International Guest Lecturer “Innovation and Digital Transformation for Future Government
Government Camp : Membangun Solidaritas, Sinergi, dan Karakter Mahasiswa Berbasis Kebersamaan
Malang, 24 Desember 2025 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM berhasil menyelenggarakan kegiatan Government Camp (GovCamp) yang bertempat di Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Kegiatan ini mengusung tema “Bersatu Kita Bangkit, Bersama Kita Bersinergi” sebagai refleksi atas pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam membangun ikatan sosial antarmahasiswa. GovCamp menjadi ruang strategis untuk memperkuat relasi sosial, meningkatkan kohesi kelompok, serta menanamkan nilai-nilai kolaboratif yang relevan dengan karakter mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Rangkaian kegiatan diawali dengan proses pengondisian peserta dan absensi kelompok guna memastikan kesiapan seluruh peserta yang terlibat. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi ice breaking yang dirancang secara sistematis untuk mencairkan suasana dan membangun keakraban. Aktivitas awal ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, partisipatif, serta mendorong interaksi positif antarmahasiswa dari berbagai angkatan. Kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama antara peserta dan panitia. Momentum ini tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat relasi emosional antarindividu. Setelah itu, peserta kembali dikondisikan untuk memasuki acara inti yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Pembukaan ini menjadi simbol peneguhan nilai nasionalisme sekaligus penguatan identitas kelembagaan Muhammadiyah dalam kehidupan kemahasiswaan. Ketua Umum HIMAP Sulthan Farid Zaidan, menegaskan bahwa Government Camp menjadi sarana penting dalam memperkuat kebersamaan mahasiswa. “Kegiatan ini diharapkan mampu membangun solidaritas, sinergi, serta semangat kolektif mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang positif dan berkelanjutan,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, GovCamp dikemas melalui rangkaian fun games dan kegiatan outbound yang dirancang untuk menumbuhkan kerja sama tim, komunikasi efektif, serta kemampuan problem solving. Sebelum kegiatan outbound dimulai, peserta diberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme permainan, pembagian pos, dan alur kegiatan. Peserta kemudian diarahkan menuju empat pos outbound yang telah disiapkan panitia, di mana setiap pos menghadirkan tantangan berbeda yang menuntut kolaborasi dan koordinasi kelompok. Pada sesi terakhir outbound, panitia menyiapkan challenge khusus berupa misi pencarian berdasarkan clue nama panitia. Setiap kelompok dituntut untuk bekerja sama secara optimal guna menyelesaikan misi tersebut. Kegiatan diakhiri dengan pengondisian peserta di aula Sengkaling sebelum diarahkan untuk kembali pulang. Melalui kegiatan Government Camp ini, HIMAP UMM diharapkan mampu membentuk karakter mahasiswa yang solid, adaptif, dan kolaboratif sebagai bekal penting dalam kehidupan akademik, organisasi, maupun peran strategisnya.
Sepuluh Alumni IP UMM Lolos Program Magang-Hub Kemenaker di Berbagai Instansi Strategis Nasional
Malang,22 Desember 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kembali menorehkan capaian membanggakan melalui keberhasilan para alumninya yang lolos dalam Program Magang-Hub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Program ini merupakan salah satu skema pengembangan kompetensi yang dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja, khususnya di sektor pemerintahan dan institusi strategis nasional. Sebanyak sepuluh alumni Ilmu Pemerintahan UMM dinyatakan lolos dan tersebar di berbagai kementerian, lembaga negara, hingga BUMN. Capaian ini menjadi bukti bahwa lulusan Ilmu Pemerintahan UMM memiliki daya saing, kapasitas akademik, serta kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan tata kelola pemerintahan kontemporer.Adapun alumni yang berhasil lolos Program Magang-Hub Kemenaker antara lain Ayu Evita Sari yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Anjas Dwi Saputra bergabung sebagai Administrasi Sales di Bank BNI. Ahmad Sahal Alamsyah menjalani magang pada unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara itu, Rezza Raihan Putra Ibrahim dan Rifqi Restu Darmawan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Balikpapan, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Muhammad Mursid Salmi diterima di Lapas Kelas IIB Tanjung, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Rio Aji Prasetyo bergabung sebagai staf pendukung di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Feri Ardiansyah menjalani peran sebagai Pembina Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang. Ramadhenta Surya Ermawan ditempatkan sebagai pengelola dan penyusun laporan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Sementara itu, Wulan Sekar Annisa dipercaya sebagai Duta Layanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang. Keberhasilan para alumni tersebut tidak terlepas dari proses pendidikan di Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang menekankan keseimbangan antara penguatan teori, pengembangan kapasitas analitis, serta pemahaman praktis terhadap dinamika kebijakan publik dan birokrasi. Kurikulum yang adaptif dan berbasis kebutuhan lapangan dinilai mampu membekali mahasiswa dengan keterampilan administratif, komunikasi kelembagaan, serta etika pelayanan publik. Program Magang-Hub Kemenaker sendiri menjadi ruang strategis bagi alumni untuk mengaktualisasikan kompetensi yang telah diperoleh selama masa studi, sekaligus memperluas jejaring profesional di lingkungan pemerintahan dan sektor publik. Partisipasi alumni Ilmu Pemerintahan UMM dalam program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja institusi tempat mereka bertugas. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyampaikan apresiasi atas capaian para alumni dan berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa aktif untuk terus mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik. Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berkomitmen untuk terus mendorong lulusannya agar siap berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui peran-peran strategis di sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Gelar HOTLINE dan Bedah Film, Soroti Krisis Tata Kelola Negara Pasca Reformasi
Malang, 17 Desember 2025 Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (HIMAP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan dua kegiatan diskusi akademik, yakni HOTLINE Pemerintahan dan Bedah Film, sebagai upaya membangun ruang intelektual kritis di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini diikuti oleh 43 mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2025 dan difokuskan pada pembacaan krisis tata kelola pemerintahan Indonesia, baik dalam konteks historis reformasi 1998 maupun isu bencana ekologis kontemporer. Kegiatan HOTLINE Pemerintahan mengangkat isu bencana ekologis di Pulau Sumatra yang hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Melalui diskusi yang berlangsung dinamis, mahasiswa membahas dasar hukum penetapan status bencana, dampak sosial yang ditimbulkan, serta respons pemerintah dalam menangani krisis. Beragam pandangan kritis muncul, mulai dari sorotan terhadap besarnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur hingga kritik atas lambannya respons negara dalam menjamin pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Pada hari yang sama, HIMAP Ilmu Pemerintahan UMM juga menggelar Bedah Film “Dibalik 98” di Ruang 606 GKB I Kampus III UMM. Kegiatan ini mengusung tema “Dari Tragedi Politik ke Bencana Ekologis: Menelusuri Garis Kesinambungan Impunitas dan Tata Kelola Indonesia Pasca-98”. Film tersebut menjadi medium refleksi untuk memahami kegagalan negara dalam merespons krisis ekonomi, politik, dan sosial pada 1998, serta relevansinya dengan penanganan krisis di Indonesia saat ini. Sebagai pemantik diskusi, Dwi Putri Vidiastuti, S.IP., M.Sc. menegaskan bahwa kebijakan publik yang cacat dapat berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. “Ketika kebijakan itu cacat, maka efeknya akan menjalar seperti domino. Ekonomi terganggu, inflasi meningkat, dan kelangkaan sumber daya menjadi tak terhindarkan,” ungkapnya. Beliau juga menekankan bahwa dalam situasi tertentu, negara justru dapat menjadi sumber ketakutan bagi warganya ketika tata kelola tidak dijalankan secara adil dan akuntabel. Diskusi kemudian berkembang pada isu kepemimpinan nasional, diskriminasi struktural, serta pola impunitas yang dinilai masih terus berulang dari masa ke masa. Mahasiswa membandingkan ketidakresponsifan negara pada masa krisis 1998 dengan penanganan bencana Sumatra saat ini. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa kegagalan tidak hanya terletak pada individu aparat, melainkan pada sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Melalui rangkaian kegiatan HOTLINE Pemerintahan dan Bedah Film ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan komitmennya dalam membentuk mahasiswa yang kritis, reflektif, dan peka terhadap persoalan kebijakan publik. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam sistem demokrasi, sekaligus mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih adil, responsif, dan bertanggung jawab.
Ali Roziqin, M.PA., Ketua Program Studi IP UMM Gagas Simulasi Aktor Kebijakan dalam Kelas Kebijakan Sektor Publik
Malang, 16 Desember 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi pembelajaran yang adaptif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa. Salah satu inovasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan mata kuliah semester 5 Kebijakan Sektor Publik yang dikemas menggunakan metode role play berbasis cosplay. Model pembelajaran ini diprakarsai langsung oleh Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA., sebagai upaya menciptakan suasana akademik yang lebih hidup, partisipatif, dan aplikatif. Dalam pelaksanaannya, satu kelas dibagi ke dalam empat kelompok besar yang merepresentasikan aktor utama dalam proses kebijakan publik, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pembagian peran ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa mengenai posisi, kepentingan, serta fungsi masing-masing aktor dalam proses perumusan kebijakan sektor publik. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami peran tersebut secara teoritis, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung melalui simulasi, penggunaan kostum, serta pola komunikasi yang mencerminkan karakter aktor yang diperankan. Metode pembelajaran berbasis cosplay ini memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam diskusi, perdebatan, dan proses negosiasi kebijakan. Setiap kelompok harus menyusun argumentasi berdasarkan kepentingan aktor yang diwakilinya, sekaligus merespons pandangan dari kelompok lain. Mahasiswa dapat merasakan secara langsung dinamika tarik-menarik kepentingan, kompromi politik, serta kompleksitas pengambilan keputusan yang lazim terjadi dalam praktik kebijakan sektor publik. Ali Roziqin, M.PA., menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar tidak sekadar menguasai konsep dan teori kebijakan publik, tetapi juga mampu mengembangkan daya analisis kritis dan kepekaan terhadap realitas empiris.“Melalui metode pembelajaran berbasis role play dan cosplay ini, kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami kebijakan sektor publik secara konseptual, tetapi juga merasakan langsung dinamika peran para aktor kebijakan. Dengan memposisikan diri sebagai DPR, pemerintah, swasta, dan masyarakat, mahasiswa belajar berpikir kritis, bernegosiasi, serta memahami kompleksitas proses perumusan kebijakan secara nyata,” ungkap Ali Roziqin, M.PA. Sebagai bentuk penguatan budaya akademik, Ali Roziqin, M.PA., juga memberikan reward kepada kelompok mahasiswa yang dinilai paling kompak, mampu membangun argumentasi secara sistematis, serta menunjukkan kapasitas berpikir kritis dalam merepresentasikan peran aktor kebijakan yang diperankan. Pemberian apresiasi ini dimaksudkan untuk mendorong kompetisi akademik yang sehat, meningkatkan kerja sama tim, serta menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Melalui kelas Kebijakan Sektor Publik berbasis cosplay ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan orientasi pembelajarannya yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter akademik mahasiswa. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang reflektif, argumentatif, adaptif, serta memiliki pemahaman utuh mengenai dinamika kebijakan dan tata kelola pemerintahan dalam konteks kontemporer.
Raih Beasiswa Bakti BCA 2026, Puji Dwi Eka Kartikasari Buktikan Keunggulan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM
Malang, 12 Desember 2025 Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) angkatan 2024, Puji Dwi Eka Kartikasari, resmi dinyatakan sebagai penerima Beasiswa Bakti BCA Tahun 2026. Kepastian ini disampaikan melalui surat resmi BCA Nomor 417/CSR/2025, yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi beserta jajarannya mitra program beasiswa tersebut. Pengumuman ini merupakan hasil dari proses seleksi yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 14 November 2025. Dalam surat tersebut, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyampaikan bahwa daftar penerima beasiswa telah ditetapkan secara final setelah melalui proses seleksi yang ketat. Program Beasiswa Bakti BCA 2026 akan berlangsung selama satu tahun, dimulai Januari hingga Desember 2026. Pihak kampus diminta melakukan verifikasi serta menerbitkan surat pengesahan dan rekomendasi bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lolos, termasuk Puji. Puji Dwi Eka Kartikasari menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kesempatan tersebut. “Saya sangat bersyukur dan merasa terhormat dapat terpilih sebagai penerima Beasiswa Bakti BCA 2026. Kesempatan ini menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus meningkatkan prestasi dan berkontribusi lebih bagi masyarakat. Terima kasih kepada BCA, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, dan kampus UMM atas kesempatan yang diberikan. Saya berharap dapat memanfaatkan beasiswa ini sebaik mungkin untuk pengembangan diri dan masa depan saya,” ujarnya. Keberhasilan Puji menjadi kebanggaan bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi.
Fila Dwi Agustin, Mahasiswa IP UMM Riset Keamanan Siber di Kementerian KOMDIGI
Malang, 9 Desember 2025 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang kembali menunjukkan kiprahnya melalui kegiatan magang di instansi pemerintahan nasional. Kali ini, Fila Dwi Agustin, mahasiswa angkatan 22, berkesempatan menjalani program magang di Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), tepatnya di Pusat Data dan Sarana Informatika, Tim Keamanan Siber. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Fila dalam memahami dinamika tata kelola keamanan informasi di sektor pemerintahan. Selama pelaksanaan magang, Fila terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang bersifat administratif dan analitis. Ia menangani sejumlah pekerjaan seperti pengelolaan surat-menyurat, penyusunan konsep nota dinas, pengarsipan dokumen kegiatan, penyusunan laporan monitoring manajemen risiko, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas. Berada di lingkungan kerja kementerian membuat Fila semakin memahami bagaimana proses administrasi publik dijalankan secara profesional, sistematis, dan berbasis prosedur. Tidak hanya fokus pada aspek administratif, Fila juga mendapatkan kepercayaan untuk melakukan riset terkait program security awareness di lingkungan internal KOMDIGI. Melalui riset tersebut, ia mempelajari tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi, kebijakan internal yang diterapkan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya risiko insiden siber di instansi pemerintahan. Beberapa temuan yang ia pelajari mencakup isu kebocoran data pribadi, lemahnya penerapan keamanan kata sandi, hingga minimnya kewaspadaan terhadap ancaman siber yang semakin kompleks. Dalam proses riset, Fila mengumpulkan data melalui berbagai sumber, mengkaji pola perilaku pegawai, serta mempelajari kaitan antara budaya organisasi dan kedisiplinan pegawai terhadap keberhasilan tata kelola keamanan informasi. Pengalaman tersebut membuka wawasan baru baginya bahwa keamanan siber tidak hanya mengandalkan teknologi canggih, tetapi sangat ditentukan oleh kedisiplinan, kepatuhan prosedural, dan budaya sadar keamanan di dalam organisasi.Melalui kegiatan magang ini, Fila merasa mendapatkan pengalaman berharga yang memperkuat kompetensinya sebagai calon analis kebijakan maupun praktisi pemerintahan digital di masa depan. Fila menuturkan pengalamannya yang penuh pembelajaran selama menjalani magang. “Melalui riset security awareness yang saya lakukan,pengalaman ini melatih saya untuk bekerja lebih teliti, terstruktur, dan bertanggung jawab. Saya merasa mendapatkan bekal yang sangat relevan untuk karier saya ke depan, terutama di bidang pemerintahan dan keamanan informasi. Saya bangga bisa membawa nama Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam lingkungan kerja profesional di tingkat kementerian.” Dengan pengalaman tersebut, Fila berharap mahasiswa Ilmu Pemerintahan lainnya termotivasi untuk mengeksplorasi peluang magang di instansi pemerintah guna memperluas pengalaman profesional dan memperkuat kompetensi di bidang tata kelola pemerintahan digital.
Kabar Alumni: Jejak Pengabdian Aisyah Firanti Setyaningrum di Satpol PP Kabupaten Kediri
Malang, 5 Desember 2025 Aisyah Firanti Setyaningrum, alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2020, kini mengabdi sebagai CPNS di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri. Bertugas di Seksi Kerjasama Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Aisyah membawa semangat pelayanan publik yang lebih humanis dan komunikatif. Aisyah menjelaskan bahwa pengalaman akademik selama kuliah di Ilmu Pemerintahan UMM menjadi fondasi penting dalam pekerjaannya. Ia berpendapat bahwa pembelajaran teori pemerintahan, dinamika sosial, hingga administrasi publik sangat membantu, namun nilai etika, kepemimpinan, dan pelayanan adalah bekal yang paling berpengaruh bagi dirinya. Ia menuturkan bahwa masa kuliah mengajarinya bagaimana teori dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. “Ilmu Pemerintahan UMM merupakan rumah di mana saya mampu membaca persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi di dalamnya,” ujarnya. Dalam tugasnya di Satpol PP, Aisyah menghadapi situasi yang menuntut ketegasan sekaligus empati. Ia menyadari bahwa Satpol PP sering dipersepsikan hanya fokus pada penertiban, padahal komunikasi yang baik dan pendekatan humanis sangat diperlukan. “Selain memahami regulasi, kita juga harus memahami masyarakat. Ketegasan harus berjalan beriringan dengan kelembutan,” tambahnya. Aisyah juga aktif dalam koordinasi lintas instansi untuk mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pengalaman ini memperkuat pandangannya tentang pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah serta bagaimana kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif. Ia berharap mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM tidak ragu terjun ke dunia pelayanan publik. “Jangan takut turun ke lapangan. Tantangannya besar, tetapi di situlah kita belajar. Integritas, empati, dan kemampuan membaca situasi akan sangat menentukan,” pesannya. Kisah Aisyah menjadi bukti bahwa lulusan Ilmu Pemerintahan UMM mampu memberikan kontribusinya melalui ilmu, etika, dan komitmen pelayanan publik.
Rifqi Irwanadi Akmal Putra: Mahasiswa IP UMM Berperan dalam Penyusunan Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Manokwari
Malang, 2 Desember 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus mendorong mahasiswanya untuk mendapatkan pengalaman profesional melalui program Center of Excellence (CoE). Salah satunya adalah Rifqi Irwanadi Akmal Putra, mahasiswa angkatan 2022, yang saat ini menjalani magang di PT Sinergi Visi Utama Yogyakarta dan mendapat kesempatan berperan dalam penyusunan Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Bersama rekannya, Azlan, Rifqi terlibat dalam proses analisis, penyusunan laporan, serta memahami alur perencanaan dan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi adalah upaya penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Melalui magang CoE, saya belajar langsung bagaimana penyusunan RB dilakukan. Pengalaman ini sangat berharga untuk memperkuat kemampuan analisis kebijakan, perencanaan pembangunan, dan pemahaman sistem pemerintahan,” ujar Rifqi. Program CoE Ilmu Pemerintahan UMM dirancang untuk meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa. Melalui kemitraan dengan berbagai instansi, mahasiswa mendapatkan pengalaman lapangan yang relevan dan mampu memberikan kontribusi substantif dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan keterlibatan mahasiswa dalam proyek nyata seperti ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berharap dapat terus mencetak lulusan yang siap berperan aktif dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Mahasiswa IP UMM Mantapkan Kapasitas Organisasi Melalui LDO HIMAP 2025/2026
Malang, 28 November 2025 Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (HIMAP) Universitas Muhammadiyah Malang telah melaksanakan Latihan Dasar Organisasi (LDO) bagi pengurus periode 2025/2026 di The Swarga Villa Batu. Selama dua hari, kegiatan ini menjadi ruang pembekalan bagi pengurus baru untuk memperkuat pemahaman tata kelola organisasi, profesionalitas, serta kompetensi dasar dalam menjalankan amanah kepengurusan. Pembukaan kegiatan diisi dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, diikuti sambutan dari Ketua Pelaksana, Ketua Bidang PSDM, serta Ketua Himpunan, Sulthan Farid. Ia menegaskan pentingnya komitmen, kedisiplinan, dan pemahaman tupoksi sebagai fondasi pelayanan HIMAP kepada mahasiswa.Rangkaian materi mencakup Keuangan oleh Bendahara Umum, Kesekretariatan oleh Sekretaris Umum, serta Keprotokolan dan Event Organizer oleh Ketua Bidang PSDM. Materi ditutup dengan pemaparan Grand Design HIMAP oleh Ketua Umum yang memuat arah kebijakan dan program prioritas satu periode ke depan. HIMAP juga menghadirkan para demisioner untuk berbagi pengalaman sebagai bagian dari penguatan kaderisasi dan kesinambungan organisasi. Pada hari kedua, peserta mengikuti jalan pagi, outbound, dan cleaning area sebagai bentuk pelatihan kerja sama, kekompakan, dan tanggung jawab. Permainan Nice Drawing dimenangkan Bidang Minbak, sementara Kardus Suit dimenangkan Bidang Sosma. Penutupan Kegiatan dihadiri oleh Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Ali Roziqin, M.PA., yang memberikan apresiasi sekaligus arahan penguatan kapasitas pengurus. Beliau menekankan bahwa LDO merupakan proses penting dalam membangun kompetensi kepemimpinan dan profesionalitas mahasiswa. “Keterampilan yang diperoleh di LDO harus dapat diterapkan tidak hanya di HIMAP, tetapi juga dalam kehidupan akademik dan profesional ke depan,” ujarnya. Kaprodi juga menekankan pentingnya jejaring lintas angkatan sebagai aset pengembangan diri, serta mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi diukur dari kebermanfaatan program kerjanya. Melalui LDO 2025/2026 ini, HIMAP IP UMM berharap pengurus baru siap berkontribusi secara profesional, responsif, dan berdampak bagi mahasiswa serta lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan UMM.
