Malang, 28 Juli 2025 – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan Lokakarya Rekonstruksi Desain Kurikulum Outcome Based Education (OBE) berbasis luaran di Meeting Space My Dormy UMM. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur kurikulum agar responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial-politik, dan kebutuhan masa depan lulusan.
Dalam forum ini, disepakati bahwa kurikulum dikunci pada 144 SKS, dengan penambahan mata kuliah wajib dari universitas seperti Wawasan Berkelanjutan, Kewirausahaan, dan Teknologi Digital 1 dan 2 yang memuat unsur kecerdasan buatan. Penyesuaian kurikulum dilakukan tanpa menghilangkan mata kuliah inti yang mencerminkan kekhasan keilmuan Ilmu Pemerintahan.
Prof. Dr. Asep Nurjaman, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A.,Muhammad Kamil, S.IP., M.A dan jajaran dosen lainnya menegaskan pentingnya penyusunan kurikulum sebagai turunan langsung dari visi misi prodi, bukan sekadar daftar mata kuliah. Kurikulum harus menjawab tantangan zaman, seperti penggunaan AI, pemahaman terhadap dynamic governance, dan penguatan riset kontekstual yang berorientasi pada solusi.
Laboratorium diproyeksikan sebagai pusat penguatan keterampilan digital mahasiswa, termasuk pelatihan AI dan peningkatan kapasitas riset. Penggunaan AI tidak hanya diajarkan secara teknis, tetapi juga ditanamkan secara etis dan kritis. Pengembangan profil lulusan juga ditekankan untuk mencerminkan kemampuan adaptif, berpikir strategis, dan kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan.
Lokakarya ini juga menyoroti perlunya inovasi dalam format tugas akhir mahasiswa yang tidak terbatas pada jurnal, namun bisa berbentuk proyek digital, produk kewirausahaan, atau karya inovatif berbasis teknologi. Dengan demikian, Prodi IP UMM menegaskan komitmennya dalam membangun kurikulum yang transformatif, relevan, dan berdampak.
