Tanggapan Dosen Prodi IP UMM Tentang Pengaruh Sosial Media Terhadap Preferensi Pemilih Muda
Malang, 2 September 2023. Pesatnya pengaruh sosial media dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk kaitannya dengan aspek komunikasi politik menuju Pemilu 2024 mendatang. Fenomena ini menarik perhatian salah satu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, yakni Prof. Dr. Asep Nurjaman, M.Si. Beliau menyampaikan bahwa sosial media sangat mempengaruhi preferensi pemilu bagi para pemilih muda atau young voters. “Mahasiswa atau pemuda merupakan generasi yang sangat in touch dengan teknologi dan bisa disebut dengan young voters. Mereka biasa mencari suatu berita melalui sosial media. Oleh karena itu, semakin viral seseorang maka akan semakin terkenal, termasuk calon presiden Republik Indonesia,” ungkap Prof Asep. Beliau juga menyampaikan bahwa, intensifitas para pemuda dalam penggunaan sosial media dapat menggiring preferensinya kepada calon tertentu. Maka dalam pemilu 2024 pun, dalam konteks ini pemuda mungkin akan sangat terdampak dari pengaruh sosial media. “Dengan demikian para pemuda diharapkan dapat memberi kontribusi positif dengan mencari alternatif presiden yang bisa membangun bangsa dan negara tanpa memfokuskan pada popularitas dari seorang calon presiden tersebut,” ujar Prof Asep. Terkait maraknya fenomena money politics yang tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi pada Pemilu 2024 mendatang, Bapak Asep menyampaikan bahwa pemuda perlu turut andil dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk dan berbau kecurangan. “Masalah pada pemilu 2024 ini adalah maraknya money politics, dengan demikian maka pemuda perlu berkontribusi positif, terkait bagaimana mencegah dan memberikan contoh terbaik agar bangsa ini terhindar dari money politics dengan cara memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar pemilu 2024 menjadi pemilu yang demokratis, fair dan bebas dari money politics,” pungkas Prof Asep. (van/roz)
Hebat, Dosen Prodi IP UMM Terpilih Menjadi Ketua Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) 2023-2027
Malang, 30 Agustus 2023. Bersamaan dengan Kegiatan Musyawarah Nasional dan Workshop Akreditasi Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) di Yogyakarta pada tanggal 28-29 Agustus 2023 lalu, salah satu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yakni Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si resmi terpilih menjadi Katua AIPPTM Periode 2023-2027. Kegiatan Musyawarah Nasional dan Workshop Akreditasi ini, diikuti oleh Prodi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, diantaranya: Univeritas Muhammadiyah Jember, Univeritas Muhammadiyah Pendidikan Sorong, Univeritas Muhammadiyah Luwuk, Univeritas Muhammadiyah Sinjai, Univeritas Muhammadiyah Buton, Univeritas Muhammadiyah Sorong, Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, Univeritas Muhammadiyah Lampung, Univeritas Muhammadiyah Mataram, Univeritas Muhammadiyah Cirebon, Univeritas Muhammadiyah Tanggerang, Univeritas Muhammadiyah Ponorogo, Univeritas Muhammadiyah Malang, Univeritas Muhammadiyah Maluku. Asosiasi yang telah resmi diketuai oleh Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si ini, nantinya akan berjalan dengan dibantu oleh semua pengurus baik dari Univeritas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Lampung, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, serta yang lainnya. Hal ini tentu menjadi sebuah pencapaian membanggakan yang berhasil diraih oleh Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si dalam mengemban amanag untuk mengembangkan prodi ilmu pemerintahan dibawah persyarikatan Muhammadiyah. Ini tentu menjadi bukti bahwa Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan tak henti-hentinya untuk berperan aktif, mengabdi dan berpartisipasi dalam bidang akademik guna mengembangkan ilmu dan pengetahuan. (van/roz)
Mahasiswa Prodi IP UMM: Regulasi Ketat Terhadap Upaya Pengurangan Emisi Jakarta Sangat Diperlukan
Malang, 24 Agustus 2023. Belakangan ini telah banyak berita beredar di media sosial bahwa indeks kualitas udara di Jakarta per 16 Agustus 2023 menyentuh angka 157 dengan kategori tidak sehat, bahkan sebelumnya sempat mencapai 170 sehingga membuat Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di Dunia. Ditambah, berdasarkan berita Inews.id (2023) menyatakan bahwa sebanyak 9.709 warga Jakarta telah terinfeksi saluran pernapasan (ISPA) akibat polusi udara. Fenomena semakin buruknya kualitas udara di Ibu Kota ini, menarik perhatian salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Pemerinrtahan UMM yakni Jasminne Fridayanti yang tengah menjalankan rutinitas magang di Jakarta Pusat tepatnya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas). “Selama menjalankan kegiatan magang di Jakarta Pusat, saya jatuh hati dengan tata wilayah kotanya. Namun, rasa senang saya harus bercampur dengan perasaan khawatir dan takut, lantaran kualitas udara yang kian memburuk. Padahal udara bersih memainkan peran yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Fenomena ini cepat ataupun lambat bisa saja mengancam kesehatan saya terutama penyakit pernapasan,” ungkapnya. Jasminne juga mengungkapkan bahwa setelah menelusuri berita yang beredar sekaligus melihat secara langsung keadaan di Jakarta, ternyata penyebab buruknya kondisi polusi udara ini diakibatkan oleh pertambahan jumlah kendaraan mobil dan motor secara signifikan. Selain itu, Jakarta juga dikelilingi oleh fasilitas industri yakni sebanyak 16 pembangkit listrik yang masih menggunakan batu bara dan 418 industri pabrik. Terdapat pula 10 PLTU yang ternyata menyumbang polusi terbesar di Jakarta dan diantaranya masih ada 4 lagi dalam proses pembangunan. “Berdasarkan data dan realitas yang saya lihat secara nyata, tentu dapat dilihat bagaimana arogansi para pengendara dan pengusaha yang bisa mengancam kehidupan masyarakat lainnya,” tambahnya. Diperlukan adanya aksi dan solusi untuk menurunkan angka polusi udara di Jakarta, hal ini tentu memerlukan keseriusan dari berbagai pihak terutama pemerintah melalui kebijakan yang bisa mendorong, mengelola, mengatur dan mengontrol sumber-sumber polutan dari berbagai sektor maupun sub-sektor. “Saya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil tindakan yang konkret untuk mengurangi polusi di Jakarta. Ini termasuk regulasi ketat terhadap upaya pengurangan emisi kendaraan pribadi dan sektor industri, pengembangan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan, serta kampanye kesadaran masyarakat mengenai dampak polusi dan bagaimana menguranginya. Sangat penting pula partispasi aktif dari masyarakat dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendukung penggunaan energi bersih dan menjaga lingkungan sekitar,” pungkasnya. (van/roz)
Diskusi Politik Lokal dan Preferensi Pemilih Muda, Lab IP dan LHKP Jawa Timur Kolaborasi Gelar Diskusi Ilmiah
Malang, 19 Agustus 2023. Dalam menghadapi suasana tahun politik yakni Pemilu 2024 yang sudah berada di depan mata, maka Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM melakukan rilis hasil survei yang dibalut dengan kegiatan diskusi guna membahas tentang dinamika politik lokal khususnya pada wilayah Kota Batu dan Kota Malang. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pihak Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Jawa Timur. Perspektif pemilih muda menjadi fokus diskusi politik lokal kali ini, dimana data-data yang diperoleh merupakan hasil survei preferensi pemilih muda yang telah dilakukan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM melalui praktikum mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia (SKPI), kemudian data hasil survei diolah secara langsung oleh Tim Laboratorium. Survei sendiri dilakukan di Desa maupun Kelurahan pada wilayah Kota Batu dan Kota Malang. Sasaran survei yakni para pemilih muda dengan rentang usia 15-39 tahun, dikarenakan usia inilah yang nantinya akan mendominasi jumlah suara pada Pemilu 2024 dengan presentase sekitar 54% dari total pemilih. Dengan demikian, rilis hasil survei ini tentu dapat menjadi gambaran terkait kondisi politik lokal, terutama tentang bagaimana preferensi pemilih muda di wilayah Kota Batu dan Kota Malang. Hasil survei menunjukkan bahwa, mayoritas pemilih muda di wilayah Kota Batu dan Kota Malang akan memilih calon pemimpin yang bersikap tegas serta berasal dari partai politik yang sebelumnya memang sudah dikenal oleh masing-masing individu. Selain itu, para pemilih muda juga cenderung mengharapkan adanya bantuan/modal/beasiswa/sembako apabila ada bakal calon yang datang mengunjungi wilayahnya. Para pemilih muda ini, sebagian besar telah mengetahui statusnya sebagai calon pemilih yang telah terdaftar. Kegiatan rilis hasil survei sekaligus forum diskusi politik lokal menjadi langkah nyata dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM dalam mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Selain itu, guna memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait tentang preferensi pemilih muda di Pemilu 2024 nantinya. (van/roz)
Prodi IP UMM Kembangkan Metode Pembelajaran Mata Kuliah Berbasis Project dan Problem Based Learning
Malang, 12 Agustus 2023. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melakukan kegiatan lokakarya dalam rangka mengembangkan metode pembelajaran mata kuliah berbasis project dan problem based learning. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Kota Batu, dengan dihadiri oleh Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan, bersama dengan seluruh jajaran struktural Program Studi lainnya dan para dosen. Kegiatan pengembangan metode pembelajaran ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam menciptakan lulusan yang kompeten di bidangnya, sebagaimana profil lulusan ilmu pemerintahan yang ingin dicapai yakni; menjadi Analis di lembaga publik/privat, Konsultan pemerintahan dan politik, Penggerak/fasilitator pemberdayaan masyarakat, serta Komunikator/negosiator publik. “Visi kita sudah sesuai dengan visi fakultas dan universitas, adapun yang perlu lebih disesuaikan saat ini adalah kurikulum yang merespon bagaimana kondisi pemerintahan. Pembeda IP UMM dengan IP yang lain adalah terkait dengan dynamic governance dan nilai-nilai keislaman. Konsep unggulan yang dimaksud dalam visi harus termaktub dalam kurikulum, bahan kajian, hingga mata kuliah” ungkap Bapak Kamil selaku Kaprodi IP UMM. Bapak Salahudin sebagai salah satu dosen Prodi IP UMM, menyampaikan bahwa dalam mematangkan konteks dari visi yang sudah ada, maka visi prodi yang ini harapannya dapat merespon perubahan kondisi pemerintahan dan dunia kerja. Konsep dynamic tentu sangat luas dan terkait dengan banyak hal. “Bahan kajian dapat berfokus dalam memperkuat dynamic governance, secara khusus untuk memeperkuat tata kelola pemerintahan. Selain itu, bahan kajian yang perlu ditingkatkan yaitu konsep pemerintahan yang berbasis digital, ini penting untuk menjawab tuntutan dunia kerja,” jelas Bapak Salahudin. Dalam kegiatan ini dilakukan pula pembahasan terkait desain praktikum guna meningkatkan kompetensi dan kemampuan mahasiswa. Bapak Ali, selaku Kepala Laboratorium Prodi IP UMM menegaskan bahwa terkait dengan skill yang perlu diajarkan pada mahasiswa diluar mata kuliah seperti, kemampuan public speaking dan microsoft office dapat lebih ditekankan dalam praktik di laboratorium. (van/roz)
Menyoal Diskursus Ruang Publik dan Esensi Kemerdekaan RI ke-78
Malang, 17 Agustus 2023. Bersamaan dengan momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, salah satu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yakni Bapak Ach. Apriyanto Romadhan, S.IP., M.Si. mengkaji soal diskursus ruang publik dan korelasinya dengan esensi kemerdekaan itu sendiri. Diskusi ini beliau lakukan bersama dengan para mahasiswa ketika sedang tadabbur alam di wilayah pegunungan, yang tentunya merupakan salah satu bentuk dari ruang publik. Menurut Bapak Ach. Apriyanto, ruang publik memiliki hubungan yang erat dengan makna kemerdekaan. Bahwasannya kemerdekaan itu tidak hanya didasarkan pada perjuangan melalui senjata, tetapi juga didasarkan pada perdebatan yang terjadi di dalam ruang-ruang publik. “Kalau kita lihat sejarah kebangsaan kita terutama dalam aspek public discourse, salah satunya ketika terjadi perdebatan ideologis misalnya antara kelompok nasionalis religius dengan nasionalis sekuler, maka disinilah muara dari akibat terbukanya ruang publik itu sendiri sehingga terciptalah Negara Republik Indonesia,” ungkapnya. Beliau juga menjelaskan bahwa, pada prinsipnya dalam konteks kemerdekaan, ruang publik itu adalah tulang punggung demokrasi agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan. Adapun dalam konteks kemerdekaan saat ini, kita harus banyak membuka ruang publik untuk mendiskusikan berbagai isu kewarganegaraan agar kehidupan bernegara tetap berjalan. “Jadi kalau ruang publik itu ditutup maka akan ada saluran-saluran non publik yang bisa menciptakan sebuah bencana, bisa berupa kekerasan dan lain sebagainya akibat dari ruang publik yang dibatasi,” tambahnya. Terakhir, beliau menutup sesi diskusi dengan analogi yang sangat menarik. “Sendainya gunung itu dicabut maka akan berguncang bumi ini, karena gunung sebagai tulang punggung pertemuan antara kerak bumi, maka gunung itu penting agar bumi tidak terguncang. Pun demikian dengan konteks kehidupan bernegara, dimana ruang publik itu sangat penting agar kehidupan bernegara tetap berjalan, tentu melalui diskusi-diskusi kewarganegaraan,” pungkasnya.” (van/roz)
Prodi IP UMM Gelar Lokakarya Pemutakhiran Kurikulum Berbasis Outcame Based Education (OBE)
Malang, 11 Agustus 2023. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melaksanakan kegiatan lokakarya dalam rangka Pemutakhiran Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan lokakarya dilaksanakan di Hotel Horison Kota Batu, dengan mengundang narasumber yakni Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si., serta dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UMM, Dr. Muslimin Machmud, M.Si. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan, bersama dengan seluruh jajaran struktural Program Studi lainnya dan para dosen. Selain itu, dihadiri pula oleh alumni dan stakeholders atau mitra Prodi Ilmu Pemerintahan UMM baik dari sektor pemerintahan maupun non pemerintahan, Kegiatan lokakarya yang diselenggarakan secara rutin setiap 4 tahun sekali ini, terakhir dilakukan pada tahun 2019 lalu. Melalui pemutakhiran yang dilakukan pada tahun 2023 kali ini, nantinya kurikulum akan diberlakukan pada mahasiswa angkatan tahun 2024. “Pemutakhiran dilakukan sebagai bentuk update dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam hal kurikulum sebagai desain proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan ini adalah bentuk keseriusan Prodi Ilmu Pemerintahan UMM untuk mempertahankan aktrediatsi unggul, serta menuju akreditasi internasional,” ungkap Bapak Kamil. Dalam sambutannya, Bapak Muslimin selaku Dekan FISIP UMM menyampaikan bahwa bahwa aktivitas lokakarya merupakan ikhtiar dalam dunia pendidikan dalam rangka penyesuaian dengan tuntutan indsutri revolusi 4.0 menuju 5.0, dimana bentuk literasi berubah dan menuntut kurikulum juga harus melakukan perubahan. “Indonesia akan memasuki bonus demografi, maka generasi muda sebagai peran penting dalam masa depan bangsa adalah mahasiswa yang dihadapi di kelas saat ini. Oleh karena itu, desain kurikulum harus disesuaikan dengan kemajuan yang ada, sehingga mahasiswa dapat melakukan aktivitas yang terstruktur dengan baik,” tambahnya. Upaya pemutakhiran kurikulum ini dilakukan dalam rangka melihat secara keseluruhan dan mengevaluasi, sehingga rekognisi dapat diperoleh dan menjadi sebuah pengakuan baik dalam mempertahankan akreditasi unggul hingga mencapai akreditasi internasional. (van/roz)
Perkuat Kurikulum OBE, Prodi IP Hadirkan Pakar
Malang, 11 Agustus 2023. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM melakukan kegiatan penyusunan desain kurikulum Outcome Based Education (OBE) dengan menghadirkan tenaga ahli yakni Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK). Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Kota Batu, dengan dihadiri oleh Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan, bersama dengan seluruh jajaran struktural Program Studi lainnya dan para dosen. Bapak Khairul Muluk selaku pemateri, menyampaikan bahwa pada dasarnya kurikulum Outcome Based Education (OBE) yang ada saat ini bukan lagi berbasis pada kemampuan dosen yang kemudian diterapkan pada mahasiswa, melainkan berorientasi pada kemampuan atau kompetensi apa yang diinginkan mahasiswa kemudian dosen yang akan memfasilitasinya. “Kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa ketika lulus setidaknya dapat diukur dari 3 indikator, yakni SKA (skill, knowledge, attitude). Mata kuliah harus disusun sesuai kompetensi lulusan yang diinginkan.” Ungkapnya. Beliau menjelaskan pula bahwa, kurikulum harus menyesuaikan dengan target capaian kompetensi yang diinginkan, oleh karenanya harus terus dilakukan penyesuaian apakah kompetensi lulusan masih relevan. Perlu dipikirkan bagaimana desain kurikulum yang saat ini dipakai, dimana harus menyiapkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja di 4 tahun mendatang ketika mahasiswa telah lulus. Beliau juga menyambaikan bahwasannya, terkait dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini merupakan program yang sifatnya tidak wajib bagi mahasiswa.“Adanya MBKM sendiri bukan berarti kurikulum berbasis MBKM, karena MBKM ini bukan kurikulum melainkan sebuah bentuk pembelajaran. Desain kurikulum bersifat normal saja, kemudian bentuk pembelajaran bisa diakomodasikan dengan MBKM, karena MBKM ini bersifat sukarela oleh mahaiswa, bukan seluruhnya,” pungkasnya. (van/roz)
Bangga, Prodi IP Menorehkan Prestasi Dekan Cup Fisiphoria 3.0
Malang – 01/07/2023 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM meraih Juara 3 dalam gelaran kompetisi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIPHORIA 3.0. Dekan Cup FISIP menjadi sebuah rangkaian tahunan yang diselenggarakan oleh BEM FISIP UMM sebagai bentuk mengasah minat dan bakat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM. Penyelenggaraan Dekan Cup FISIP tahun ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan mendapat kalkulasi poin akhir sebesar 215 PTS dari seluruh rangkaian perlombaan yang diikuti. Hal ini tentu saja menjadi capaian yang membanggakan atas prestasi-prestasi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang telah berusaha membawa nama Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam setiap ajang perlombaannya. Seluruh rangkaian perlombaan diikuti Mahasiswa Ilmu pemerintahan yang mana mereka telah mempersiapkan segalanya jauh-jauh hari. Pada gelaran tahun ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan berhasil mendapat Juara Utama dalam beberapa bidang perlombaan seperti Futsal Putra, Bola Voli, Tilawah Putra dan Tartil serta bidang perlombaan lainnya yang tidak juga kalah dalam menorehkan prestasinya. Tentu saja prestasi yang telah diraih oleh Mahasiswa Ilmu Pemerintahan tersebut juga mendapat arahan dan dukungan terutama dari Pihak Prodi Ilmu Pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam persiapan perlombaannya. Hardianto Dany Saputra sebagai salah satu peserta yang mengikuti beberapa perlombaan dalam rangkaian Dekan Cup FISIP UMM menuturkan bahwa “Gelaran Dekan Cup ini menjadi sebuah gelaran guna sebagai bentuk ajang ekspresi terkait minat dan bakat Mahasiswa FISIP UMM, dalam persiapannya juga tidak mudah. Para peserta mempersiapkan segalanya dibantu dengan arahan HIMAP terhadap setiap bidang perlombaannya. Kami dibantu mulai dari proses seleksi, administrasi serta pendampingan dan arahan ketika latihan. Dan alhamdulillah semuanya berusaha dengan salah satu tujuannya untuk membawa nama Prodi Ilmu Pemerintahan”. Sangat luar biasa pencapaian dan persiapan mulai dari awal hingga proses Awarding yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 01 Juli 2023 kemarin. Besar harapannya selain belajar akademik di dalam kelas, tentu Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dapat juga mengembangkan sisi non akademiknya berupa minat dan bakat. Selamat kepada para Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atas partisipasinya serta prestasinya dalam kegiatan Dekan Cup 2023.
Malang, 10 Agustus 2023. Prodi Ilmu Pemerintahan UMM selalu memfasilitasi mahasiswanya untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan serta pengalaman praktis dengan seluas-luasnya. Salah satunya, dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk magang pada sektor swasta atau non-gov yang bergerak di bidang consulting. Kesempatan ini tentunya memberikan gambaran bagi mahasiswa terkait bagaimana mekanisme di dunia kerja, terutama bidang konsultan pemerintahan. Adapun mahasiswa yang tengah melakukan magang di sektor non-gov ini antara lain; di PT. Sinergi Visi Utama Yogyakarta terdapat 3 orang mahasiswa (Adinda Salsabilla, Lailathul Indra Sari, Rathri Dita Efendi) serta di Smart ID Kota Malang terdapat 2 mahasiswa (Dimas Fahmi Rizalqi, Lubna Syaugina). Saat pelaksanaan magang berlangsung, mahasiswa mendapatkan jobdesc untuk membantu berbagai pekerjaan pada Bidang Riset hingga Tata Kelola Pemerintahan. Secara spesifik, mahasiswa tergabung dalam beberapa project, diantaranya; Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Provinsi Lampung, Pengerjaan SOP Papua Barat, serta Penyusunan Analisa Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Pada saat magang, kami bisa secara langsung mempraktikkan pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas dan ikut terlibat dalam pekerjaan bersifat teknis. Contohnya di dalam kelas kami mempelajari tentang apa itu RENJA, RPJMD. Kemudian di tempat magang, kami secara langsung dapat terlibat dalam proses penyusunannya,” ungkap Dimas, salah satu mahasiswa magang di Smart ID Kota Malang. Ini tentu menjadi pengalaman praktis yang sangat berharga bagi mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM. Banyak pembelajaran berharga yang diperoleh mahasiswa selama kegiatan magang berlangsung dan tentunya menjadi tantangan yang memiliki kesan tersendiri. “Sistem kerja di instansi non-pemerintahan cukup ketat dalam proses pengerjaan setiap project yang ada dan waktu pengerjaan diatur berdasarkan dengan deadline yang telah ditentukan, harus siap bekerja di dalam tekanan apapun kondisinya” pungkas Lailathul, mahasiswa magang di PT. Sinergi Visi Utama Yogyakarta. (van/roz)
