Malang, 14 Oktober 2025 Sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat pendidikan politik dan literasi demokrasi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang.Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Seminar Demokrasi bertema “Pendidikan Demokrasi dan Tantangan Disrupsi” di Aula GKB IV UMM.
Penandatanganan MoU ini menandai dimulainya kerja sama strategis antara dunia akademik dan lembaga negara dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi partisipatif. Fokus utama kerja sama meliputi pengembangan riset politik elektoral, pengawasan partisipatif mahasiswa, serta pelatihan pendidikan demokrasi dan etika publik.
Dalam sambutannya, Muhammad Kamil, S.IP., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari visi prodi untuk memperluas jaringan akademik sekaligus menjembatani ruang refleksi teoritis dengan praktik lapangan. “MoU ini tidak hanya simbolik, tetapi merupakan bentuk kolaborasi konkret antara kampus dan lembaga negara dalam mengembangkan literasi demokrasi yang berbasis riset dan data,” ujarnya. Beliau menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan inisiasi langsung dari Prodi Ilmu Pemerintahan yang berangkat dari kegelisahan akademik terhadap menurunnya partisipasi politik masyarakat dan mahasiswa.
A. Warits, S.Sos., Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk membangun generasi pengawas pemilu yang berintegritas. “Kampus adalah ruang paling potensial untuk menumbuhkan kesadaran politik yang rasional. Mahasiswa harus menjadi mitra kritis dalam menjaga demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos., Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencakup kegiatan edukasi publik dan pengawasan berbasis masyarakat. “Kami berharap mahasiswa Ilmu Pemerintahan dapat menjadi agen perubahan yang membawa semangat anti-hoaks, anti-politik uang, dan menjunjung tinggi nilai integritas,” jelasnya.
Penandatanganan MoU disaksikan oleh Dr. Fauzik Lendriyono, M.Si., Dekan FISIP UMM, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Prodi Ilmu Pemerintahan atas inisiatif dan konsistensinya dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di lingkungan kampus. Kerja sama ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi pengembangan pendidikan politik berbasis riset, kolaborasi, dan partisipasi aktif mahasiswa, sejalan dengan semangat UMM sebagai Center of Excellence for the Future Leaders.
