Salam ProdIP News : MENYAMBUT TAHUN BARU ISLAM DENGAN SEMANGAT BARU
Tanggal 01 Desember 2011 lalu, jalan-jalan dipenuhi warga, mereka bergembira menyambut Tahun Baru Islam 1433 H. Mereka melakukan banyak aktivitas, bentuk syukur datangnya Tahun Baru Islam. Sebagai orang Islam yang baik, menyambut tahun baru tidak perlu melakukan aktivitas yang berlebihan, cukup bersyukur kepada Allah SWT dengan lebih giat melakukan segala yang diperintah dan menjauhi larangannya, serta berdo’a semoga tahun baru ini membawah berkah bagi seluruh umat. Keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan berharap, datangnya Tahun Baru Islam 1433 H, membawa semangat baru untuk mengembangkan program studi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang dimiliki. Program Studi Ilmu Pemerintahan terus berupaya untuk memberikan pelayanan akademik yang terbaik untuk mahasiswa. Program akademik sebagai penopang pengembangan program studi dan mahasiswa, diupayakan untuk diselesaikan dengan baik. Semester ganjil tahun akademik 2010/2011 ini merupakan semester yang mendorong seluruh keluarga besar Prodi IP (dosen dan mahasiswa) untuk bekerja keras dalam menyelesaikan program yang ditargetkan. Program itu, diantaranya Magang Riset bagi mahasiswa, munas FOKKERMAPI, dan penyusunan data (borang dan evaluasi diri) akreditasi program studi. Semoga program yang dikerjakan ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Diharapkan kepada seluruh Keluarga Besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, untuk mendo’akan agar Akreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan mendapat nilai A. Amin Dr.Tri Sulistyaningsih, M.Si. Pengarah Redaksi
Kongres Fokkermapi 2012 di Manado, Gagal Membentuk Pengurus Baru
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMAP) mengirim enam delegasi pada kegiatan Kongres Nasional Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemeriantahan se-Indonesia (Fokkermapi) di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado (5-9/11/2012). Kegiatan Kongres Fokkermapi dipandang penting untuk diikuti karena sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi untuk pengembangan Fokkermapi, jurusan ilmu pemerintahan, dan bangsa dan negara. “Kongres Fokkermapi adalah kegiatan rutin mahasiswa ilmu pemerintahan yang bertujuan untuk membangun bangsa dan negara”, tutur Riyanda Barmawi, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM ini. Kegiatan Kongres yang dilaksanakan tujuh hari itu berlangsung dengan sukses meskipun terdapat kendala-kendala teknis. “Meskipun diwarnai perdebatan hangat antara peserta, kongres berjalan dengan sukses. Sidang yang baru dibuka oleh Stering Commite langsung dihujani interupsi oleh setiap delegasi terutama dari Wilayah V Sulawesi. Dan di arena kongres Kemarin, ketegangan semakin menjadi-jadi ketika permasalahan LKPTMNas yang dinilai oleh beberapa delegasi tidak sesuai dengan amanat Kongres Fokkermapi 2011 di Universitas Muhamadyah Malang, tutur Rian, Mahasaiswa Ilmu Pemerintahan UMM asal Maluku Utara ini. “Ketegangan terjadi karena kesalahpahaman antara peserta kongres tentang konsep Latihan Kepemimpinan Tingkat Madya Nasional (LKPTMNas), tutur Monica, mahasiswa ilmu pemerintahan UMM, yang juga ikut pada kongres itu. Akibat dari perdebatan yang tiada henti, Kongres Fokkermapi 2012 tidak menghasilkan kepengurusan baru. “Perdebatan alot antara peserta Kongres tidak menghasilkan kepengurusan baru Fokkermapi, ini sangat disayangkan”, tutur Monica dengan kecewa.
Lab IP, Menyiapkan Sarana dan Optimalisasi Praktikum
Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab IP) dipandang sebagai sarana penting dalam mewujudkan kompetensi mahasiswa dalam meneliti dan menganalisis perkembangan pemerintahan, politik, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan kompetensi tersebut, Laboratorium Ilmu Pemerintahan melakukan tiga hal penting yaitu: penguatan sarana perangkat keras dan perangakat lunak, pengembangan sumber daya manusia, dan optimalisasi program praktikum dan program pendukung pengembangan keterampilan mahasiswa. Drs. Krishno Hadi, MA., menjelaskan “Laboratorium ilmu pemerintahan memiliki 18 unit komupter, 1 unit projector, 2 unit laptop, 1 unit camera digital, 1 dan unit handycome. Perangkat lunaknya tersedia program GIS dan program manajemen asset. Untuk menopang operasionalisasi perangkat tersebut kami siapkan satu tenaga laboran. Sarana tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan praktikum dan pelaksanaan program ilmiah yang lain seperti penelitian, diskusi, dan seminar”, jelasnya menguraikan kondisi laboratorium. “Semester ini (semester ganjil 2012/2013-red) terdapat dua mata kuliah praktikum yaitu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dan mata kuliah manajemen Sistem Informasi Manajemen (SIM). Dua mata kuliah tersebut direncanakan praktikum survey pelayanan publik untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, dan praktikum Geographyc Information System (GIS) untuk mata kulaih Sistem Manajemen Informasi (SIM)”, lanjutnya menjelaskan praktikum. Selain program praktikum, laboratorium juga berusaha untuk menghidupkan forum diskusi mahasiswa dan menyediakan literatur seperti buku dan jurnal.
LKP, Media Membangun Kepemimpinan Kritis
Mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan Angkatan 2012 mendapat latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan (LKP) langsung dibawah instruktur Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMAP). Ketua pelaksana LKP, Riyanda Barmawi menjelaskan “seperti biasa LKP langsung dibawah instruktur HIMAP, namun tetap berkoordinasi dengan jurusan”, tuturnya. Konsep LKP diarahkan bagaimana mewujudkan sikap dan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Rian, sapaan akrabnya mengatakan “prinsipnya konsep LKP sama dengan konsep tahun lalu, yaitu mewujudkan sikap kepemimpinan mahasiswa yang dicerminkan pada keberanian, kerja keras, kritis, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik”, jelasnya. LKP yang diikuti 120 mahasiswa baru ini dilaksanakan di Arhanud Karangploso Kab. Malang selama tiga hari (19-20-21/10/2012) dengan konsep acara yang terstruktur. Anter Mabah, ketua HIMAP mengatakan “konsep acara kami atur sesuai target yang ingin dicapai. Untuk membangun daya kritis mahasiswa diberi materi tentang filsafat ilmu yang disampaikan oleh Pak Salahahudin (dosen IP-red), untuk mewujudkan sikap kepemimpinan kami kerjasama dengan TNI di Arhanud Karangploso untuk melatih mahasiswa”, jelasnya. “Alhamdulillah mahasiswa baru antusias mengikuti LKP sehingga terlaksana dengan baik”, lanjut mahasiswa asal Maluku Utara ini.
Magang Riset Pemerintahan, Membantu Pemerintah Dan Masyarakat
Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM kembali mengadakan program magang riset. Magang riset pada tahun 2012 ini merupakan magang yang ketiga setelah diadakan mulai tahun 2010 dan 2011. Konsep magang riset tahun 2012 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., ketua prodi ilmu pemerintahan, mengatakan “konsep magang riset sama dengan sebelumnya, hanya saja, tahun 2012 ini ada perluasan program. Dulu (2010 dan 2011-red) mahasiswa fokus pada pengawalan program raskin, dana hibah, dan PNPM, tetapi tahun 2012 ini ditambah dengan tiga program yaitu Pelayanan KB, Penguatan kelembagaan pemerintahan kelurahan di Kota Malang, pemetaan profil kelurahan kota malang. Program-program tersebut dijalankan mahasiswa dibawah pengarahan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang”, tuturnya menjelaskan konsep magang tahun 2012. Selain magang untuk menjalankan program-program tersebut. Pada tahun 2012 ini, mahasiswa juga ditempatkan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang dan di Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Malang. Drs. Jainuri, M.Si., dosen Pembina magang, menjelaskan “kami sengaja menempatkan mahasiswa di KPUD dan di fraksi DPRD karena dua institusi ini sangat relefan dengan kajian ilmu pemerintahan. Di KPUD Kota Malang, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan verifikasi partai, pemetaan kekuatan politik partai, dan manajemen politik pilkada. Sedangkan di fraksi, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan fraksi seperti pembahasan peraturan daerah dan identifikasi aspirasi masyarakat, jelas dosen ilmu pemerintahan ini. Magang riset yang diikuti 54 mahasiswa ini, dilepas secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2012 di BKBPM Kota Malang. Pelepasan ini disambut baik oleh kepala BKBPM. Kepala BKBPM berharap magang yang dilakukan mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM dapat membantu untuk menjalankan program-program BKBPM Kota Malang dengan baik. Kepala BKBPM mengatakan, “pada prinsipnya kami menerima dengan baik mahasiswa ilmu pemerintahan UMM untuk magang ditempat kami. Kami mohon kepada seluruh staf BKBPM untuk menyambut mahasiswa dengan baik. Dan dimohon mahasiswa untuk mengikuti dan mentaati aturan kerja yang ada ditempat kami”, tuturnya menyambut mahasiswa magang.
Government Science Activities: Kuliah Umum Ilmu Pemerintahan Elit Politik Pragmatis dan Fragmentasi Politik Masyarakat
“Politik demokrasi masih sulit dijumpai pada proses politik Indonesia. Para elit politik, seolah tidak siap menerima demokrasi sebagai sistem politik”. Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Salim Said, MA., pada kuliah umum Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM di Hotel UMM, 06/10/2012. Politik yang berkemajuan ditandai oleh kedewasan elit dan masyarakat dalam berpolitik. Salim Said mengatakan “Kedewasan elit politik dan masyarakat dalam berpolitik sangat menentukan terwujudnya perdaban politik yang berkemajuan”. Menurutnya, elit dan masyarakat masih sulit untuk menjalankan politik dengan baik. “Elit politik kita masih senang menjalankan politik pragmatis, sedangkan masyarakat dengan tingkat pemahaman politiknya yang minim mempermudahkan elit mendapatkan kekuasaan dengan mudah melalui uang”, tuturnya. Kondisi politik tersebut mencerminkan tingkat peradaban bangsa masih sangat rendah. Salim Said menjelaskan “politik yang tidak baik dicerminkan melalui perilaku elit politik cenderung menjadikan kekuasaaan sebagai alat mempengaruhi orang lain dalam rangka untuk kepentingan peribadi, sedangkan masyarakat memandang politik sebagai aktifitas yang tidak penting untuk dipikirkan. Masyarakat memahami politik tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan emosional sehingga tercipta fragmentasi politik masyarakat yang tinggi. Kondisi politik seperti ini menunjukkan peradaban bangsa masih sangat rendah”, ujar mantan Duta Besar Untuk Republik Cheko ini. Dampak dari kondisi politik tersebut adalah terciptanya kebiasaan para elit atau pemegang kekuasaan dalam melakukan penyimpangan termasuk tindakan korupsi. “maraknya tindakan korupsi adalah dampak dari tingkat peradaban politik yang rendah”, tuturnya dengan kritis. Kuliah umum yang dihadiri 150 mahasiswa baru ini, mendapat sambutan positif dari mahasiswa. Muhammad Hasan, mahasiswa baru angkatan 2012 asal Dompu ini, menagatakan “kami sangat senang dengan kuliah umum ini. Kuliah umum ini menambah wawasan kami tentang persoalan politik dan pemerintahan, kami berharap kuliah umum seperti ini terus dilakukan, ujarnya berharap.
Opini : PELANGGARAN HAM DI ACEH Oleh: Afrizal Woyla Saputra Zaini (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Asal Aceh)
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia dimana manusia mendapat satu legitimasi keamanan dan kebebasan untuk berekspresi. Menurut pasal 1 angka 1 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun hal itu tidak dirasakan oleh rakyat Aceh, dimana pelanggaran berat HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kelam rakyat Aceh yang hidup dalam suasana konflik pra kesepakatan Helsinki ditanda tangani. Penderitaan korban banyak tercatat dalam investigasi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah maupun organisasi non pemerintah sejauh ini belum melangkah jauh untuk menjawab problem keadilan bagi korban kekerasan konflik Aceh. Sekalipun secara nasional, Indonesia telah memiliki Undang Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, namun pada prakteknya UU ini belum aplikatif untuk menjawab problem pelanggaran berat HAM yang terjadi dimasa konflik Aceh berlangsung, salah satunya adalah problem pada masa diberlakukan operasi Jaring Merah ataupun yang lebih dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM 1989-1998) dan juga problem pada masa pasca DOM. Problem-problem tersebut merupakan bukti bahwa kejahatan perang yang merjadi penindasan terhadap rakyat Aceh dimana masa itu tidak sedikit terjadi penganiayaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan juga pembunuhan terhadap warga-warga yang tidak bersalah, hal itu merupakan salah satu potret gagalnya penyelenggaraan HAM di Negara Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran HAM menyimpan cerita pahit yang tak pernah kunjung usai ditangani oleh aparat keamanan mulai dari masa orde baru-hingga masa reformasi seperti saat ini. Idealitas HAM yang secara kodrati melekat pada diri masyarakat Aceh menjadi pudar dan tidak jelas arah. Jejak-jejak kejahatan perang tersebut merupakan bukti-bukti bahwa Aceh pernah mengalami sejarah yang kelam. Masyarakat Aceh tetap berharap ada satu titik kejelasan dari problematika kasus-kasus masa konflik tersebut dan HAM menjadi salah satu kebutuhan yang harus dirasakan masyarakat Aceh dengan mewujudkan keadilan dan menggali kebenaran atas apa yang terjadi selama konflik yang berkepanjangan mulai dimasa DOM hingga Masa Perdamaian. Rentetan Pelanggaran HAM di Aceh Dalam pengusutan pelanggaran HAM tersebut, sejumlah penyelidik resmi dan pengumpulan fakta atas pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh telah melakukan pengusutan sejak bulan Juli 1998. Setiap penyelidikan ini mengumpulkan bukti-bukti dari ratusan kasus pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 1989 dan mengindikasikan adanya keterlibatan aparat keamanan dalam pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam seminar yang bertema “Mengungkap Kebenaran Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh” di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe pada 2012 ada puluhan kali tim turun untuk mencari fakta dalam penyelesaian pelanggaran HAM, diantaranya adalah: Pertama, pada Juli 1998: Tim Gabungan Pencari Fakta DPR dibentuk. Pada bulan Oktober 1998 tim ini mengumpulkan temuan sementaranya lebih dari 6.837 kasus pelanggaran HAM sejak 1989-1998. Kedua, Agustus 1998: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan di Aceh. Laporan pendahuluannya menyebutkan telah menemukan bukti-bukti adanya, paling tidak 781 orang meninggal, 163 orang hilang, 368 kasus penyiksaan, dan 102 kasus pemerkosaan yang terjadi antara tahun 1989 dan 1998. Ketiga, Juli 1999: Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA) dibentuk melalui sebuah instruksi presiden (masa pemerintahan Presiden Habibie). Dilaporkan bahwa komisi ini telah mengumpulkan keterangan mengenai 7000 kasus pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir, meliputi diantaranya berupa pembunuhan diluar jalur hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan sewenag-wenang, pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual. Komisi tersebut merekomendasikan agar lima kasus segera diajukan ke pengadilan.Terakhir, Nopember 1999: kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap lima kasus yang direkomendasikan untuk diadili oleh KIPTKA. Lima kasus tersebut masing-masing adalah kasus pemerkosaan di Pidie yang terjadi pada bulan Agustus 1996; kasus penyiksaan dan penghilangan paksa yang terjadi antara tahun 1997 dan 1998 disebuah tempat yang dikenal sebagai Rumoh Geudong di Pidie; pembunuhan diluar jalur hukum terhadap tujuh warga sipil di Idi Cut, Aceh Timur pada bulan Pebruari 1999; pembunuhan diluar jalur hukum terhadap 35 warga sipil di simpang KKA, Aceh Utara pada bulan Mei 1999; dan pembunuhan di luar jalur hukum terhadap seorang ulama (Tgk. Bantaqiah) dan para pengikutnya di desa Blang Meurandeh, Beutong Ateuh, Aceh Barat pada bulan Juli 1999. Selain itu kasus-kasus yang disebutkan di atas, masih ada kasus-kasus lain yang merupakan bagian dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang berlangsung sehari-hari berdasarkan pemantauan Kontras antara Juli hingga Desember 1999 sebagai berikut: Antara 4 Juli 1999-25 Desember 1999 setidaknya ada 194 warga sipil yang menjadi korban kekerasan Aparat Keamanan, 22 diantaranya tewas dan 172 luka-luka ringan dan berat; Antara 19 Oktober-25 Desember 1999, setidaknya 290 korban pembunuhan misterius umunya dengan pola petrus (penembak misterius), menelan korban sebanyak: 239 sipil tewas dan 10 luka-luka dan sisanya sekitar 51 jiwa non-sipil; Antara 16 April 1999-25 Desember 1999, setidaknya 902 unit bangunan terbakar, terdiri dari Sekolah, kantor Camat dan gedung pemerintahan lainnya, dari sekian jumlah tersebut, sekitar 80 persen atau 132 unit adalah bangunan sekolah dan sekita 191 bangunan dibakar oleh aparat keamanan dalam operasi sweeping; Antara 5 Agustus-25 Desember 1999 setidaknya 128 orang (105 sipil dan sisanya militer) hilang diculik dan sebagian dari mereka ditemukan dalam keadaan tewas yang mengenaskan; 2001 bawah operasi Rajawali ada 1216 kasus pelanggaran HAM, operasi ini dilakukan untuk menemukan langkah komperhensif dalam menyelesaikan masalah Aceh berdasarkan Inpres No 4/2001 di tengah-tengah Jeda Kemanusiaan; 2003-2004 Darurat Militer I dan II ada 1.326 kasus pelanggaran HAM, Kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM direspon dengan kebijakan darurat militer, masa ini penyelesaian HAM sejumlah anggota TNI rendah dihukum. Statusnya diturunkan menjadi Darurat Sipil sampai sekarang. Sejak Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding Between the Goverment of the Republik of Indonesia and the Free Aceh Movement) tanggal 15 Agustus 2005 menjadi harapan baru bagi kebenaran dan adilan masyarakat atas tindak pelanggaran HAM, namun proses pengadilan terhadap pelanggaran tersebut hingga saat ini masih simpangsiur, sekalipun HAM telah mendapat perhatiaan sebagai tanggapan dari MoU Helsinki, Point 2.3 yang ditegaskan tentang pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Demikian juga dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yakni pada Pasal 229, 230, 259 dan Pasal 260 Namun kesimpulan sampai
Profil Mahasiswa Berprestasi Profil Mahasiswa Berprestasi : ERPROSES UNTUK YANG TERBAIK
Riyanda Barmawi menginjak Kota Malang sejak tahun 2000. Pada tahun 2000, Rian, sapaan akrabnya, memasuki sekolah dasar 01 Blimbing Kota Malang. Sekolah dasar ditempuh hingga tahun 2004. Pada tahun 2005, Rian kembali ke daerah asal Maluku Utara untuk melanjutkan studi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Pada tahun 2011, Rian kembali memasuki Kota Malang untuk melanjutkan studi strata satu di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Pemuda yang berumur 19 tahun ini, dikenal pekerja keras dan ulet dalam meraih cita-cita. Memilih jurusan Ilmu Pemerintahan di UMM bukan tanpa alasan, namun dipilih dengan pertimbangan matang untuk meraih cita-cita. Baginya, belajar Ilmu Pemerintahan adalah langkah yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita menjadi kepala daerah. Menjadi kepala daerah adalah cita-cita yang dimiliki olehnya sejak sebagai pelajar SMA. Bagi Rian, cita-cita menjadi kepala daerah bukan semata-mata ingin memiliki kekuasaan dan kewenangan, namun lebih dari itu, yakni menjadikan kekuasaan dan kewenangan sebagai sarana untuk mewujudkan perdaban bangsa yang tinggi, sejahtera, aman, damai, dan hidup dalam keadilan. Saat ini, Rian dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan, organisasi, dan aktifitas-aktifitas ilmiah lain. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, pada tahun 2011 (semester satu) dia dipercaya sebagai Bendahara Umum Himpunan Jurusan Ilmu Pemerintahan, tahun 2012 kembali dipercaya sebagai wakil ketua Himpunan Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan tahun 2011-2012 dipercaya sebagai Ketua Umum Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Halmahera Selatan Malang. Rian ikut aktif diberbagai kegiatan ilmiah, tahun 2012 sebagai salah satu delegasi dari jurusan ilmu pemerintahan untuk ikut pada Musyawarah Nasional Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia (FOKKERMAPI). Meskipun aktif pada kegiatan organisasi, Rian tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai mahasiswa yaitu kuliah. Menurutnya, kuliah adalah tugas utama yang diamanahi oleh orang tua untuk meraih masa depan. Oleh karena itu, aktifitas kuliah dan aktifitas organisasi sama-sama diperhatikan dan diseriuskan untuk terus ditekuni. Motto Hipu yang dimiliki Rian “Tuhan Tidak Menguji Lebih Dari Kemampuan Hambanya, Maka Dari Itu Optimisme sebagai Seorang Kader bangsa Haruslah Tertanam Sejak Dini Untuk Meraih Cita-Cita.
LKP, Media Membangun Kepemimpinan Kritis
Mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan Angkatan 2012 mendapat latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan (LKP) langsung dibawah instruktur Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMAP). Ketua pelaksana LKP, Riyanda Barmawi menjelaskan “seperti biasa LKP langsung dibawah instruktur HIMAP, namun tetap berkoordinasi dengan jurusan”, tuturnya. Konsep LKP diarahkan bagaimana mewujudkan sikap dan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Rian, sapaan akrabnya mengatakan “prinsipnya konsep LKP sama dengan konsep tahun lalu, yaitu mewujudkan sikap kepemimpinan mahasiswa yang dicerminkan pada keberanian, kerja keras, kritis, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik”, jelasnya. LKP yang diikuti 120 mahasiswa baru ini dilaksanakan di Arhanud Karangploso Kab. Malang selama tiga hari (19-20-21/10/2012) dengan konsep acara yang terstruktur. Anter Mabah, ketua HIMAP mengatakan “konsep acara kami atur sesuai target yang ingin dicapai. Untuk membangun daya kritis mahasiswa diberi materi tentang filsafat ilmu yang disampaikan oleh Pak Salahahudin (dosen IP-red), untuk mewujudkan sikap kepemimpinan kami kerjasama dengan TNI di Arhanud Karangploso untuk melatih mahasiswa”, jelasnya. “Alhamdulillah mahasiswa baru antusias mengikuti LKP sehingga terlaksana dengan baik”, lanjut mahasiswa asal Maluku Utara ini.
Magang Riset Pemerintahan, Membantu Pemerintah Dan Masyarakat
Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM kembali mengadakan program magang riset. Magang riset pada tahun 2012 ini merupakan magang yang ketiga setelah diadakan mulai tahun 2010 dan 2011. Konsep magang riset tahun 2012 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., ketua prodi ilmu pemerintahan, mengatakan “konsep magang riset sama dengan sebelumnya, hanya saja, tahun 2012 ini ada perluasan program. Dulu (2010 dan 2011-red) mahasiswa fokus pada pengawalan program raskin, dana hibah, dan PNPM, tetapi tahun 2012 ini ditambah dengan tiga program yaitu Pelayanan KB, Penguatan kelembagaan pemerintahan kelurahan di Kota Malang, pemetaan profil kelurahan kota malang. Program-program tersebut dijalankan mahasiswa dibawah pengarahan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang”, tuturnya menjelaskan konsep magang tahun 2012. Selain magang untuk menjalankan program-program tersebut. Pada tahun 2012 ini, mahasiswa juga ditempatkan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang dan di Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Malang. Drs. Jainuri, M.Si., dosen Pembina magang, menjelaskan “kami sengaja menempatkan mahasiswa di KPUD dan di fraksi DPRD karena dua institusi ini sangat relefan dengan kajian ilmu pemerintahan. Di KPUD Kota Malang, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan verifikasi partai, pemetaan kekuatan politik partai, dan manajemen politik pilkada. Sedangkan di fraksi, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan fraksi seperti pembahasan peraturan daerah dan identifikasi aspirasi masyarakat, jelas dosen ilmu pemerintahan ini. Magang riset yang diikuti 54 mahasiswa ini, dilepas secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2012 di BKBPM Kota Malang. Pelepasan ini disambut baik oleh kepala BKBPM. Kepala BKBPM berharap magang yang dilakukan mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM dapat membantu untuk menjalankan program-program BKBPM Kota Malang dengan baik. Kepala BKBPM mengatakan, “pada prinsipnya kami menerima dengan baik mahasiswa ilmu pemerintahan UMM untuk magang ditempat kami. Kami mohon kepada seluruh staf BKBPM untuk menyambut mahasiswa dengan baik. Dan dimohon mahasiswa untuk mengikuti dan mentaati aturan kerja yang ada ditempat kami”, tuturnya menyambut mahasiswa magang.
