Malang, 14 Oktober 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan Seminar Demokrasi bertema “Pendidikan Demokrasi dan Tantangan Disrupsi: Menyiapkan Warga Negara Kritis, Cerdas, dan Tangguh.” Kegiatan yang bertempat di Aula GKB IV ini menghadirkan dua narasumber, yaitu A. Warits, S.Sos. (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur) dan Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos. (Ketua Bawaslu Kabupaten Malang), serta dimoderatori oleh Iradhad Taqwa Shihidi, M.A., dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMM.
Dalam sambutannya, Muhammad Kamil, S.IP., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif dari prodi dan para dosen yang memiliki kegelisahan akademik terhadap perkembangan demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial. “Mahasiswa merupakan kelompok penekan (pressure group) yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik. Demokrasi tidak hanya berhenti pada pemilu, melainkan juga pada kemampuan rakyat, terutama generasi muda, untuk mengontrol kekuasaan,” ungkapnya. Beliau menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Malang yang masih di bawah 50 persen, sebagai refleksi perlunya pendidikan demokrasi yang lebih intensif di lingkungan akademik.
Sementara itu, Dr. Fauzik Lendriyono, M.Si., selaku Dekan FISIP UMM, dalam sambutannya menyoroti fenomena era disrupsi yang telah mengubah tatanan sosial, politik, dan komunikasi masyarakat secara cepat dan tidak terduga. “Mahasiswa adalah jantung dari demokrasi kampus. Di tengah arus digital, mereka harus tetap tangguh, kritis, dan mampu menerima perbedaan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menanamkan pendidikan Pancasila yang cerdas dan kritis sebagai basis moral dan intelektual dalam menghadapi perubahan zaman.
Dalam sesi pemaparan, A. Warits, S.Sos. menyoroti pentingnya literasi politik di tengah derasnya arus informasi digital. Beliau menegaskan bahwa pendidikan politik harus menempatkan warga negara, termasuk mahasiswa, sebagai subjek aktif dalam proses demokrasi. “Bawaslu Jawa Timur telah mengumpulkan hampir dua juta data pengawasan pemilu melalui Rumah Data, dan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kampus untuk mengembangkan literasi politik berbasis data,” jelasnya. Beliau juga menekankan bahwa mahasiswa perlu berperan sebagai agen literasi kritis, produsen gagasan sosial, katalisator etika publik, serta influencer positif dalam ruang digital.
Narasumber kedua, Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos., menguraikan tiga tugas pokok Bawaslu yaitu edukasi politik, pengawasan terhadap KPU, dan advokasi terhadap peserta pemilu. Ia menegaskan pentingnya media sosial sebagai sarana edukasi publik untuk melawan hoaks dan politik uang. “Tantangan demokrasi tidak akan hilang, tetapi dengan warga negara yang kritis dan berintegritas, tantangan itu bisa dihadapi secara bijak,” ujarnya.
Sesi tanya jawab diwarnai antusiasme mahasiswa dengan sejumlah pertanyaan reflektif. Aldy F. mempertanyakan “bagaimana peran dosen dan kampus dalam memengaruhi kesadaran demokrasi mahasiswa?” Sementara Hanum menyinggung kasus pemilu di Malaysia yang seluruh hasilnya dinyatakan tidak sah, sebagai bahan diskusi mengenai integritas pemilu. Aldi K. bertanya tentang degradasi pembelajaran di tengah teknologi yang semakin canggih, dan Raka menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) pemimpin di Indonesia yang masih rendah.
Menanggapi hal tersebut, A. Warits menekankan bahwa politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem feodal dan hegemoni kekuasaan, sementara Iradhad Taqwa Shihidi menambahkan refleksi bahwa “sejarah telah membuktikan bahwa kita hidup di era yang tidak selalu mudah untuk bersuara, sehingga mahasiswa harus menjaga daya kritisnya agar demokrasi tetap hidup secara substansial.”Acara ditutup dengan harapan agar kegiatan ini tidak hanya menjadi diskusi konseptual, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran politik yang mendorong mahasiswa berpikir reflektif dan bertindak etis dalam mengawal demokrasi Indonesia.
