Salam ProdIP News : MEMBANGUN KESALEHAN INTELEKTUAL DAN MENJADI INTELEKTUAL PRODUKTIF
Pada salam Prodipnews ini sengaja diberi judul “Membangun Kesalehan Intelektual dan Menjadi Intelektual Produktif”. Pada judul ini ada dua kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama dan saling mendukung dalam memposisikan aktor sebagai ilmuwan dan pemikir. Kesalehan Intelektual bermakna bagaimana individu membangun keilmuan, gagasan, dan ide yang mengedepankan kaidah-kaidah ilmiah, rasional, objektif, dan yang terpenting adalah harus berdasarkan ajaran-ajaran moral (agama). Umat muslim, disamping membangun kesalehan individu dan kesalehan sosial, wajib membangun kesalehan intelektual. Peran kesalehan intelektual sangat penting dalam membangun peradaban, karena sebagai katalisator pengembangan keilmuan yang berkemajuan adaptif, kontekstual, dan tetap memperhatikan makna tekstual. Karena itu, tanpa kesalehan intelektual, peradaban umat akan mengalami stagnasi atau malah kemunduran. Pertanyaannya, bagaimana membangun kesalehan intelektual? Membangun kesalehan intelektual dapat dilakukan melalui potensi pikiran yang dimiliki. Potensi pikiran dapat digunakan untuk membaca, menganalisis, mengkaji, meneliti, dan mendiskusikan hal-hal yang berguna bagi pengembangan keilmuan untuk kemajuan umat. Potensi pikiran tersebut tetap berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-Hadis. Ilmu yang dikembangkan melalui potensi pikiran tersebut harus dieksekusikan pada tindakan nyata untuk perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, berkemajuan, dan bebas dari kemiskinan dan kriminalitas. Intelektual yang mampu melakukan eksekusi ilmu seperti tersebut, oleh Antonio Gramsci disebut sebagai intelektual produktif. Antonio Gramsci, pemikir politik dan aktivis politik Italia, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Intelektual Produktif. Intelektual Produktif didefinisikan sebagai ilmuwan yang mampu merealisasikan ilmu yang dimiliki pada tindakan nyata. Intelektual Produktif tidak menjadikan ilmu hanya konsumsi pribadi yang disimpan pada kolom meja, almari, atau pada file-file komputer. Sebaliknya, Intelektual Produktif menjadikan Ilmu sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya menjadi lebih baik, yaitu yang mencerminkan keadilan dan pemerataan sehingga mewujudkan kesejahteraan pada semua lapisan masyarakat. Menurut Gramsci ciri-ciri intelektual produktif adalah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, berwawasan luas, aktif dalam pengambilan kebijakan publik, dan aktif dalam berbagai organisasi. Mahasiswa dituntut untuk menjadi intelektual produktif. Mahasiswa harus mengambil peran untuk melakukan perubahan sosial. Karena itu, tugas mahasiswa tidak hanya belajar dan duduk diam di dalam kelas dan tidak hanya mengerjakan tugas dari dosen. Mahasiswa harus mandiri dalam mengembangkan wawasan keilmuan dengan berbagai cara termasuk rajin membaca buku, berorganisasi, dan aktif dalam pertemuan ilmiah. Isu-isu publik harus disikapi dengan cepat, kritis, rasional, dan profesional. Semoga mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan mampu membangun kesalehan intelektual dan menjadi intelektual produktif.
Opini : REKRUITMEN KADER PARTAI ANTARA IDEALIS DAN PRAGMATIS
Mengingat besarnya peranan figur populer dalam meningkatkan perolehan suara partai, maka pada pemilu 2009, banyak partai yang juga mengandalkan figur populer untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Banyak figur-figur terkenal baik dari kalangan akademisi, artis, olah ragawan direkrut oleh partai menjadi anggota dan bahkan menjadi caleg dari partai bersangkutan. Di PDIP ada Diyah Pitaloka, dari kalangan artis; Miing tokoh komedi. Di Partai Demokrat ada Komar yang berasal dari tokoh komedian, Aji Massa’id dan Angelia Sondah dari kalangan artis. Di Golkar ada Indra J. Piliang dari akademisi; Icuk Sugiarto dari kalangan olah ragawan; Tantowi Yahya dari kalangan presenter. Di PAN ada Wanda Hamidah, Primus, dan Ikang Fauji dari kalangan artis; Eko Patrio, Mandra dari kalangan komedian dan lain lain. Bahkan PAN karena banyaknya caleg dari kalangan artis, maka kepanjangan PAN banyak di plesetkan menjadi “partai artis nasional”. Pola rekrutmen yang terjadi pada awal pemilu yang berlangsung tahun 1999 menunjukan adanya peran dominan dari pimpinan teras partai, baik di pusat atau pun di daerah, dalam menentukan calon anggota legislatif. Dalam pemilu dengan sistem proporsional daftar tertutup (proportional closed list), saham suara dari pemilu mutlak menjadi hak prerogratif partai kepada siapa suara pemilih itu akan diberikan. Kondisi ini melahirkan adanya penyakit kekuasaan berupa oligarkisme di tubuh partai, dimana pengambilan keputusan terpusat hanya pada segelintir elit partai dan akan berusaha terus menerus untuk dipertahankannya. Dalam kondisi seperti itu banyak dari kader partai yang menunjukan kesetiaannya, khususnya pada pimpinan partai, agar bisa menjadi nominasi dalam pencalegan atau pun hanya sekedar menjadi pengurus partai. Lebih jauh, karena berharganya kekuasaan struktural partai, maka perebutan kekuasaan di tubuh partai sangat tinggi, kalau tidak dikatakan kasar. Kasus perebuatan kuasaan di tubuh partai, hampir terjadi pada semua kepengurusan partai di Malang Raya. Kasus yang paling menonjol adalah perebutan pimpinan partai di tubuh PAN Kota Malang yang melahirkan dualisme kepemimpimpinan yaitu antara kepemimpinan Darul Komar dan Kepemimpinan Prof, Kaprawi, SH., dan tidak bisa secara cepat diselesaikan walaupun sudah ada campur tangan dari pengurus pusat PAN. Dalam penentuan calon anggota legislatif, unsur kedekatan dengan pimpinan partai lebih dominan. Lebih jauh, bagi kader yang ingin dicalonkan akan selalu memberikan konstribusi sejumlah uang kepada partai dengan alasan untuk pemenangan pemilu. Dapil-dapil yang menjadi lumbung suara partai, menjadi perebutan dan sekaligus menjadi dapil dengan harga yang besar untuk menjadi caleg. Memasuki pemilu 2009, sistem pemilu berubah lagi menjadi sistem proporsional daftar terbuka (proportional open list) murni (tanpa BPP). Sistem ini telah mendorong terjadinya perubahan strategi partai dalam memenangkan pemilu. Partai tidak lagi dominan dalam baik dalam penentuan caleg, maupun dalam pemenangan pemilu. Sistem kompetisi terbuka antar caleg di dalam internal partai, mendorong gairah caleg untuk berjuang dengan segala cara agar dapat memperoleh suara tertinggi di dalam partai supaya lolos menjadi anggota legislatif. Kondisi ini mendorong persaingan keras di antara para caleg internal partai, tidak lagi dengan calon di luar partainya. Dengan sistem baru, partai tidak hanya memasangkan caleg-caleg yang punya kualifikasi kepopuleran, jaringan, dan sumber daya keuangan dari internal partai. Akan tetapi partai berusaha mencari tokoh-tokoh populer yang punya tingkat akseptabilitas dan electabilitas tinggi dari eksternal partai untuk di pasang dalam nomor urut caleg. Keadaan ini telah melahirkan perilaku pragmatis dari kader partai, maupun partai dalam memperebutkan kekuasaan. Para kader yang kecewa dengan partainya, mereka dengan enteng masuk ke partai lain tanpa ada beban historis, sosiologis, maupun spikologis. Beberapa Pengurus partai politik ditemukan bahwa pada pemilu 2009, sebagian partai politik sudah secara terbuka membuka ruang bagi calon dari luar kader untuk menjadi caleg dari partai mereka. Dengan demikian, sistem pemilu proporsional daftar terbuka secara murni telah merubah peta politik di Malang Raya secara keseluruhan. Banyak caleg yang direkrut oleh partai yang bukan dari kadernya dengan pertimbangan caleg tersebut akan menguntung partai bersangkutan. Beberapa pertimbangan kenapa seseorang dapat direkrut, walaupun bukan kader partai, yaitu pertama karena punya modal sosial; dan kedua karena punya modal ekonomi. Modal sosial terkait dengan banyaknya pengikut yang seseorang miliki karena posisinya, baik sebagai tokoh agama, tokoh politik, maupun tokoh masyarakat lainnya. Modal ekonomi terkait dengan kekayaan yang dia miliki, biasanya mereka adalah seorang pengusaha atau orang yang punya kekayaan cukup untuk mendanai kampanye pemenangan pemilu. Dengan demikian, perubahan dari memilih partai menjadi memilih calon pada pemilu legislatif 2009 sedikit banyak telah menegasikan pendekatan ideologis. Para kader partai bisa pindah ke partai manapun yang dia suka dan bisa menerimanya menjadi caleg, tanpa hirau dengan identitas ideologis dan historis. Begitupun partai bisa menerima setiap orang yang akan menjadi caleg dari partai yang bersangkutan senyampang dianggap punya potensi, baik ekonomi maupun politik, tidak menghiraukan latar belakang caleg yang akan diterima. Pada tingkatan pemilih, pada pemilu 2009 dasar pertimbangan latar belakang atau ideologi partai tidak lagi menonjol, justru yang dominan adalah, apakah calon itu mempunyai kedekatan secara sosial atau pribadi!, dan apakan calon itu bisa memberikan konstribusi secara ekonomi kepada mereka!. Pola pilihan politik kepada partai pada pemilu 2009 sudah lebih cair dibanding dengan pemilu 1999 dan 2004. Kondisi tersebut telah menyebabkan konstruksi pendekatan ideologi dalam membangun pola hubungan partai dan pemilih semakin pragmatis.
Profil Mahasiswa Berprestasi : RAIH PRESTASI DAN MENJADI AKTIVIS DEMOKRASI DI ARAS LOKAL
Azhari, nama yang sederhana dan mudah diingat, merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Azhari dikenal sebagai aktivis organisasi intra dan ekstra kampus. Mahasiswa asal Aceh ini aktif di LSM dan diberbagai organisasi. Pada tahun 2009-2010 menjabat ketua II PMII Komisariat UMM dan Mendagri BEM Universitas, Ketua Umum Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang (2010-2011), dan pernah menjabat sebagai ketua umum Lembaga Solidaritas di tahun 2007-2009. Selain itu, Azhari aktif diberbagai kegiatan advokasi khususnya pendidikan, 2010 semptar mempertemukan Pemerintahan Bireuen Propinsi Aceh dengan Universitas Muhammadiyah Malang melalui Pak Suparto M. Pd., kepala bidang Kerja Sama UMM. Disaat menjabat sebagai ketua Umum IPPMA, Azhari melakukan advokasi dalam bentuk film tentang pendidikan di daerah bekas konflik di Aceh Utara, dengan judul “ Menjemput Ilmu dalam Sarang Peluru” yang disutradarai Jamaluddin Phonna, di film itu saya sebagai Asisten sutradara dan meneger Location, Alhamdulilla film itu mendapat Juara III kategori Umum dalam Film Education Tingkat Nasional. Pada tahun 2011 kembali membuat film dengan judul “ Garamku Tak Asin Lagi ” di Kab. Bireuen, bersama sahabatnya, Jamaluddin Phonna Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMM angkatan 2009. Di film itu, keduanya sebagai sutradara. Film yang dibiayai oleh Metro TV dalam program Eagle Awards 2011 itu, mendapat juara I Terbaik versi Juri Film. Azhari memiliki keinginan kuat untuk mendirikan sebuah lembaga Demokrasi yang benar-benar fokus di tingkat bawah seperti desa dan kecamatan. Karena, menurut Azhari, masyarakat harus dibentuk dan harus benar-benar paham bagaimana seharusnya demokrasi di implementasikan. Bukan seperti sekarang ini, dimana tiap-tiap kelompok mengklaim dirinya atas nama rakyat, sedangkan rakyat banyak yang tidak tahu. Bagi Azhari, demokrasi akan menjadi utopis bila rakyat tidak tahu posisi mereka.
Peran Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM
Peran Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM, Prof. M. Mas’ud Said, PhD., dalam berkarya ilmiah semakin kontributif di tingkat internasional. Hal ini ditunjukkan oleh bukunya yang berjudul New Direction for Decentralization in Indonesia dipublikasikan oleh penerbit International, Lambert Acedemic Publishing Jerman. M. Mas’ud Said mengatakan “semoga buku saya yang diterbitkan oleh Lambert memberi kotribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebijakan otonomi daerah dan birokrasi khususnya di negara Indonesia ini”. Karya saya dilirik oleh penerbit international memberikan spirit baru buat saya. Saya semakin semangat untuk menulis dan meneliti lebih banyak lagi, lanjutnya.
DOSEN PRODI IP LOLOS SERTIFIKASI DOSEN
Alhamdulillah di tahun 2011 ini, tiga dosen Ilmu Pemerintahan lolos sertifikasi dosen, diantaranya Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., Drs. Jainuri, M.Si., dan Drs. Asep Nurjaman, M.Si. Menurut Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., “penghargaan yang diraih seperti mendapat sertifikat dosen, dapat dipandang sebagai prestasi yang harus dipertanggung jawabkan. Sertifikasi dosen, bukan capaian akhir, namun penyemangat untuk bekerja menyelesaikan segala tugas dan kewajiban sebagai dosen. Dosen, lebih giat menjalankan program Tri Dhrama Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian- red)”, ujarnya. Memasuki 2012 nanti, lanjutnya menceritakan perkembangan prodi, Program Studi Ilmu Pemerintahan akan semakin kuat, karena dua dosen yang studi lanjut di Flinders University Australia dan Universitas Indonesia (UI) akan selesai dan kembali bekerja untuk menguatkan Program Studi Ilmu Pemerintahan. “Mereka membawa ilmu dan pengalaman berbeda untuk disampaikan dan dimplementasikan pada pengembangan program studi”, ujarnya optimis Prodi IP terus maju. Drs. Jainuri, M.Si., sekretaris prodi, menjelaskan “ke depan nanti, program studi IP harus lebih fokus pada penguatan praktik lapangan dan praktik laboratorium, karena dua program ini dipandang efekstif menopang pengembangan ketrampilan mahasiswa. Selain itu, lanjutnya, pembelajaran berbasis penelitian harus terus diperkuat. Mahasiswa dan dosen harus menjalankan program penelitian, sehingga materi yang didiskusikan dalam kelas adaptif dengan perkembangan sosial politik dan pemerintahan”, ujarnya menjelaskan arah Program Studi Ilmu Pemerintahan ke depan.
HIMAP KUNJUNG STAKEHOLDER DI NTB, PENGALAMAN INSPIRATIF
“Banyak pengalaman inspiratif yang didapatkan dari kunjungan kami di NTB tanggal 24 s/d 31 Desember 2011 lalu. Mahasiswa perlu banyak belajar tentang kehidupan masyarakat. Kami jumpai, masyarakat NTB kreatif dan kerja keras dalam membangun daerah mereka”. Ungkapan di atas disampaikan oleh Agung Kurniawan, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) UMM. HIMAP mengadakan kunjungan ke beberapa stakeholder NTB, yakni di Pemerintah Propinsi NTB, Dewan Perwakilan Daerah (NTB) Propinsi NTB, dan di salah satu Pondok Pesantren. Agung, mengatakan “kami disambut dengan baik dan dihormati. Kami mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan inspiratif”, ujarnya. Hapipi Jayadi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, yang juga ikut pada kunjungan itu, mengatakan “kami berdialog dengan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram, Pemerintah Daerah Propinsi NTB, dan masyarakat umum. Kami membahas seputar persoalan perkembangan pendidikan di NTB khususnya di daerah Lombok. Sarana dan prasarana pendidikan masih sangat terbatas, masyarakat masih sulit mengakses pendidikan yang layak, mereka memanfaatkan fasilitas pendidikan yang terbatas. Meskipun demikian, lanjut Hapipi, masyarakat Lombok tidak pernah putus asa, mereka tetap maju dan berusaha bekerja sama antar warga untuk membangun daerah mereka yang lebih maju, tuturnya. Menurut mahasiswa asal Lombok itu, pemerintah pusat dan daerah harus lebih serius memperhatikan kondisi pendidikan masyarakat akar rumput seperti di Lombok, ungkapnya, mengkritisi pemerintah. Rombongan yang ikut kunjungan itu, diantaranya, Agung Kurniawan, Hapipi Jayadi, Rahmat, dan Masriadi. Keempat mahasiswa tersebut, merupakan pengurus inti Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan periode 2010-2011.
KETUA PRODI IP TERLIBAT PERUMUSAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI BALITBANGNAS
Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., Ketua Prodi IP, mengatakan reformasi birokrasi butuh perhatian serius sehingga mencapai output yang dapat dirasakan publik manfaatnya. Indikator tercapainya manfaat reformasi birokrasi diantaranya, terselenggara pelayanan publik yang efektif dan efisien, angka tindakan korupsi, nepotis, dan kolusif menurun. Berdasarkan data yang ada, misalnya hasil survei Transparensi International (TI) tahun 2011, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada urutan terkorup, yakni 2,0 (hitungan menggunakan angka 0-10. Angka 0 terkorup sedangkan angka 10 bebas dari korupsi-red). Oleh karena itu, indikator keberhasilan reformasi birokrasi belum dapat dirasakan oleh publik. Kajian reformasi birokrasi masih perlu dilakukan oleh seluruh pihak, tutur doktor kebijakan ini usai mengikuti lokakarya reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian Nasional tanggal 22 s/d 24 Oktober 2011 lalu di Bogor. Lokakarya reformasi birokrasi itu mengusung tema “Penajaman Peran dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi”. Lokakarya itu mengundang, pakar-pakar kebijakan diberbagai universitas. Menurut Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, “dalam kerangka reformasi birokrasin diperlukan Perubahan Paradigma Balitbang, diantaranya, pertama, Balitbang Kemendikbud harus mengedepankan agenda riset kebijakan (policy analysis, policy information, policy action) yang bersifat analitik, antisipatif, dan futuristik. Kedua, penguatan Balitbang memerlukan komitmen politik terkait dengan struktur organisasi, tata kerja, peningkatan kapasitas SDM, dan anggaran proposional, jelasnya, ketika diwawancar reporter prodipnews, seusai mengikuti lokakarya itu. Harapannya, lanjut Ibu Tri, sapaan akrabnya, dengan adanya lokakarya itu lahir konsep kebijakan reformasi birokrasi yang dapat menjawab persoalan. Dan yang lebih penting, percepatan reformasi birokrasi dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder yang ada terutama pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga sosial politik seperti partai politik dan LSM. Bekerjasama antar sektor, langkah utama dalam mewujudkan birokrasi yang baik atau good governance yang kita kenal itu, tuturnya berharap.
HIMAP: KERJA KERAS PERSIAPAN KONGRES FOKKERMAPI
Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Agung Kurniawan, mengatakan HIMAP terus bekerja keras menyiapkan pelaksanaan Kongres Forum Kerjasama dan Komunikasi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia (FOKKERMAPI). Kita, kata Agung, sapaan akrabnya, kali pertama dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Munas FOKKERMAPI. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memperluas jaringan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM di tingkat nasional. Untuk menangkap peluang itu butuh kerja keras seluruh pengurus HIMAP dan panitia, tutur Agung Kurniawan, mahasiswa asal Kalimantan Timur ini. Muliansyah, ketua pelaksanaan kegiatan mengatakan “acara yang akan diselenggaran mulai tangga 12 s/d 16 desember 2011 itu mengusung tema “Finding the Best, Bureaucracy Reform 2014-2019”/“Mencari yang Tebaik, Reformasi Birokrasi 2014-2019. Kami sengaja mengusung tema tersebut dengan harapan, acara ini melahirkan konsep reformasi birokrasi yang baik dan dapat dijadikan acuan untuk kebijakan pemerintah. Acara ini menghadirkan narasumber tingkat nasional dan regional, dari praktisi dan akademisi serta dihadiri oleh 500 peserta delegasi dari berbagai universitas se Indonesia yang memiliki Jurusan Ilmu Pemerintahan. Sejauh ini, panitia kompak dan berkerja keras. Mereka bergerak sesuai posisi masing-masing dalam memastikan pembicara, peserta, tempat, anggaran, dokumentasi, perlengkapan, dan yang lainnya . Kami optimis acara ini sukses dan berjalan dengan lancar, ujar Anca, sapaan akrabnya, optimis.
HIMAP GELAR LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN MAHASISWA (LDKM)
Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) UMM, tanggal 15 s/d 16 Oktober 2011 menggelar Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) di Pangkalan Militer Bandara Abdurrochman Saleh Malang. Kegiatan rutin itu bertujuan pembentukan karakter kepemimpinan mahasiswa Ilmu Pemerintahan pada bidang pemerintahan, sosial dan politik. LDKM yang diadakan selama dua hari itu memiliki perbedaan pola penyelenggaraan dengan LDKM sebelumnya. “LDKM periode ini menggunakan pendekatan semi militer, tidak seperti pelaksanaan periode sebelum-sebelumnya yang monoton pada materi bukan praktik kepemimpinan”, Ujar Agung Kurniawan, Ketua HIMAP. Meskipun berpendekatan semi militer, bukan dalam arti mahasiswa dididik berkarakter otoriter seperti jiwa militer yang kita kenal dan bukan menumbuhkan sikap pasif sistem komando dalam militer. Mahasiswa perlu mendapatkan ilmu kepemimpinan militer pada segi kedisiplinan dan ketegasan egaliter, lanjut Agung, sapaan akrabnya. LDKM yang diikuti sejumlah mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2011, diisi dengan materi dan outbon. Materi disampaikan oleh dosen dan militer. Outbond didampingi oleh militer yang bertugas dipangkalan Bandara Abdurrohcman Soleh, papar Agus Amir, Ketua Panitia kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan, ada sedikit insiden ringan pada saat pembukaan acara, yakni terdapat beberapa mahasiswa yang pinsan karena kepanasan. Namun, insiden itu teratasi dengan baik dan acara berjalan dengan lancar. Peserta mengaku senang dengan kegiatan LDKM yang diselenggarakan, lanjut Agus.
Government Science Activities : MAGANG RISET PEMERINTAHAN, BEKALI KEAHLIAN LAPANGAN
Program Studi Ilmu Pemerintahan kembali mengadakan program Magang Riset bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Praktek Pemerintahan. Magang riset yang bertujuan untuk menganalisis praktik pemerintahan di lapangan ini diikuti oleh enam puluh satu mahasiswa aktif. Magang riset dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan. Selama satu bulan mahasiswa Ilmu pemerintahan di tempatkan di berbagai instansi, diantaranya Badan Keluarga Berenca dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang, Sekretariat Dewan (SEKWAN) Kota Malang, dan dua kecamatan di Kota Malang yakni Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen yang kemudian di bagi kepada masing- masing kelurahan di bawahnya. Pada tanggal 15 November 2011 bertempat di aula BKBPM Malang, mahasiswa memperoleh pembekalan langsung dari Bapak Heru Mulyono SIP, MT , Kasubid Penguatan Kelembagaan Masyarakat (PKM) BKBPM Kota Malang. Dalam pengarahannya, Pak Heru, sapaan akrab oleh mahasiswa, menyampaikan peran strategis mahasiswa ilmu pemerintah dalam perwujudan good governance dan agent of change bagi kebutuhan masyarakat. Pesan utama dalam pengarahannya yakni menganalisa dokumen Musrenbang di daerah tempat mahasiswa mengadakan magang dan mempersilahkan kepada mahasiswa untuk mengkajinya dari berbagai perspektif. Pengarahan magang riset ini, didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempataan itu, Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang diawali dengan penyampaian filosofis adanyan program magang riset di Program Studi Ilmu Pemerintahan. “Prodi IP menerapkan Program Magang Riset untuk praktek ilmu pemerintahan dimana sebelumnya, praktek ilmu pemerintahan diterapkan melalui sistem Study Exsersive (SE). Perubahan ini dikarenakan, pertama, SE sudah terlalu sering diterapkan, kedua¸menjawab tuntutan mahasiswa untuk diterapkan magang riset. Alasan inilah yang mendorong kita untuk menerapkan magang riset. Hal ini juga dilakukan guna memberikan nilai tambah ( value added) bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Magang riset juga sebagai fokus utama dalam mempertajam keahlian lapang (technical skill) bagi mahasiswa, tutur ketua prodi ini dengan jelas. Dalam momen pengarahan tersebut, ketua prodi, Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., juga memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mampu memanfaatkan magang riset ini secara efektif dan efisien. Munurutnya, mahasiswa akan menemukan korelasi yang sesungguhnya antara konsep pemerintahan di perkuliahan dengan kasus yang ada di lapangan dan kemudian bisa menghasilkan problem solving atas permasalahan yang ada. Sebagai penutup dalam pengarahannya, Ibu Tri, sapaan akrab oleh mahasiswa, menyapaikan kepada mahasiswa agar mampu menjaga nama baik almamater UMM dan Program Studi Ilmu pemerintahan khusunya, pesanya.
