Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Perkuat Kolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Malang dalam Pengawasan Pemilu Berbasis Data
Malang, 20 November 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan rapat teknis untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati sebelumnya. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mengimplementasikan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen Tri Dharma Perguruan Tinggi. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA., dan jajarannya serta Tim Bawaslu Kabupaten Malang. Diskusi berlangsung produktif dengan fokus pada penyelarasan tiga agenda utama yang akan segera direalisasikan. Pertama, kedua pihak sepakat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemetaan wilayah rawan konflik serta potensi pelanggaran pemilu. Program ini diharapkan meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, mahasiswa, dan masyarakat dalam menggunakan data spasial dan teknologi digital untuk mendukung pengawasan pemilu berbasis bukti. Kedua, disepakati pelaksanaan survei sosial kemasyarakatan untuk mengkaji persepsi publik mengenai peran dan fungsi lembaga pengawas pemilu. Survei ini dirancang sebagai upaya memperkaya kajian akademik sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data kepada Bawaslu Kabupaten Malang guna meningkatkan efektivitas kelembagaan dan kualitas pengawasan pemilu di tingkat lokal. Ketiga, kedua institusi akan berkolaborasi dalam penulisan artikel ilmiah yang mengangkat isu-isu pengawasan pemilu daerah. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan publikasi akademik yang tidak hanya memperkuat pengembangan ilmu pemerintahan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi implementasi kebijakan pengawasan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA., menegaskan pentingnya sinergi akademik antara perguruan tinggi dan lembaga pengawas pemilu. “Kolaborasi merupakan wujud tanggung jawab akademik dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara transparan, objektif, dan berorientasi pada data. Integrasi antara riset, pendidikan, dan praktik pengawasan pemilu merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola demokrasi di tingkat lokal.” Lebih lanjut,beliau menambahkan bahwa, “Melalui kegiatan riset dan pengabdian berbasis kolaborasi, kami ingin memberikan kontribusi bagi peningkatan literasi demokrasi publik serta memperkuat kualitas pengawasan pemilu di Kabupaten Malang.” Rapat ini menegaskan komitmen kedua institusi untuk terus mengembangkan program kolaboratif yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan demi penguatan demokrasi lokal dan pengembangan keilmuan di bidang pemerintahan.
