Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Hadir di SMAN 2 Pasuruan, Ajak Siswa Kenali Dunia Pemerintahan
Malang,21 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melaksanakan kegiatan kunjungan dan sosialisasi pendidikan ke SMA Negeri 2 Pasuruan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam memperluas jejaring pendidikan sekaligus mengenalkan dunia perkuliahan kepada siswa-siswi tingkat SMA. Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., M.A., bersama tiga mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Kehadiran tim disambut dengan antusias oleh pihak sekolah serta para siswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Dalam kegiatan ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM memperkenalkan profil program studi, ruang lingkup keilmuan Ilmu Pemerintahan, peluang karier lulusan, beasiswa, serta berbagai aktivitas akademik dan nonakademik yang dapat diikuti mahasiswa selama menempuh studi di Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Selain itu, siswa juga diberikan gambaran mengenai atmosfer perkuliahan, budaya akademik, serta keunggulan Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., M.A. dalam penyampaiannya menekankan pentingnya generasi muda memahami isu-isu pemerintahan, kebijakan publik, dan kepemimpinan sejak dini. Menurutnya, Ilmu Pemerintahan tidak hanya mempersiapkan mahasiswa menjadi aparatur negara, tetapi juga membentuk individu yang kritis, adaptif, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.“Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk menumbuhkan minat belajar, sekaligus memperkenalkan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu yang relevan dengan tantangan zaman,” ujarnya. Melalui kunjungan ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa SMAN 2 Pasuruan dalam menentukan pilihan pendidikan tinggi, serta memperkuat sinergi antara institusi pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
Cetak Calon Pemimpin Pemerintahan Berkarakter, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Resmi Buka LKP 2026
Malang, 20 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang secara resmi membuka kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan (LKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Rindam V/Brawijaya. Pembukaan ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pembinaan kepemimpinan yang dirancang untuk membentuk karakter calon pemimpin pemerintahan yang berintegritas dan berdaya saing. Rangkaian kegiatan pembukaan diawali dengan prosesi upacara resmi sebagai simbol dimulainya seluruh tahapan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan Tahun 2026. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan resmi LKP oleh Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta sebagai tanda resmi keikutsertaan dalam seluruh rangkaian pelatihan. Penyematan tanda peserta ini mencerminkan kesiapan dan komitmen peserta untuk mengikuti proses pembinaan kepemimpinan yang telah disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada penguatan karakter serta kedisiplinan. Memasuki agenda utama, amanat Inspektur Upacara disampaikan oleh Wakil Komandan Detasemen Pendidikan Kejuruan (Wadan Dokdikjur) Rindam V/Brawijaya, Mayor CBA Agus Budi Sutanto, S.Sos. Dalam amanatnya, beliau menegaskan bahwa Latihan Kepemimpinan Pemerintahan merupakan sarana strategis dalam membentuk mental, karakter, dan sikap kepemimpinan generasi muda. “Kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan ini dirancang untuk membentuk calon pemimpin yang berintegritas, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir, tetapi juga dari sikap, keteladanan, serta kesiapan menghadapi tantangan nyata di lapangan,” tegasnya. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa seluruh peserta akan mendapatkan pembekalan materi yang dirancang secara terukur dan berkelanjutan. Materi tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat integritas, meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang berkarakter. Selain itu, peserta juga diingatkan untuk senantiasa mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan dalam setiap aktivitas selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan LKP Tahun 2026 agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Acara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Rindam V/Brawijaya atas kesediaan dan dukungannya dalam menerima serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan LKP. Beliau menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang lahir secara instan, melainkan dibentuk melalui proses panjang, persiapan yang matang, serta pengalaman yang berkelanjutan. “Seorang pemimpin tidak dilahirkan secara instan, melainkan dibentuk melalui proses yang panjang, terencana, dan berkelanjutan. Melalui Latihan Kepemimpinan Pemerintahan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga kepekaan kepemimpinan, integritas, serta karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan pemerintahan di masa depan,” ujarnya. Latihan Kepemimpinan Pemerintahan (LKP) Tahun 2026 menjadi salah satu upaya strategis Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM dalam mencetak kader pemimpin pemerintahan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, karakter yang kuat, serta komitmen terhadap nilai-nilai kepemimpinan yang berlandaskan moral dan etika. Rangkaian kegiatan pembukaan ditutup dengan laporan Komandan Upacara, kemudian Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara sebagai simbol berakhirnya kegiatan pembukaan LKP Tahun 2026 dan dimulainya seluruh rangkaian pelatihan kepemimpinan.
Kiprah Alumni IP UMM dalam Pemerintahan Daerah: Hasanuddin Arum Samudra di Kabupaten Balangan
Malang, 12 Januari 2026 Kiprah alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kembali menunjukkan kontribusinya dalam praktik pemerintahan daerah. Salah satunya ditunjukkan oleh Hasanuddin Arum Samudra, alumni IP UMM angkatan 2012, yang saat ini dipercaya mengemban jabatan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan kariernya mencerminkan konsistensi pengabdian, profesionalisme birokrasi, serta relevansi keilmuan Ilmu Pemerintahan dalam dunia kerja pemerintahan. Hasanuddin resmi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2020 dengan jabatan Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Jabatan tersebut menjadi pintu awal bagi dirinya untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek analisis kewenangan, koordinasi pemerintahan umum, dan penguatan pelaksanaan otonomi daerah. Berbekal latar belakang akademik Ilmu Pemerintahan, ia mampu menerjemahkan konsep-konsep kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan ke dalam praktik birokrasi sehari-hari. Penugasan pertama Hasanuddin dimulai di Kecamatan Paringin Selatan sejak Januari 2021 hingga Agustus 2025. Selama kurang lebih empat setengah tahun bertugas di tingkat kecamatan,ia memperoleh pengalaman lapangan yang intensif dalam dinamika pemerintahan lokal. Peran tersebut meliputi dukungan administrasi pemerintahan, fasilitasi pelayanan publik, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah kecamatan, desa, dan perangkat daerah lainnya. Pengalaman ini membentuk kepekaan sosial dan pemahaman kontekstual terhadap permasalahan masyarakat secara langsung. Seiring dengan penguatan kapasitas dan rekam jejak kinerja, pada tahun 2024 Hasanuddin dipercaya menduduki jabatan Penata Kelola Pemerintahan. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2025, ia kembali memperoleh amanah sebagai Penelaah Teknis Kebijakan. Jabatan fungsional ini menuntut kemampuan analitis yang kuat dalam menelaah substansi kebijakan, menyusun rekomendasi teknis, serta memastikan kebijakan daerah berjalan selaras dengan regulasi dan kebutuhan publik. Pada September 2025, Hasanuddin melanjutkan pengabdiannya di Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan. Penugasan ini memperluas ruang lingkup perannya dalam mendukung fungsi legislatif daerah, khususnya dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan bahan kajian, serta penguatan hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif. Pengalaman ini sekaligus memperkaya perspektifnya mengenai proses politik dan administrasi pemerintahan daerah secara lebih komprehensif. Menariknya, perjalanan Hasanuddin di Ilmu Pemerintahan tidak berangkat dari minat awal yang kuat. Pada tahun 2012, Ilmu Pemerintahan di kampus swasta bukanlah pilihan utama, terlebih setelah sebelumnya gagal dalam seleksi IPDN. Namun, proses akademik di IP UMM justru menjadi titik balik yang mengantarkannya pada jalur pengabdian di kampung halaman sendiri. Ia menuturkan, “Siapa sangka, dari pengalaman gagal tersebut justru saya menemukan jalan pengabdian yang sesuai dengan diri saya. Ilmu Pemerintahan UMM membekali saya cara berpikir kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan kepekaan terhadap persoalan publik.” Kisah perjalanan tersebut menjadi refleksi bahwa IP UMM tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga melahirkan aparatur publik yang tangguh, adaptif, dan berkomitmen pada pelayanan masyarakat. Hasanuddin pun menegaskan kebanggaannya sebagai alumni dengan menyatakan, “Saya bangga menjadi bagian dari Ilmu Pemerintahan UMM. Prodi ini terus berkembang dan semakin relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Bangga menjadi IP UMM!”
Menguatkan Perspektif Kritis Mahasiswa, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Bahas Arah Demokrasi Menuju Pemilu 2029
Malang, 08 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyelenggarakan Kuliah Tamu bertema “Arah Demokrasi Masa Depan Menyongsong Pemilu 2029” bertempat di Ruang Sidang Senat. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 24 dan 25 sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman akademik dan wawasan kritis mengenai perkembangan demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia. Dalam sambutannya, Dekan FISIP Dr. Fauzik Lendriyono, S.Sos., M.Si.,menegaskan bahwa “demokrasi bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan kesiapan untuk menerima perbedaan dan mengelolanya secara dewasa.” beliau berharap kuliah tamu ini dapat membekali mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan perspektif kritis serta pemahaman substantif terhadap dinamika demokrasi Indonesia. Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kerja sama. Acara inti dipandu oleh Moh. Jafar Lailatu, M.IP. selaku moderator, yang mengantarkan diskusi mengenai isu-isu strategis kepemiluan, termasuk dinamika pemilu dan pilkada, serta tantangan demokrasi elektoral di Indonesia. Pemateri pertama, Heroik Mutaqiah Pratama, M.IP., memaparkan berbagai isu krusial terkait sistem pemilu nasional. beliau menyoroti wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Menurutnya, tingginya biaya politik seharusnya dijawab melalui perbaikan desain sistem pemilu dan efisiensi tahapan, bukan dengan menghapus mekanisme pemilihan langsung. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan sistem e-rekapitulasi serta pemisahan pemilu nasional dan daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, pemateri kedua, Ardi Firdiansyah, M.IP., memaparkan materi bertema Demokrasi Digital dan Anomali Politik Generasi Z.Beliau menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama partisipasi politik generasi muda, baik sebagai sarana memperoleh informasi, membentuk opini, maupun mengekspresikan sikap politik. Perubahan pola partisipasi ini menuntut pendekatan pendidikan politik yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap karakter generasi muda. Kegiatan kuliah tamu ini ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada para pemateri dan sesi foto bersama. Melalui kegiatan ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM berharap mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah demokrasi Indonesia ke depan serta terdorong untuk berpartisipasi secara kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan demokrasi.
Showcase MK Sistem Ekonomi Indonesia, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Hadirkan Ragam Proyek Inovatif
Malang, 5 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan pembelajaran berbasis praktik melalui kegiatan Showcase Mata Kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di area depan Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1 UMM dan diikuti oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2025. Showcase ini menjadi bentuk implementasi pembelajaran aplikatif yang mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan realitas sosial dan ekonomi di Indonesia. Showcase tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil proyek kelompok yang telah disusun selama satu semester perkuliahan. Melalui pameran terbuka, mahasiswa tidak hanya memaparkan konsep sistem ekonomi secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu aktual seperti keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan transformasi ekonomi. Setiap kelompok mengangkat tema yang berbeda, mencerminkan keragaman pendekatan dan perspektif dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Beragam tema strategis ditampilkan dalam pameran ini, di antaranya Blue Economy Gili Trawangan, Green Economy Kebun Teh Wonosari, serta Dekarbonisasi dan Ekonomi Biru sebagai Kunci Konservasi Laut dan Pesisir. Mahasiswa juga mengangkat isu ekonomi berbasis masyarakat seperti Eco Green Industri Wisata Kampung Batok, Kampung Wisata Bunga Kota Batu, serta Ekowisata Berkelanjutan Petik Apel sebagai Praktik Green Economy, yang menekankan pentingnya pemberdayaan lokal dalam pembangunan ekonomi. Lingkungan, showcase ini turut menghadirkan perspektif ekonomi kreatif dan sosial. Beberapa kelompok mengusung tema Orange Economy Kabupaten Malang, Purple Economy, Creative Economy: Peluang, Inovasi, dan Daya Saing, hingga Peran Ekonomi Kreatif Berbasis Anyaman Bambu dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Isu transformasi struktural ekonomi juga dibahas melalui tema Transformasi Digital Ekonomi, Ekonomi Industri, serta Islamic Economics sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. Model ekonomi alternatif turut menjadi perhatian mahasiswa, seperti Ekonomi Donat sebagai Model Ekonomi Regeneratif dan Distributif, Circular Economy, serta Bank Sampah sebagai Praktik Ekonomi Hijau dalam Aksi Digital, Inovatif, dan Inklusif. Mahasiswa juga mengkaji konteks lokal kampus dan perkotaan melalui tema Green Economy UMM serta Eco Green Zerolim Kota Malang, yang menyoroti peran institusi pendidikan dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Dosen pengampu mata kuliah, Ali Roziqin, M.PA. dan Umi Kulsum S.IP., M.IP., mengapresiasi antusiasme dan kreativitas mahasiswa dalam menerjemahkan konsep ekonomi ke dalam proyek yang komunikatif dan aplikatif. Umi Kulsum menyampaikan, “Melalui showcase ini, mahasiswa tidak hanya memahami sistem ekonomi secara teoritis, tetapi juga mampu membaca realitas sosial dan lingkungan secara kritis serta mengaitkannya dengan praktik pembangunan berkelanjutan.” Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat soft skills mahasiswa sekaligus menegaskan peran Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam mencetak generasi yang solutif, inovatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Gelar International Guest Lecturer Bahas Inovasi dan Transformasi Digital Pemerintahan Masa Depan
Malang, 30 Desember 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyelenggarakan kegiatan International Guest Lecturer bertema “Innovation and Digital Transformation for Future Government” di Auditorium Lantai 2 GKB V UMM. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dan jajaran dosen sebagai bagian dari penguatan wawasan global dan pemahaman komparatif mengenai dinamika pemerintahan di era digital. Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa inovasi dan transformasi digital merupakan isu strategis yang tidak terpisahkan dari masa depan tata kelola pemerintahan. “Transformasi digital dan inovasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintahan di masa depan. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu memahami dinamika ini secara kritis agar mampu berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya. Ali Roziqin juga mengapresiasi para narasumber internasional yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam bidang transformasi digital dan inovasi pemerintahan. “Kami merasa terhormat dapat menghadirkan Dr. Onur Kulaç dari Pamukkale University, Turki, serta Mr. Muhammad Younus dari Pakistan. diharapkan dapat memperkaya perspektif mahasiswa melalui pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai negara,” tambahnya. Pemateri pertama dalam kegiatan ini adalah Mr. Muhammad Younus dari Department of Product Research and Software Development, TPL Logistics Pvt. Ltd., Pakistan. Dalam presentasinya, ia membahas dampak penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terhadap sektor publik, khususnya terkait konsumsi energi, penggunaan air, dan emisi karbon yang dihasilkan oleh pusat data dan infrastruktur digital. Ia menekankan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, namun juga menghadirkan tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan. Sesi berikutnya dilanjutkan oleh Assoc. Prof. Dr. Onur Kulaç dari Department of Political Science and Public Administration, Pamukkale University, Turki, yang menyampaikan materi secara daring melalui Zoom. Dalam pemaparannya, Dr. Kulaç menjelaskan bahwa inovasi dan transformasi digital telah menjadi prioritas strategis pemerintahan modern dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, krisis kesehatan, serta meningkatnya ekspektasi warga negara terhadap kualitas layanan publik. Beliau menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya sebatas digitalisasi layanan administratif, melainkan mencakup perubahan mendasar pada struktur organisasi, budaya birokrasi, dan proses pengambilan kebijakan. Kegiatan ini dimoderatori oleh Muhammad Kamil, S.IP., M.A., dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, yang memandu diskusi secara interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan kritis yang mengaitkan materi dengan konteks transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM berharap mahasiswa mampu memperluas perspektif global, mengembangkan pemikiran kritis, serta memahami peluang dan tantangan inovasi pemerintahan di era digital, sekaligus menegaskan komitmen prodi dalam menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan dinamika pemerintahan masa depan.
Government Camp : Membangun Solidaritas, Sinergi, dan Karakter Mahasiswa Berbasis Kebersamaan
Malang, 24 Desember 2025 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM berhasil menyelenggarakan kegiatan Government Camp (GovCamp) yang bertempat di Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Kegiatan ini mengusung tema “Bersatu Kita Bangkit, Bersama Kita Bersinergi” sebagai refleksi atas pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam membangun ikatan sosial antarmahasiswa. GovCamp menjadi ruang strategis untuk memperkuat relasi sosial, meningkatkan kohesi kelompok, serta menanamkan nilai-nilai kolaboratif yang relevan dengan karakter mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Rangkaian kegiatan diawali dengan proses pengondisian peserta dan absensi kelompok guna memastikan kesiapan seluruh peserta yang terlibat. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi ice breaking yang dirancang secara sistematis untuk mencairkan suasana dan membangun keakraban. Aktivitas awal ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, partisipatif, serta mendorong interaksi positif antarmahasiswa dari berbagai angkatan. Kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama antara peserta dan panitia. Momentum ini tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat relasi emosional antarindividu. Setelah itu, peserta kembali dikondisikan untuk memasuki acara inti yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Pembukaan ini menjadi simbol peneguhan nilai nasionalisme sekaligus penguatan identitas kelembagaan Muhammadiyah dalam kehidupan kemahasiswaan. Ketua Umum HIMAP Sulthan Farid Zaidan, menegaskan bahwa Government Camp menjadi sarana penting dalam memperkuat kebersamaan mahasiswa. “Kegiatan ini diharapkan mampu membangun solidaritas, sinergi, serta semangat kolektif mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang positif dan berkelanjutan,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, GovCamp dikemas melalui rangkaian fun games dan kegiatan outbound yang dirancang untuk menumbuhkan kerja sama tim, komunikasi efektif, serta kemampuan problem solving. Sebelum kegiatan outbound dimulai, peserta diberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme permainan, pembagian pos, dan alur kegiatan. Peserta kemudian diarahkan menuju empat pos outbound yang telah disiapkan panitia, di mana setiap pos menghadirkan tantangan berbeda yang menuntut kolaborasi dan koordinasi kelompok. Pada sesi terakhir outbound, panitia menyiapkan challenge khusus berupa misi pencarian berdasarkan clue nama panitia. Setiap kelompok dituntut untuk bekerja sama secara optimal guna menyelesaikan misi tersebut. Kegiatan diakhiri dengan pengondisian peserta di aula Sengkaling sebelum diarahkan untuk kembali pulang. Melalui kegiatan Government Camp ini, HIMAP UMM diharapkan mampu membentuk karakter mahasiswa yang solid, adaptif, dan kolaboratif sebagai bekal penting dalam kehidupan akademik, organisasi, maupun peran strategisnya.
Sepuluh Alumni IP UMM Lolos Program Magang-Hub Kemenaker di Berbagai Instansi Strategis Nasional
Malang,22 Desember 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kembali menorehkan capaian membanggakan melalui keberhasilan para alumninya yang lolos dalam Program Magang-Hub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Program ini merupakan salah satu skema pengembangan kompetensi yang dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja, khususnya di sektor pemerintahan dan institusi strategis nasional. Sebanyak sepuluh alumni Ilmu Pemerintahan UMM dinyatakan lolos dan tersebar di berbagai kementerian, lembaga negara, hingga BUMN. Capaian ini menjadi bukti bahwa lulusan Ilmu Pemerintahan UMM memiliki daya saing, kapasitas akademik, serta kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan tata kelola pemerintahan kontemporer.Adapun alumni yang berhasil lolos Program Magang-Hub Kemenaker antara lain Ayu Evita Sari yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Anjas Dwi Saputra bergabung sebagai Administrasi Sales di Bank BNI. Ahmad Sahal Alamsyah menjalani magang pada unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara itu, Rezza Raihan Putra Ibrahim dan Rifqi Restu Darmawan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Balikpapan, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Muhammad Mursid Salmi diterima di Lapas Kelas IIB Tanjung, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Rio Aji Prasetyo bergabung sebagai staf pendukung di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Feri Ardiansyah menjalani peran sebagai Pembina Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang. Ramadhenta Surya Ermawan ditempatkan sebagai pengelola dan penyusun laporan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Sementara itu, Wulan Sekar Annisa dipercaya sebagai Duta Layanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang. Keberhasilan para alumni tersebut tidak terlepas dari proses pendidikan di Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang menekankan keseimbangan antara penguatan teori, pengembangan kapasitas analitis, serta pemahaman praktis terhadap dinamika kebijakan publik dan birokrasi. Kurikulum yang adaptif dan berbasis kebutuhan lapangan dinilai mampu membekali mahasiswa dengan keterampilan administratif, komunikasi kelembagaan, serta etika pelayanan publik. Program Magang-Hub Kemenaker sendiri menjadi ruang strategis bagi alumni untuk mengaktualisasikan kompetensi yang telah diperoleh selama masa studi, sekaligus memperluas jejaring profesional di lingkungan pemerintahan dan sektor publik. Partisipasi alumni Ilmu Pemerintahan UMM dalam program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja institusi tempat mereka bertugas. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyampaikan apresiasi atas capaian para alumni dan berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa aktif untuk terus mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik. Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berkomitmen untuk terus mendorong lulusannya agar siap berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui peran-peran strategis di sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Gelar HOTLINE dan Bedah Film, Soroti Krisis Tata Kelola Negara Pasca Reformasi
Malang, 17 Desember 2025 Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (HIMAP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan dua kegiatan diskusi akademik, yakni HOTLINE Pemerintahan dan Bedah Film, sebagai upaya membangun ruang intelektual kritis di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini diikuti oleh 43 mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2025 dan difokuskan pada pembacaan krisis tata kelola pemerintahan Indonesia, baik dalam konteks historis reformasi 1998 maupun isu bencana ekologis kontemporer. Kegiatan HOTLINE Pemerintahan mengangkat isu bencana ekologis di Pulau Sumatra yang hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Melalui diskusi yang berlangsung dinamis, mahasiswa membahas dasar hukum penetapan status bencana, dampak sosial yang ditimbulkan, serta respons pemerintah dalam menangani krisis. Beragam pandangan kritis muncul, mulai dari sorotan terhadap besarnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur hingga kritik atas lambannya respons negara dalam menjamin pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Pada hari yang sama, HIMAP Ilmu Pemerintahan UMM juga menggelar Bedah Film “Dibalik 98” di Ruang 606 GKB I Kampus III UMM. Kegiatan ini mengusung tema “Dari Tragedi Politik ke Bencana Ekologis: Menelusuri Garis Kesinambungan Impunitas dan Tata Kelola Indonesia Pasca-98”. Film tersebut menjadi medium refleksi untuk memahami kegagalan negara dalam merespons krisis ekonomi, politik, dan sosial pada 1998, serta relevansinya dengan penanganan krisis di Indonesia saat ini. Sebagai pemantik diskusi, Dwi Putri Vidiastuti, S.IP., M.Sc. menegaskan bahwa kebijakan publik yang cacat dapat berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. “Ketika kebijakan itu cacat, maka efeknya akan menjalar seperti domino. Ekonomi terganggu, inflasi meningkat, dan kelangkaan sumber daya menjadi tak terhindarkan,” ungkapnya. Beliau juga menekankan bahwa dalam situasi tertentu, negara justru dapat menjadi sumber ketakutan bagi warganya ketika tata kelola tidak dijalankan secara adil dan akuntabel. Diskusi kemudian berkembang pada isu kepemimpinan nasional, diskriminasi struktural, serta pola impunitas yang dinilai masih terus berulang dari masa ke masa. Mahasiswa membandingkan ketidakresponsifan negara pada masa krisis 1998 dengan penanganan bencana Sumatra saat ini. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa kegagalan tidak hanya terletak pada individu aparat, melainkan pada sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Melalui rangkaian kegiatan HOTLINE Pemerintahan dan Bedah Film ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan komitmennya dalam membentuk mahasiswa yang kritis, reflektif, dan peka terhadap persoalan kebijakan publik. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam sistem demokrasi, sekaligus mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih adil, responsif, dan bertanggung jawab.
Ali Roziqin, M.PA., Ketua Program Studi IP UMM Gagas Simulasi Aktor Kebijakan dalam Kelas Kebijakan Sektor Publik
Malang, 16 Desember 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi pembelajaran yang adaptif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa. Salah satu inovasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan mata kuliah semester 5 Kebijakan Sektor Publik yang dikemas menggunakan metode role play berbasis cosplay. Model pembelajaran ini diprakarsai langsung oleh Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA., sebagai upaya menciptakan suasana akademik yang lebih hidup, partisipatif, dan aplikatif. Dalam pelaksanaannya, satu kelas dibagi ke dalam empat kelompok besar yang merepresentasikan aktor utama dalam proses kebijakan publik, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pembagian peran ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa mengenai posisi, kepentingan, serta fungsi masing-masing aktor dalam proses perumusan kebijakan sektor publik. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami peran tersebut secara teoritis, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung melalui simulasi, penggunaan kostum, serta pola komunikasi yang mencerminkan karakter aktor yang diperankan. Metode pembelajaran berbasis cosplay ini memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam diskusi, perdebatan, dan proses negosiasi kebijakan. Setiap kelompok harus menyusun argumentasi berdasarkan kepentingan aktor yang diwakilinya, sekaligus merespons pandangan dari kelompok lain. Mahasiswa dapat merasakan secara langsung dinamika tarik-menarik kepentingan, kompromi politik, serta kompleksitas pengambilan keputusan yang lazim terjadi dalam praktik kebijakan sektor publik. Ali Roziqin, M.PA., menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar tidak sekadar menguasai konsep dan teori kebijakan publik, tetapi juga mampu mengembangkan daya analisis kritis dan kepekaan terhadap realitas empiris.“Melalui metode pembelajaran berbasis role play dan cosplay ini, kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami kebijakan sektor publik secara konseptual, tetapi juga merasakan langsung dinamika peran para aktor kebijakan. Dengan memposisikan diri sebagai DPR, pemerintah, swasta, dan masyarakat, mahasiswa belajar berpikir kritis, bernegosiasi, serta memahami kompleksitas proses perumusan kebijakan secara nyata,” ungkap Ali Roziqin, M.PA. Sebagai bentuk penguatan budaya akademik, Ali Roziqin, M.PA., juga memberikan reward kepada kelompok mahasiswa yang dinilai paling kompak, mampu membangun argumentasi secara sistematis, serta menunjukkan kapasitas berpikir kritis dalam merepresentasikan peran aktor kebijakan yang diperankan. Pemberian apresiasi ini dimaksudkan untuk mendorong kompetisi akademik yang sehat, meningkatkan kerja sama tim, serta menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Melalui kelas Kebijakan Sektor Publik berbasis cosplay ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan orientasi pembelajarannya yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter akademik mahasiswa. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang reflektif, argumentatif, adaptif, serta memiliki pemahaman utuh mengenai dinamika kebijakan dan tata kelola pemerintahan dalam konteks kontemporer.