Suara Mahasiswa IP UMM: Jemmy Kurniawan Soroti 300 Hari Kepemimpinan Presiden

Malang – 21 Agustus 2025, Genap 300 hari Presiden Indonesia memimpin, namun tanda-tanda arah kebijakan yang berpihak pada rakyat dinilai belum terlihat. Bagi Jemmy Kurniawan, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), waktu 300 hari sudah cukup untuk menakar kinerja dan komitmen pemerintah.“Tiga ratus hari cukup untuk menunjukkan arah, cukup untuk menyalakan harapan. Sayangnya, yang terlihat justru kebijakan yang setengah hati, pencitraan tanpa substansi, dan jarak yang kian melebar antara istana dan rakyat,” tegas Jemmy. Pemerintah memang mengklaim capaian besar, seperti 20 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp 300 triliun dana yang diselamatkan dari potensi korupsi. Namun di lapangan, rakyat masih menunggu lapangan kerja yang merata, harga pangan yang stabil, serta pembangunan yang adil. Ironisnya, ketika masyarakat mengeluhkan mahalnya beras, perhatian publik justru tersita pada isu kenaikan gaji ASN dan wacana APBN 2026. Menurut Jemmy, Presiden seharusnya tampil sebagai simbol harapan, bukan sekadar juru bicara. “Jika setelah 300 hari rakyat masih bertanya-tanya ke mana arah bangsa ini, maka jelas ada masalah serius dalam kepemimpinan,” ujarnya.Ia mendorong langkah konkret seperti penguatan UMKM dan sektor riil, pengembalian peran Bulog untuk menstabilkan harga pangan, reformasi birokrasi berbasis kinerja, perluasan program sosial hingga wilayah 3T, serta kepemimpinan yang lebih responsif melalui dialog publik dan blusukan. Menutup refleksinya, Jemmy menegaskan “Kemerdekaan bukan milik elite, melainkan milik rakyat. Dan kemerdekaan akan kehilangan makna bila Presiden tidak berpihak secara nyata pada masyarakat kecil. Kritik ini bukanlah kebencian, melainkan panggilan nurani. Tiga ratus hari sudah cukup untuk menilai kepemimpinan yang tidak berani berpihak adalah kepemimpinan yang gagal.”