Mendorong Literasi Pemerintahan, Mahasiswa IP UMM Hadir di SMAN 1 Sumberpucung
Malang, 23 Januari 2026 Sebanyak 11 mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melaksanakan kegiatan pengenalan tradisi akademik dan diskursus pemerintahan di SMA Negeri 1 Sumberpucung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan program studi dalam memperkenalkan cara berpikir ilmiah dan analitis kepada siswa Sekolah Menengah Atas, khususnya dalam memahami persoalan publik dan tata kelola pemerintahan yang terus berkembang. Kegiatan tersebut dirancang tidak sebagai sosialisasi satu arah, melainkan sebagai ruang dialog akademik yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM berperan sebagai fasilitator diskusi yang mengajak siswa untuk membaca isu-isu pemerintahan secara kritis, reflektif, dan berbasis argumentasi. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi akademik Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang menekankan penguatan nalar kritis dan kemampuan analisis. Dalam sesi diskusi, mahasiswa memperkenalkan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin yang mengkaji relasi negara dan masyarakat, proses perumusan kebijakan publik, serta praktik tata kelola pemerintahan, khususnya pada level lokal. Siswa diajak memahami bahwa persoalan pemerintahan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan kelembagaan. Perspektif ini memperlihatkan bagaimana kajian pemerintahan menuntut kemampuan berpikir sistematis dan kontekstual. Diskursus kemudian berkembang pada pentingnya pengambilan keputusan publik yang berbasis data dan bukti empiris. Mahasiswa menyinggung secara singkat bagaimana analisis data dan riset kebijakan menjadi bagian penting dalam praktik pemerintahan modern, termasuk dalam mendukung tata kelola yang adaptif dan akuntabel. Pemaparan ini memberikan gambaran bahwa pembelajaran Ilmu Pemerintahan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penguatan kompetensi analitis yang relevan dengan tantangan pemerintahan digital dan berbasis informasi. Selain itu, mahasiswa juga berbagi pengalaman akademik mengenai pembelajaran di luar kelas yang memperkaya perspektif keilmuan, seperti keterlibatan dalam kegiatan riset pemerintahan, kolaborasi akademik lintas institusi, serta pengalaman akademik internasional. Penyampaian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan membuka ruang pengembangan kapasitas intelektual melalui berbagai skema pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Melalui kegiatan di SMAN 1 Sumberpucung ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menegaskan perannya sebagai ruang akademik yang terbuka, progresif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi akademik antara mahasiswa dan siswa diharapkan dapat memperluas wawasan, menumbuhkan ketertarikan terhadap kajian pemerintahan, serta mendorong generasi muda untuk mempersiapkan diri secara intelektual dalam menghadapi tantangan kehidupan publik dan tata kelola pemerintahan.
Menanamkan Nalar Kritis Pemerintahan, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Kunjungi SMAN 1 Pasuruan
Malang,22 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melaksanakan kunjungan akademik ke SMA Negeri 1 Pasuruan sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat literasi pemerintahan, politik, dan kebijakan publik di kalangan pelajar. Kegiatan ini tidak hanya diposisikan sebagai agenda sosialisasi pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran awal untuk memperkenalkan cara berpikir kritis terhadap isu-isu publik yang semakin kompleks dalam konteks demokrasi kontemporer. Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA., bersama tiga mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Kehadiran pimpinan program studi dan mahasiswa mencerminkan komitmen Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam membangun relasi akademik yang substantif antara perguruan tinggi dan sekolah menengah, khususnya dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kesadaran politik dan tanggung jawab kewarganegaraan. Dalam pemaparannya, Ali Roziqin, M.PA. menegaskan bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan disiplin yang menuntut kemampuan analisis dan keberanian intelektual dalam membaca realitas publik. “Ilmu Pemerintahan tidak hanya berbicara tentang struktur negara atau lembaga formal, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebijakan dirumuskan, dan bagaimana warga negara seharusnya terlibat secara kritis dalam proses tersebut,” ujarnya. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa tantangan pemerintahan di era saat ini menuntut generasi muda yang tidak apatis terhadap persoalan publik. “Kami ingin siswa sejak SMA terbiasa melihat persoalan publik secara analitis, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan dan memahami dampaknya bagi masyarakat,” tambah Ali Roziqin. Melalui sesi diskusi dan dialog interaktif, siswa SMAN 1 Pasuruan diajak untuk mendiskusikan berbagai isu aktual, mulai dari tata kelola pemerintahan, kualitas kebijakan publik, hingga peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam kegiatan ini turut memberikan gambaran konkret mengenai proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan, sekaligus menunjukkan bagaimana kajian pemerintahan dapat digunakan untuk membaca dan merespons realitas sosial-politik. Kegiatan kunjungan akademik ini menjadi bagian dari strategi Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam menjembatani dunia pendidikan menengah dan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Melalui pendekatan akademis dan dialog kritis, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berharap dapat berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki nalar kritis, kesadaran sosial, dan komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Hadir di SMAN 2 Pasuruan, Ajak Siswa Kenali Dunia Pemerintahan
Malang,21 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melaksanakan kegiatan kunjungan dan sosialisasi pendidikan ke SMA Negeri 2 Pasuruan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam memperluas jejaring pendidikan sekaligus mengenalkan dunia perkuliahan kepada siswa-siswi tingkat SMA. Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., M.A., bersama tiga mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Kehadiran tim disambut dengan antusias oleh pihak sekolah serta para siswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Dalam kegiatan ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM memperkenalkan profil program studi, ruang lingkup keilmuan Ilmu Pemerintahan, peluang karier lulusan, beasiswa, serta berbagai aktivitas akademik dan nonakademik yang dapat diikuti mahasiswa selama menempuh studi di Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Selain itu, siswa juga diberikan gambaran mengenai atmosfer perkuliahan, budaya akademik, serta keunggulan Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Iradhad Taqwa Sihidi, S.IP., M.A. dalam penyampaiannya menekankan pentingnya generasi muda memahami isu-isu pemerintahan, kebijakan publik, dan kepemimpinan sejak dini. Menurutnya, Ilmu Pemerintahan tidak hanya mempersiapkan mahasiswa menjadi aparatur negara, tetapi juga membentuk individu yang kritis, adaptif, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.“Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk menumbuhkan minat belajar, sekaligus memperkenalkan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu yang relevan dengan tantangan zaman,” ujarnya. Melalui kunjungan ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa SMAN 2 Pasuruan dalam menentukan pilihan pendidikan tinggi, serta memperkuat sinergi antara institusi pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
Cetak Calon Pemimpin Pemerintahan Berkarakter, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Resmi Buka LKP 2026
Malang, 20 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang secara resmi membuka kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan (LKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Rindam V/Brawijaya. Pembukaan ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pembinaan kepemimpinan yang dirancang untuk membentuk karakter calon pemimpin pemerintahan yang berintegritas dan berdaya saing. Rangkaian kegiatan pembukaan diawali dengan prosesi upacara resmi sebagai simbol dimulainya seluruh tahapan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan Tahun 2026. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan resmi LKP oleh Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta sebagai tanda resmi keikutsertaan dalam seluruh rangkaian pelatihan. Penyematan tanda peserta ini mencerminkan kesiapan dan komitmen peserta untuk mengikuti proses pembinaan kepemimpinan yang telah disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada penguatan karakter serta kedisiplinan. Memasuki agenda utama, amanat Inspektur Upacara disampaikan oleh Wakil Komandan Detasemen Pendidikan Kejuruan (Wadan Dokdikjur) Rindam V/Brawijaya, Mayor CBA Agus Budi Sutanto, S.Sos. Dalam amanatnya, beliau menegaskan bahwa Latihan Kepemimpinan Pemerintahan merupakan sarana strategis dalam membentuk mental, karakter, dan sikap kepemimpinan generasi muda. “Kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan ini dirancang untuk membentuk calon pemimpin yang berintegritas, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir, tetapi juga dari sikap, keteladanan, serta kesiapan menghadapi tantangan nyata di lapangan,” tegasnya. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa seluruh peserta akan mendapatkan pembekalan materi yang dirancang secara terukur dan berkelanjutan. Materi tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat integritas, meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang berkarakter. Selain itu, peserta juga diingatkan untuk senantiasa mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan dalam setiap aktivitas selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan LKP Tahun 2026 agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Acara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Rindam V/Brawijaya atas kesediaan dan dukungannya dalam menerima serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan LKP. Beliau menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang lahir secara instan, melainkan dibentuk melalui proses panjang, persiapan yang matang, serta pengalaman yang berkelanjutan. “Seorang pemimpin tidak dilahirkan secara instan, melainkan dibentuk melalui proses yang panjang, terencana, dan berkelanjutan. Melalui Latihan Kepemimpinan Pemerintahan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga kepekaan kepemimpinan, integritas, serta karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan pemerintahan di masa depan,” ujarnya. Latihan Kepemimpinan Pemerintahan (LKP) Tahun 2026 menjadi salah satu upaya strategis Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM dalam mencetak kader pemimpin pemerintahan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, karakter yang kuat, serta komitmen terhadap nilai-nilai kepemimpinan yang berlandaskan moral dan etika. Rangkaian kegiatan pembukaan ditutup dengan laporan Komandan Upacara, kemudian Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara sebagai simbol berakhirnya kegiatan pembukaan LKP Tahun 2026 dan dimulainya seluruh rangkaian pelatihan kepemimpinan.
Kiprah Alumni IP UMM dalam Pemerintahan Daerah: Hasanuddin Arum Samudra di Kabupaten Balangan
Malang, 12 Januari 2026 Kiprah alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kembali menunjukkan kontribusinya dalam praktik pemerintahan daerah. Salah satunya ditunjukkan oleh Hasanuddin Arum Samudra, alumni IP UMM angkatan 2012, yang saat ini dipercaya mengemban jabatan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan kariernya mencerminkan konsistensi pengabdian, profesionalisme birokrasi, serta relevansi keilmuan Ilmu Pemerintahan dalam dunia kerja pemerintahan. Hasanuddin resmi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2020 dengan jabatan Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Jabatan tersebut menjadi pintu awal bagi dirinya untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek analisis kewenangan, koordinasi pemerintahan umum, dan penguatan pelaksanaan otonomi daerah. Berbekal latar belakang akademik Ilmu Pemerintahan, ia mampu menerjemahkan konsep-konsep kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan ke dalam praktik birokrasi sehari-hari. Penugasan pertama Hasanuddin dimulai di Kecamatan Paringin Selatan sejak Januari 2021 hingga Agustus 2025. Selama kurang lebih empat setengah tahun bertugas di tingkat kecamatan,ia memperoleh pengalaman lapangan yang intensif dalam dinamika pemerintahan lokal. Peran tersebut meliputi dukungan administrasi pemerintahan, fasilitasi pelayanan publik, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah kecamatan, desa, dan perangkat daerah lainnya. Pengalaman ini membentuk kepekaan sosial dan pemahaman kontekstual terhadap permasalahan masyarakat secara langsung. Seiring dengan penguatan kapasitas dan rekam jejak kinerja, pada tahun 2024 Hasanuddin dipercaya menduduki jabatan Penata Kelola Pemerintahan. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2025, ia kembali memperoleh amanah sebagai Penelaah Teknis Kebijakan. Jabatan fungsional ini menuntut kemampuan analitis yang kuat dalam menelaah substansi kebijakan, menyusun rekomendasi teknis, serta memastikan kebijakan daerah berjalan selaras dengan regulasi dan kebutuhan publik. Pada September 2025, Hasanuddin melanjutkan pengabdiannya di Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan. Penugasan ini memperluas ruang lingkup perannya dalam mendukung fungsi legislatif daerah, khususnya dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan bahan kajian, serta penguatan hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif. Pengalaman ini sekaligus memperkaya perspektifnya mengenai proses politik dan administrasi pemerintahan daerah secara lebih komprehensif. Menariknya, perjalanan Hasanuddin di Ilmu Pemerintahan tidak berangkat dari minat awal yang kuat. Pada tahun 2012, Ilmu Pemerintahan di kampus swasta bukanlah pilihan utama, terlebih setelah sebelumnya gagal dalam seleksi IPDN. Namun, proses akademik di IP UMM justru menjadi titik balik yang mengantarkannya pada jalur pengabdian di kampung halaman sendiri. Ia menuturkan, “Siapa sangka, dari pengalaman gagal tersebut justru saya menemukan jalan pengabdian yang sesuai dengan diri saya. Ilmu Pemerintahan UMM membekali saya cara berpikir kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan kepekaan terhadap persoalan publik.” Kisah perjalanan tersebut menjadi refleksi bahwa IP UMM tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga melahirkan aparatur publik yang tangguh, adaptif, dan berkomitmen pada pelayanan masyarakat. Hasanuddin pun menegaskan kebanggaannya sebagai alumni dengan menyatakan, “Saya bangga menjadi bagian dari Ilmu Pemerintahan UMM. Prodi ini terus berkembang dan semakin relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Bangga menjadi IP UMM!”
JADWAL UAS SEMESTER GANJIL 2025-2026 FISIP
Menguatkan Perspektif Kritis Mahasiswa, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Bahas Arah Demokrasi Menuju Pemilu 2029
Malang, 08 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyelenggarakan Kuliah Tamu bertema “Arah Demokrasi Masa Depan Menyongsong Pemilu 2029” bertempat di Ruang Sidang Senat. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 24 dan 25 sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman akademik dan wawasan kritis mengenai perkembangan demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia. Dalam sambutannya, Dekan FISIP Dr. Fauzik Lendriyono, S.Sos., M.Si.,menegaskan bahwa “demokrasi bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan kesiapan untuk menerima perbedaan dan mengelolanya secara dewasa.” beliau berharap kuliah tamu ini dapat membekali mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan perspektif kritis serta pemahaman substantif terhadap dinamika demokrasi Indonesia. Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kerja sama. Acara inti dipandu oleh Moh. Jafar Lailatu, M.IP. selaku moderator, yang mengantarkan diskusi mengenai isu-isu strategis kepemiluan, termasuk dinamika pemilu dan pilkada, serta tantangan demokrasi elektoral di Indonesia. Pemateri pertama, Heroik Mutaqiah Pratama, M.IP., memaparkan berbagai isu krusial terkait sistem pemilu nasional. beliau menyoroti wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Menurutnya, tingginya biaya politik seharusnya dijawab melalui perbaikan desain sistem pemilu dan efisiensi tahapan, bukan dengan menghapus mekanisme pemilihan langsung. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan sistem e-rekapitulasi serta pemisahan pemilu nasional dan daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, pemateri kedua, Ardi Firdiansyah, M.IP., memaparkan materi bertema Demokrasi Digital dan Anomali Politik Generasi Z.Beliau menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama partisipasi politik generasi muda, baik sebagai sarana memperoleh informasi, membentuk opini, maupun mengekspresikan sikap politik. Perubahan pola partisipasi ini menuntut pendekatan pendidikan politik yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap karakter generasi muda. Kegiatan kuliah tamu ini ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada para pemateri dan sesi foto bersama. Melalui kegiatan ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM berharap mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah demokrasi Indonesia ke depan serta terdorong untuk berpartisipasi secara kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan demokrasi.
Showcase MK Sistem Ekonomi Indonesia, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Hadirkan Ragam Proyek Inovatif
Malang, 5 Januari 2026 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan pembelajaran berbasis praktik melalui kegiatan Showcase Mata Kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di area depan Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1 UMM dan diikuti oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2025. Showcase ini menjadi bentuk implementasi pembelajaran aplikatif yang mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan realitas sosial dan ekonomi di Indonesia. Showcase tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil proyek kelompok yang telah disusun selama satu semester perkuliahan. Melalui pameran terbuka, mahasiswa tidak hanya memaparkan konsep sistem ekonomi secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu aktual seperti keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan transformasi ekonomi. Setiap kelompok mengangkat tema yang berbeda, mencerminkan keragaman pendekatan dan perspektif dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Beragam tema strategis ditampilkan dalam pameran ini, di antaranya Blue Economy Gili Trawangan, Green Economy Kebun Teh Wonosari, serta Dekarbonisasi dan Ekonomi Biru sebagai Kunci Konservasi Laut dan Pesisir. Mahasiswa juga mengangkat isu ekonomi berbasis masyarakat seperti Eco Green Industri Wisata Kampung Batok, Kampung Wisata Bunga Kota Batu, serta Ekowisata Berkelanjutan Petik Apel sebagai Praktik Green Economy, yang menekankan pentingnya pemberdayaan lokal dalam pembangunan ekonomi. Lingkungan, showcase ini turut menghadirkan perspektif ekonomi kreatif dan sosial. Beberapa kelompok mengusung tema Orange Economy Kabupaten Malang, Purple Economy, Creative Economy: Peluang, Inovasi, dan Daya Saing, hingga Peran Ekonomi Kreatif Berbasis Anyaman Bambu dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Isu transformasi struktural ekonomi juga dibahas melalui tema Transformasi Digital Ekonomi, Ekonomi Industri, serta Islamic Economics sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. Model ekonomi alternatif turut menjadi perhatian mahasiswa, seperti Ekonomi Donat sebagai Model Ekonomi Regeneratif dan Distributif, Circular Economy, serta Bank Sampah sebagai Praktik Ekonomi Hijau dalam Aksi Digital, Inovatif, dan Inklusif. Mahasiswa juga mengkaji konteks lokal kampus dan perkotaan melalui tema Green Economy UMM serta Eco Green Zerolim Kota Malang, yang menyoroti peran institusi pendidikan dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Dosen pengampu mata kuliah, Ali Roziqin, M.PA. dan Umi Kulsum S.IP., M.IP., mengapresiasi antusiasme dan kreativitas mahasiswa dalam menerjemahkan konsep ekonomi ke dalam proyek yang komunikatif dan aplikatif. Umi Kulsum menyampaikan, “Melalui showcase ini, mahasiswa tidak hanya memahami sistem ekonomi secara teoritis, tetapi juga mampu membaca realitas sosial dan lingkungan secara kritis serta mengaitkannya dengan praktik pembangunan berkelanjutan.” Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat soft skills mahasiswa sekaligus menegaskan peran Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam mencetak generasi yang solutif, inovatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Kuliah Tamu “Arah Demokrasi Masa Depan Menyongsong PEMILU 2029”
Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Gelar International Guest Lecturer Bahas Inovasi dan Transformasi Digital Pemerintahan Masa Depan
Malang, 30 Desember 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyelenggarakan kegiatan International Guest Lecturer bertema “Innovation and Digital Transformation for Future Government” di Auditorium Lantai 2 GKB V UMM. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dan jajaran dosen sebagai bagian dari penguatan wawasan global dan pemahaman komparatif mengenai dinamika pemerintahan di era digital. Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa inovasi dan transformasi digital merupakan isu strategis yang tidak terpisahkan dari masa depan tata kelola pemerintahan. “Transformasi digital dan inovasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintahan di masa depan. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu memahami dinamika ini secara kritis agar mampu berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya. Ali Roziqin juga mengapresiasi para narasumber internasional yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam bidang transformasi digital dan inovasi pemerintahan. “Kami merasa terhormat dapat menghadirkan Dr. Onur Kulaç dari Pamukkale University, Turki, serta Mr. Muhammad Younus dari Pakistan. diharapkan dapat memperkaya perspektif mahasiswa melalui pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai negara,” tambahnya. Pemateri pertama dalam kegiatan ini adalah Mr. Muhammad Younus dari Department of Product Research and Software Development, TPL Logistics Pvt. Ltd., Pakistan. Dalam presentasinya, ia membahas dampak penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terhadap sektor publik, khususnya terkait konsumsi energi, penggunaan air, dan emisi karbon yang dihasilkan oleh pusat data dan infrastruktur digital. Ia menekankan bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, namun juga menghadirkan tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan. Sesi berikutnya dilanjutkan oleh Assoc. Prof. Dr. Onur Kulaç dari Department of Political Science and Public Administration, Pamukkale University, Turki, yang menyampaikan materi secara daring melalui Zoom. Dalam pemaparannya, Dr. Kulaç menjelaskan bahwa inovasi dan transformasi digital telah menjadi prioritas strategis pemerintahan modern dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, krisis kesehatan, serta meningkatnya ekspektasi warga negara terhadap kualitas layanan publik. Beliau menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya sebatas digitalisasi layanan administratif, melainkan mencakup perubahan mendasar pada struktur organisasi, budaya birokrasi, dan proses pengambilan kebijakan. Kegiatan ini dimoderatori oleh Muhammad Kamil, S.IP., M.A., dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, yang memandu diskusi secara interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan kritis yang mengaitkan materi dengan konteks transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM berharap mahasiswa mampu memperluas perspektif global, mengembangkan pemikiran kritis, serta memahami peluang dan tantangan inovasi pemerintahan di era digital, sekaligus menegaskan komitmen prodi dalam menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan dinamika pemerintahan masa depan.
