahan secara konsisten mendorong partisipasi mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sebagai bagian dari upaya peningkatan budaya riset dan prestasi akademik mahasiswa. Dari sisi pengembangan laboratorium, RTM menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain optimalisasi Desa Binaan yaitu Desa Tulungrejo dan Desa Bumiaji sebagai laboratorium praktik kebijakan publik, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan laboratorium, pengembangan skema magang riset, serta penguatan sarana penunjang riset berbasis perangkat lunak. Seluruh luaran kerja sama, praktikum, dan riset diarahkan untuk memiliki dampak nyata bagi masyarakat serta didiseminasikan melalui publikasi akademik. Melalui RTM ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola akademik yang unggul, adaptif, dan berorientasi internasional.
Mendorong Literasi Pemerintahan, Mahasiswa IP UMM Hadir di SMAN 1 Sumberpucung
Malang, 23 Januari 2026 Sebanyak 11 mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melaksanakan kegiatan pengenalan tradisi akademik dan diskursus pemerintahan di SMA Negeri 1 Sumberpucung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan program studi dalam memperkenalkan cara berpikir ilmiah dan analitis kepada siswa Sekolah Menengah Atas, khususnya dalam memahami persoalan publik dan tata kelola pemerintahan yang terus berkembang. Kegiatan tersebut dirancang tidak sebagai sosialisasi satu arah, melainkan sebagai ruang dialog akademik yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM berperan sebagai fasilitator diskusi yang mengajak siswa untuk membaca isu-isu pemerintahan secara kritis, reflektif, dan berbasis argumentasi. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi akademik Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang menekankan penguatan nalar kritis dan kemampuan analisis. Dalam sesi diskusi, mahasiswa memperkenalkan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin yang mengkaji relasi negara dan masyarakat, proses perumusan kebijakan publik, serta praktik tata kelola pemerintahan, khususnya pada level lokal. Siswa diajak memahami bahwa persoalan pemerintahan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan kelembagaan. Perspektif ini memperlihatkan bagaimana kajian pemerintahan menuntut kemampuan berpikir sistematis dan kontekstual. Diskursus kemudian berkembang pada pentingnya pengambilan keputusan publik yang berbasis data dan bukti empiris. Mahasiswa menyinggung secara singkat bagaimana analisis data dan riset kebijakan menjadi bagian penting dalam praktik pemerintahan modern, termasuk dalam mendukung tata kelola yang adaptif dan akuntabel. Pemaparan ini memberikan gambaran bahwa pembelajaran Ilmu Pemerintahan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penguatan kompetensi analitis yang relevan dengan tantangan pemerintahan digital dan berbasis informasi. Selain itu, mahasiswa juga berbagi pengalaman akademik mengenai pembelajaran di luar kelas yang memperkaya perspektif keilmuan, seperti keterlibatan dalam kegiatan riset pemerintahan, kolaborasi akademik lintas institusi, serta pengalaman akademik internasional. Penyampaian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan membuka ruang pengembangan kapasitas intelektual melalui berbagai skema pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Melalui kegiatan di SMAN 1 Sumberpucung ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan perannya sebagai ruang akademik yang terbuka, progresif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi akademik antara mahasiswa dan siswa diharapkan dapat memperluas wawasan, menumbuhkan ketertarikan terhadap kajian pemerintahan, serta mendorong generasi muda untuk mempersiapkan diri secara intelektual dalam menghadapi tantangan kehidupan publik dan tata kelola pemerintahan.
Menanamkan Nalar Kritis Pemerintahan, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Kunjungi SMAN 1 Pasuruan
Malang,22 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melaksanakan kunjungan akademik ke SMA Negeri 1 Pasuruan sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat literasi pemerintahan, politik, dan kebijakan publik di kalangan pelajar. Kegiatan ini tidak hanya diposisikan sebagai agenda sosialisasi pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran awal untuk memperkenalkan cara berpikir kritis terhadap isu-isu publik yang semakin kompleks dalam konteks demokrasi kontemporer. Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA., bersama tiga mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Kehadiran pimpinan program studi dan mahasiswa mencerminkan komitmen Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam membangun relasi akademik yang substantif antara perguruan tinggi dan sekolah menengah, khususnya dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kesadaran politik dan tanggung jawab kewarganegaraan. Dalam pemaparannya, Ali Roziqin, M.PA. menegaskan bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan disiplin yang menuntut kemampuan analisis dan keberanian intelektual dalam membaca realitas publik. “Ilmu Pemerintahan tidak hanya berbicara tentang struktur negara atau lembaga formal, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebijakan dirumuskan, dan bagaimana warga negara seharusnya terlibat secara kritis dalam proses tersebut,” ujarnya. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa tantangan pemerintahan di era saat ini menuntut generasi muda yang tidak apatis terhadap persoalan publik. “Kami ingin siswa sejak SMA terbiasa melihat persoalan publik secara analitis, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan dan memahami dampaknya bagi masyarakat,” tambah Ali Roziqin. Melalui sesi diskusi dan dialog interaktif, siswa SMAN 1 Pasuruan diajak untuk mendiskusikan berbagai isu aktual, mulai dari tata kelola pemerintahan, kualitas kebijakan publik, hingga peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam kegiatan ini turut memberikan gambaran konkret mengenai proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan, sekaligus menunjukkan bagaimana kajian pemerintahan dapat digunakan untuk membaca dan merespons realitas sosial-politik. Kegiatan kunjungan akademik ini menjadi bagian dari strategi Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam menjembatani dunia pendidikan menengah dan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Melalui pendekatan akademis dan dialog kritis, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berharap dapat berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki nalar kritis, kesadaran sosial, dan komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.