Debate’s Community: Mengkaji Korelasi Antara Kekuasaan, Komoditi dan Pelecehan Seksual di Media Sosial
Malang, 6 Desember 2023. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) UMM kembali menyelenggarakan kegiatan diskusi melalui forum Debate’s Community pada minggu ke-sebelas. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali ini, bertujuan untuk merawat nalar kritis mahasiswa. Kegiatan diskusi diikuti oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 dan 2023. Bertindak sebagai pemantik diskusi, yakni kelompok presenter dari angkatan 2022 yang berjumlah tujuh orang. Tema yang dibahas dalam diskusi kali ini berjudul “Kekuasaan, Komoditi dan Pelecehan Seksual di Media Sosial”. Tema tersebut dipilih guna mengkaji tentang realitas pelecehan seksual yang terjadi di media sosial, terutama fenomena perempuan sebagai korban. Pertemuan yang mengkaji tentang tindak pelecehan seksual di media sosial ini, secara teknis berbentuk kegiatan diskusi dan komunikasi dua arah antara pemantik dan audiens. Dalam forum tersebut, pemantik menyampaikan materi dan argumentasi yang kemudian akan didiskusikan. “Dinamika kekuasaan dan seksualitas sangat terkait erat dalam masyarakat kita. Sepanjang sejarah, ketidakseimbangan kekuasaan telah terlihat dalam berbagai bentuk, seperti yang kuat versus yang lemah. Dalam hal ini, perempuan disebut sebagai komoditi atau objek pelecehan seksual, termasuk di media sosial.” jelas pemantik. Melalui forum diskusi ini terbangun argumentasi dari mahasiswa dengan simpulan bahwasannya, era digital telah memperkenalkan dimensi baru dalam pelecehan seksual, terutama melalui media sosial. Kejahatan dunia maya, termasuk cybersex dan cyber child pornography, telah muncul sebagai masalah serius. Pelecehan seksual tidak lagi terbatas pada dunia fisik, namun telah menemukan platform baru secara online. Para korban, yang secara dominan adalah perempuan mengalami tindakan yang tidak diinginkan, pesan eksplisit dan eksploitasi melalui berbagai saluran media sosial. Terkait cara mengatasi pelecehan seksual di media sosial, ini menjadi tugas bersama dan memerlukan upaya dari semua pihak. Baik dalam hal pendidikan, kesadaran, peraturan yang ketat dan dukungan terhadap korban adalah beberapa langkah yang dapat membantu mengurangi insiden pelecehan seksual di media sosial. Pelaporan pelecehan seksual harus disederhanakan dan dipermudah, serta harus dijaga segala privasinya. (van/roz)
Pentingnya Mitigasi Bencana Pada Penanganan Bencana Alam
Bencana alam merupakan bentuk peristiwa yang tidak dapat diduga kemunculannya. Bencana alam juga menimbulkan kerusakan disekitarnya seperti kerusakan lingkungan, infrastruktur, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan adanya mitigasi yang merupakan suatu upaya untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Dalam mengatasi bencana alam ini, salah satu Dosen Ilmu Pemerintahan UMM, Bapak Yana S. Hijri, yang berfokus pada penanganan bencana ini pun ikut memberikan pendapatnya. “Mitigasi itu ada yang berupa struktural dan non struktural. Struktural berupa pencegahan bencana dengan perbaikan atau peningkatan infrastruktur. Non struktural berupa pencegahan bencana dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, seperti memberikan sosialisasi, pembentukan lembaga pencegahan bencana, dll”, ungkapnya. Dalam hal pembentukan lembaga pencegahan bencana termasuk didalamnya pembentukan sistem informasi pencegahan bencana yang baik dan tepat sasaran. Dengan struktur kelembagaan yang jelas terkait siapa yang bertanggung jawab di lingkungan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat menjadi paham langkah apa yang akan dilakukan dan kepada siapa masyarakat melaporkan ketika bencana terjadi. Selain itu, pencegahan bencana atau mitigasi ini juga tidak semata mata hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, namun juga harus ada kolaborasi dan partisipasi dari masyarakat yang dapat dimulai dari hal-hal kecil. “Pencegahan atau mitigasi bencana itu dimulai dari hal kecil yaitu diri sendiri dan dari sekarang, sehingga nantinya akan berkembang menjadi suatu kebiasaan” ungkap beliau menambahkan. Memulai sesuatu yang baik meskipun dari hal kecil pada dasarnya sudah ikut merubah kondisi lingkungan menjadi lebih baik, seperti mengelola sampah organik dan an-organik, mendaur ulang sampah, menanam tumbuhan, dll di sekitar kita sudah termasuk dalam gerakan kecil yang dapat mencegah bencana alam. Karena hal-hal kecil yang kita lakukan berulang kali tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan yang baik.
Prodi IP UMM Gelar Workshop Pendampingan Finalisasi Dokumen SER dan Appendices
Malang, 28 November 2023. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyelenggarakan Workshop terkait pendampingan Finalisasi Dokumen Self Evoluation Report dan Appendices Tahun 2023. Workshop tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 1 Rayz Hotel Malang. Dalam kegiatan ini diikuti oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Agribisnis dan Bahasa Inggris. Dalam workshop ini menghadirkan Prof. Erlia Narulita. Ph. D selaku narasumber, fokus materi yang dibahas dalam workshop ini adalah terkait dengan Appendices dan kurikulum OBE. Dalam worksop tersebut juga dijelaskan terkait tingkatan implementasi OBE, selain itu jika sudah OBE maka 1 sub CPMK 1x pertemuan dan tidak dilakukan berulang-ulang.“Dalam kurikulum OBE, analisis penilaiannya melalui laporan, memberikan solusi serta adanya pengkuran capaian pembelajaran. Jika OBE maka semua mahasiswa sudah harus lulus dan jika ada yang tidak lulus maka dilaksanakan remidial kecuali bagi mahasiswa yang tidak pernah masuk. Remidial juga seharusnya dilaksanakan pada saat setelah memberikan penugasan. Beberapa sub CPMK dapat dilakukan dalam 1x penilaian. Yang tidak boleh adalah 1 sub CPMK yang dilaksanakan berulang kali.” menurut Prof. Erlia Narulita. Ph. D. Selain itu Prof. Erlia Narulita. Ph. D. menjelaskan bahwa setiap CPL harus terdapat Passing Grade (boleh memakai passing grade yang sama untuk semua CPL, boleh di pukul rata) menentukan passing grade bisa dilihat berdasarkan 3 tahun terakhir nilai mahasiswa agar tidak memperoleh nilai yang jauh dibawah passing grade. Serta, di setiap semester dilakukan evaluasi CPL. Jika sudah melaksanakan evaluasi, maka telah melaksanakan kurikulum OBE.
Laboratorium IP UMM Jalin Kerjasama dengan BPS Kota Batu dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batu dalam Pelaksanaan Praktikum Sistem Perencanaan Pembangunan
Malang, 25 November 2023. Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan praktikum Mata Kuliah Sistem Perencanaan Pembangunan, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM yang bekerjasama dengan BPS Kota Batu dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batu dalam memberikan sosialisasi pada mahasiswa guna menyampaikan teknis praktikum lapangan. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh seluruh mahasiswa praktikum Mata Kuliah Sistem Perencanaan Pembangunan yang diampu oleh Dr. Suyoto, M.Si. Kegiatan praktikum juga didampingi secara langsung oleh Asisten Laboratorium dan Kepala Laboratorium yakni Bapak Ali Roziqin, S.A.P, M.P.A. Secara teknis, nantinya mahasiswa akan melakukan praktikum berupa survei pembaharuan data pengangguran terbuka. Ini dilaksanakan guna memberikan pembaharuan terhadap data pengangguran yang ada di Kota Batu berdasarkan data yang dikirimkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan. Secara khusus, survei pembaharuan data pengangguran terbuka bertujuan untuk memperoleh data terbaru tentang jumlah pengangguran serta perkembangannya. Selain itu, survei pembaharuan data pengangguran terbuka ini juga untuk memetakan kondisi pengangguran di Kota Batu, yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh pemangku kepentingan. “Saat melakukan pendataan di lapangan, silakan untuk megikuti acuan atau instrumen yang kami berikan, diantaranya mengisi data diri responden dengan benar dan teliti serta mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman,” jelas pemateri dari BPS Kota Batu, saat memberikan pengarahan. Praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa ini, juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran teknis survei pada mata kuliah Sistem Perencanaan Pembangunan. Setelah dilakukan survei, harapannya dapat memberikan kebermanfaatan bagi instansi pemerintahan yang bersangkutan, mahasiswa praktikum, hingga masyarakat luas. Ini menjadi bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. (van/roz)
Mengkaji Utopia Masyarakat Madani dalam Pusaran Arus Krisis Kepemimpinan Transformatif
Malang, 23 November 2023. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) UMM kembali menyelenggarakan kegiatan diskusi melalui forum Debate’s Community pada minggu ke delapan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali ini, bertujuan untuk merawat nalar kritis mahasiswa. Kegiatan diskusi diikuti oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 dan 2023. Bertindak sebagai pemantik diskusi, yakni kelompok presenter dari angkatan 2022 yang berjumlah lima orang. Tema yang dibahas dalam diskusi kali ini berjudul “Utopia Masyarakat Madani dalam Pusaran Arus Krisis Kepemimpinan Transformatif”. Tema tersebut dipilih guna mengkaji tentang realitas kepemimpinan di tengah situasi masyarakat madani. Pertemuan yang mengkaji tentang arus krisis dalam sistem kepemimpinan transformatif ini, secara teknis berbentuk kegiatan diskusi dan komunikasi dua arah antara pemantik dan audiens. Dalam forum tersebut, pemantik menyampaikan materi dan argumentasi yang kemudian akan didiskusikan. “Masyarakat madani merupakan masyarakat yang beradab dan setara dengan civil society. Adanya ide kepemimpinan transformative di tengah masyarakat madani merujuk pada sekumpulan atribut yang muncul pada kondisi interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin, utamanya dalam upaya memanfaatkan suberdaya untuk mencapai tujuan tertentu.,” jelas pemantik. Melalui forum diskusi ini terbangun argumentasi dari mahasiswa dengan simpulan bahwasannya, kepemimpinan transformtif yang dimaksud ialah kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk mengubah, memotivasi dan mengoptimalkan potensi masyarakat, serta mempertahankan nilai untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, maka pemimpin yang baik dan transformatif tentu dapat mewujudkan masyarakat madani yang baik pula. (van/roz)
Musyawarah Besar HIMAP UMM ”Revitalisasi Organisasi Menuju Aksi Perubahan”
Malang, 17 November 2023. Pada tanggal 23-24 Oktober 2023 yang lalu Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (HIMAP) Kabinet Nichala Adhigana periode 2023/2024 telah melaksanakan program kerja pertamanya yaitu Musyawarah Besar (MUBES). Dengan tujuan utama mengesahkan nama kabinet serta program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun kepengurusan. Musyawarah Besar ini diikuti oleh seluruh anggota kepengurusan HIMAP angkatan 2022 dan 2023 yang berjumlah 35 orang yang dihadiri oleh demisioner HIMAP periode 2022/2023, perwakilan HMJ, BEM, SEFA serta secara langsung dihadiri oleh dosen Ilmu Pemerintahan UMM sekaligus Pembina HIMAP, yakni Bapak Ach. Apriyanto Romadhan, S.IP.,M.Si yang kemudian secara resmi dibuka oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak Muhammad Kamil, S.IP.,MA. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan, pembacaan program kerja formatur yaitu, Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) serta pemaparan program kerja bidang HUMAS, SOSMA, SBKU, dan PILAR. “Melalui revitalisasi organisasi, saya berharap dengan terlaksananya musyawarah besar sebagai langkah awal kita untuk memulai perlayaran selama satu periode kedepan yaitu bagaimana kita mampu mengembalikan semangat organisasi dari para mahasiswa, khususnya anggota himap itu sendiri dengan membawa sebuah perubahan yg penuh aksi dan memberikan sebuah dampak yg positif untuk regenerasi nantinya”, ungkap Muhammad Isyardi selaku Ketua Umum HIMAP. Musyawarah Besar ini dilaksanakan bukan sekedar pembentukan kebijakan, tetapi juga tentang memperkuat jalinan sosial dan intelektual di antara anggota HIMAP. Selain itu, hal ini adalah kesempatan untuk merumuskan visi bersama, memahami perbedaan, dan memperkuat pondasi keberhasilan yang mendasari kemajuan sebuah organisasi. Ketua Umum HIMAP pun menambahi, “Selain itu juga organisasi merupakan perguruan tinggi alternatif yg dapat menghadirkan sumber daya manusia yg berkualitas,inovatif,adaptif, dan yg pastinya memiliki daya saing. Maka dari itu saya sangat berharap sekali musyawarah besar ini mampu memberikan sebuah perubahan yg benar-benar mengorientasikan kepentingan dan kebutuhan mahasiswa ilmu pemerintahan dan seluruh anggota HIMAP sendiri khususnya”.
Forum Diskusi Debate’s Community Mengkaji Korelasi Sistem Presidensial dengan Dinamika Politik di Indonesia
Malang, 15 November 2023. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) UMM selenggarakan kegiatan diskusi melalui forum Debate’s Community pada minggu ke-tujuh. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali ini, bertujuan untuk merawat nalar kritis mahasiswa. Kegiatan diskusi diikuti oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 dan 2023. Bertindak sebagai pemantik diskusi, yakni kelompok presenter dari angkatan 2022 yang berjumlah empat orang. Tema yang dibahas dalam diskusi kali ini berjudul “Sistem Presidensial dan Politik Pemilu di Indonesia”. Tema tersebut dipilih guna mengkaji tentang korelasi antara sistem pemerintahan dengan dinamika politik di Indonesia. Pertemuan yang mengkaji tentang sistem presidensial dan dinamika politik pemilu ini, secara teknis berbentuk kegiatan diskusi dan komunikasi dua arah antara pemantik dan audiens. Dalam forum tersebut, pemantik menyampaikan materi dan argumentasi yang kemudian akan didiskusikan. “Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia adalah penggunaan sistem multipartai dalam sistem politik. Dari perspektif demokrasi, penggunaan sistem multipartai ini memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam hak-hak politik,” jelas pemantik. Kemudian pemantik juga menyampaikan bahwasannya, jika ditinjau dari perspektif efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, maka system multipartai ini justru melemahkan pelaksanaan sistem presidensial. “Persaingan politik antara DPR dan Presiden seringkali menghasilkan konflik antara dua lembaga negara tersebut. Dampaknya adalah penyelenggaraan pemerintahan seringkali lebih banyak dipenuhi oleh isu-isu politik daripada implementasi kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap pemantik. Melalui forum diskusi terbangun argumentasi dari mahasiswa dengan simpulan bahwasannya, penerapan sistem presidensial di Indonesia pada kenyataannya telah digabungkan dengan sistem multipartai yang cenderung menghasilkan konflik politik antara kelompok partai di dalam koalisi pemerintah dan kelompok partai di dalam koalisi oposisi. Keadaan seperti ini menyebabkan kedudukan sistem presidensial menjadi lemah jika komposisi partai di parlemen didominasi oleh koalisi oposisi. Hal ini berpotensi mengakibatkan proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif mengalami kebuntuan jika terdapat perbedaan pandangan di parlemen. (van/roz)
Tanggapan Mahasiswa IP UMM Soal Konflik Palestina VS Israel
Malang, 12 November 2023. Puluhan ribu korban jiwa telah melayang dalam perang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Menurut pandangan salah satu mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM yakni Fakhri Rasyid, peperangan yang terjadi dewasa ini telah melibatkan aktor negara (state actors) dan aktor bukan negara (non-state actors), yang mana kedua aktor ini secara tidak langsung melanggengkan kondisi negara agar tetap memanas untuk mendapatkan keuntungannya masing-masing. “Kita bisa mengklasifikasikan aktor-aktor tersebut kedalam kubu geopolitik; Blok Barat dan Blok Timur. Kubu Blok Barat atau NATO digawangi oleh Amerika, Prancis, Inggris beserta Negara Eropa lainnya. Sedangkan, Blok Timur diisi oleh negara-negara seperti, Rusia, China, Korea Utara, dan Turki. Peta kekuatan dunia yang cenderung terpecah menjadi dua bagian ini membuat aktor negara harus memilih sikap untuk mendukung Palestina atau Israel,” jelas Fakhri. Fakhri menjelaskan bahwasannya, pada kubu Israel sendiri state actor yang berpartisipasi adalah Amerika, Prancis dan Inggris. Kondisi perekonomian blok ini berperan sebagai supplier senjata ke Israel, yang mana negara-negara persekutuan NATO tentunya akan mendapatkan keuntungan dengan penjualan senjata yang diketuai oleh Amerika sebagai produsen senjata terbesar di dunia. “Akan tetapi diluar daripada keuntungan penjualan senjata perang yang positif bagi negara persekutuan NATO, dampak negatif dari adanya perang Palestina dan Israel ialah pada potensi terganggunya pasokan minyak bumi untuk negara-negara Eropa. Dikarenakan Iran sebagai negara penghasil minyak bumi cenderung berpihak kepada non-state actors yaitu HAMAS,” ungkapnya. Menurut penjelasan Fakhri, dukungan untuk Palestina sendiri berasal dari negara-negara yang berseberangan dengan NATO. Persekutuan ini diketuai oleh negara besar seperti Rusia dan China, apabila ditinjau secara ekonomi, dampak yang diterima oleh negara-negara tersebut tidak terlihat kontras seperti negara-negara NATO yang cenderung “memelihara” konflik di Timur Tengah untuk mendapatkan keuntungan pada bidang ekonomi. Sedangkan, sikap dari negara Indonesia sendiri tentu mengutuk keras agresi yang dilakukan oleh Israel pada Palestina. “Disisi lain terdapat non-state actors, yakni HAMAS sebagai gerakan militan non pemerintahan yang memiliki tujuan untuk mengalahkan Israel. Peran HAMAS yang sangat vital dan menjadi kekuatan utama Bangsa Palestina ini menjadi hal yang menarik untuk disorot dikarenakan terdapat perspektif beragam mengenai organisasi HAMAS. NATO menganggap HAMAS merupakan gerakan terorisme yang perlu diberantas, akan tetapi disisi lain HAMAS dianggap pahlawan oleh masyarakat Palestina yang memiliki persamaan latar belakang sebagai korban kekejaman Israel,” Fakhri menyimpulkan bahwa konflik merupakan hal yang seharusnya dapat dihindari, hal ini mengacu pada preambule Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanuasiaan dan peri keadilan”. Masyarakat yang bangsanya tertindas sudah semestinya melakukan tindakan membela diri. Pernyataan perang dari suatu negara seharusnya dapat dijadikan opsi terakhir untuk mencapai kesepakatan. Konflik Palestina dan Israel saat ini tidak hanya menjadi konflik bercorak agama, akan tetapi kaya akan politik dan bisnis dibelakangnya. “Dari ribuan jiwa korban korban yang berjatuhan, namun hanya segelintir orang merayakan keuntungan, dan menurut saya ini tidak sepadan. Jika konfrontasi dan agresi tetap dijalankan dan memakan korban, pertanyaannya siapa yang untung dan siapa yang buntung? Semoga dunia baik baik saja,” pungkasnya. (van/roz)
Memaknai Hari Pahlawan Menurut Milenial: Begini Tanggapan Mahasiswa IP UMM
Malang, 10 November 2023. Tepat pada hari ini tanggal 10 November 2023 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan menjadi momentum untu mengenang kembali perjuangan para Pahlawan yang telah berjuang untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Tanggal Hari Pahlawan Nasional sendiri merujuk pada puncak perlawanan Rakyat Indonesia pada Pertempuran Surabaya yang pecah pada 10 November 1945. Dalam memperingati Hari Pahlawan tentunya, tak lepas pula dari pendapat generasi muda, yang dimana kita tau bahwa mereka yang nantinya akan melanjutkan semangat juang dari para pahlawan. Salah satu mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 bernama Jemmy Kurniawan atau yang kerap disapa dengan Jemmy mengatakan bahwa “Makna dari Hari Pahlawan sendiri adalah sebagai hari peringatan untuk menghargai pengorbanan dan dedikasi para pahlawan yang berjuang demi kebebasan, kemajuan negara serta menumbuhkan citra dalam bangsa kita yang penuh dengan lika liku luar biasa yang digiring perjuangan oleh para pahlawan hingga merdeka” Selain itu menurut Jemmy, generasi muda saat ini dapat mengenang masa-masa perjuangan dengan melakukan langkah-langkah konstruktif. Pertama, mereka dapat memperdalam pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa melalui karya sastra, dokumenter, atau kunjungan museum. Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan dapat memperkuat rasa memiliki dan cinta tanah air. Generasi muda juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi sejarah dan melawan nilai-nilai melalui media sosial atau proyek online yang mendukung pendidikan sejarah. Mendorong perdebatan terbuka mengenai nilai-nilai nasionalisme, keadilan, dan persatuan juga merupakan cara yang efektif untuk mengingat perjuangan dan menerapkannya dalam konteks kekinian. “Pentingnya mengedepankan nilai-nilai seperti patriotisme, tanggung jawab sosial dan kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan pada generasi muda saat ini. Keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial, pendidikan sejarah dan proyek kemanusiaan dapat memberikan pengalaman nyata atas kontribusi positif mereka kepada masyarakat. Menginspirasi mereka dengan kisah-kisah pahlawan lokal dan global juga dapat meningkatkan rasa identitas dan tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan dunia.” Menurut Jemmy . “Kita tidak harus berperang mengangkat senjata dalam mengikutsertakan atau menghargai pahlawan tetapi kita harus rasional belajar dan berevolusi untuk persiapan menjadi generasi2 pemimpin bangsa ini” Tambahnya. Poin penting yang disampaikan oleh Jemmy untuk Hari Pahlawan adalah “Kekuatan dan warisan pahlawan sekarang adalah kita sendiri”
Tanggapan Mahasiswa IP UMM Soal Fenomena Dinasti Politik di Indonesia
Malang, 9 November 2023. Isu dinasti politik di Indonesia kini kembali ramai diperbincangkan, terutama menjelang adanya Pemilu 2024 mendatang. Tidak banyak dari kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait dinasti politik, yang tidak lain adalah bentuk pemertahanan kekuasaan dan tidak hanya terjadi di negara yang menganut sistem monarki, tetapi juga acap kali dijumpai di negara demokrasi termasuk Indonesia yang mana puncak pimpinan itu sendiri akan ditempati berdasarkan garis keturunan. Ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik perhatian salah satu mahasiswi Ilmu Pemerintahan UMM angkatan 2021, yakni Destara. Menurutnya, saat ini kembali muncul tren politik keturunan atau kekerabatan sebagai gejala neopatrimonialistik. Sebab, kekuasaan negara diatur secara langsung oleh seorang penguasa yang menggunakan sistem patrimonial. “Kalau dulu pewarisan kekuasaan ditunjuk secara langsung, saat ini di negara demokrasi kita politik dinasti ini dilakukan melalui jalur politik prosedural,” hematnya. Selain itu, menurut Destara, tanpa disadari dinasti politik juga dapat memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap akuntabilitas pada birokrasi karena terdapat kecenderungan potensi terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dinasti politik seperti demikianlah yang nantinya akan memberikan potensi tatanan politik yang buruk di tengah konsistensi reformasi birokrasi. “Menurut saya, jika kekuasaan itu dibangun atas adanya ikatan keluarga, maka akan menciptakan kesenjangan ketika faktor keluarga akan bersifat mencampuri urusan yang bersifat umum. Maka, hal tersebut tidak lain akan menjadikan situasi dimana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi prioritas dalam sebuah dinasti politik,” ungkapnya. Menurut Destara, untuk menaggapi isu dinasti politik yang saat ini tengah beredar maka sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang memiliki privilege untuk dapat memahami berbagai situasi politik di Indonesia, tentu harus mampu menganalisa berbagai kondisi dan situasi politik dengan dinamika yang telah ada. Pastinya tidak lain adalah untuk menentukan pemimpin yang eligible dan layak untuk membawa Indonesia ke arah berkemajuan. (van/roz)
