Prodi IP UMM Gelar Lokakarya Pemutakhiran Kurikulum Berbasis Outcame Based Education (OBE)
Malang, 11 Agustus 2023. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melaksanakan kegiatan lokakarya dalam rangka Pemutakhiran Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan lokakarya dilaksanakan di Hotel Horison Kota Batu, dengan mengundang narasumber yakni Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si., serta dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UMM, Dr. Muslimin Machmud, M.Si. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan, bersama dengan seluruh jajaran struktural Program Studi lainnya dan para dosen. Selain itu, dihadiri pula oleh alumni dan stakeholders atau mitra Prodi Ilmu Pemerintahan UMM baik dari sektor pemerintahan maupun non pemerintahan, Kegiatan lokakarya yang diselenggarakan secara rutin setiap 4 tahun sekali ini, terakhir dilakukan pada tahun 2019 lalu. Melalui pemutakhiran yang dilakukan pada tahun 2023 kali ini, nantinya kurikulum akan diberlakukan pada mahasiswa angkatan tahun 2024. “Pemutakhiran dilakukan sebagai bentuk update dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam hal kurikulum sebagai desain proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan ini adalah bentuk keseriusan Prodi Ilmu Pemerintahan UMM untuk mempertahankan aktrediatsi unggul, serta menuju akreditasi internasional,” ungkap Bapak Kamil. Dalam sambutannya, Bapak Muslimin selaku Dekan FISIP UMM menyampaikan bahwa bahwa aktivitas lokakarya merupakan ikhtiar dalam dunia pendidikan dalam rangka penyesuaian dengan tuntutan indsutri revolusi 4.0 menuju 5.0, dimana bentuk literasi berubah dan menuntut kurikulum juga harus melakukan perubahan. “Indonesia akan memasuki bonus demografi, maka generasi muda sebagai peran penting dalam masa depan bangsa adalah mahasiswa yang dihadapi di kelas saat ini. Oleh karena itu, desain kurikulum harus disesuaikan dengan kemajuan yang ada, sehingga mahasiswa dapat melakukan aktivitas yang terstruktur dengan baik,” tambahnya. Upaya pemutakhiran kurikulum ini dilakukan dalam rangka melihat secara keseluruhan dan mengevaluasi, sehingga rekognisi dapat diperoleh dan menjadi sebuah pengakuan baik dalam mempertahankan akreditasi unggul hingga mencapai akreditasi internasional. (van/roz)
Perkuat Kurikulum OBE, Prodi IP Hadirkan Pakar
Malang, 11 Agustus 2023. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melakukan kegiatan penyusunan desain kurikulum Outcome Based Education (OBE) dengan menghadirkan tenaga ahli yakni Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK). Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Kota Batu, dengan dihadiri oleh Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan, bersama dengan seluruh jajaran struktural Program Studi lainnya dan para dosen. Bapak Khairul Muluk selaku pemateri, menyampaikan bahwa pada dasarnya kurikulum Outcome Based Education (OBE) yang ada saat ini bukan lagi berbasis pada kemampuan dosen yang kemudian diterapkan pada mahasiswa, melainkan berorientasi pada kemampuan atau kompetensi apa yang diinginkan mahasiswa kemudian dosen yang akan memfasilitasinya. “Kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa ketika lulus setidaknya dapat diukur dari 3 indikator, yakni SKA (skill, knowledge, attitude). Mata kuliah harus disusun sesuai kompetensi lulusan yang diinginkan.” Ungkapnya. Beliau menjelaskan pula bahwa, kurikulum harus menyesuaikan dengan target capaian kompetensi yang diinginkan, oleh karenanya harus terus dilakukan penyesuaian apakah kompetensi lulusan masih relevan. Perlu dipikirkan bagaimana desain kurikulum yang saat ini dipakai, dimana harus menyiapkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja di 4 tahun mendatang ketika mahasiswa telah lulus. Beliau juga menyambaikan bahwasannya, terkait dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini merupakan program yang sifatnya tidak wajib bagi mahasiswa.“Adanya MBKM sendiri bukan berarti kurikulum berbasis MBKM, karena MBKM ini bukan kurikulum melainkan sebuah bentuk pembelajaran. Desain kurikulum bersifat normal saja, kemudian bentuk pembelajaran bisa diakomodasikan dengan MBKM, karena MBKM ini bersifat sukarela oleh mahaiswa, bukan seluruhnya,” pungkasnya. (van/roz)
