Journal Local Of Government Issues (LOGOS) Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM Malang Raih Akreditasi SINTA 4
Dipenghujung akhir tahun 2019, Jurnal LOGOS IP UMM resmi terakreditasi. Hal ini berdasarkan keputusan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan (RISTEKDIKTI) Nomor B/4130/E5/E5.2.1/2019 mengenai Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 yang menempatkan Logos berada pada level SINTA 4. Hal ini patut disyukuri sebab merupakan langkah yang baik bagi Logos untuk menuju jurnal bereputasi nasional dan internasional di masa depan. Kedepanya Logos menyadari bahwa perlu perbaikan serius dan fundamental dalam pengelolaan jurnal jika ingin memperoleh status bereputasi. Khususnya dalam hal substansi naskah agar lebih memberikan kontribusi pengetahuan bagi pembaca di seluruh dunia. Sebab itu beberapa langkah strategis telah dicanangkan oleh Logos misalnya menjaring naskah-naskah berkualitas yang tentunya juga ditunjang oleh proses editor dan review yang ketat. Logos akan menjaring sebanyak mungkin melalui proses kerjasama dengan penulis-penulis jurnal handal, editor jurnal berpengalaman dan reviewer jurnal yang telah memiliki pengalaman publikasi ilmiah (jurnal) yang mumpuni. Di tahun 2020 ini target terdekat Logos adalah melakukan reakreditasi dengan target Sinta 2. Tentunya sebuah target yang berat mengingat standar SINTA 2 begitu kompleks dan ketat. Logos perlu dari saat ini menyiapkan langkah-langkah kongkret dengan menguatkan kapasitas internal pengelola LOGOS, memperbaiki beberapa kelemahan sebelumnya, mensosialisasikan LOGOS kepada masyarakat agar meningkatkan kunjungan dan sitasi serta yang terpenting tentunya menghasilkan naskah-naskah berkualitas.
Memperkuat Aspek Akademik Mahasiswa: Mahasiswa UMM Mendiskusikan Research Collaboration dengan Mahasiswa Exchange Student Program dari COLA (College of Local Administration), Khon Kaen University
Malang, 02 januari 2020. Beberapa mahasiswa UMM dan mahasiswa exchange program dari Khon Khaen University Thailand mendiskusikan untuk reseacrh collaboration. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan aspek akademik mahasiswa dalam bidang research. Selain itu hasil dari penelitian ini nantinya bisa berupa artikel ilmiah yang bisa di publis dalam jurnal nasional akreditasi maupun jurnal internasional. Rencananya ada 6 kelompok yang akan melakukan penelitian di tiga tempat yang berbeda. Pertama di Jodipan, kemudian Pujon Kidul dan terakhir di Bumiaji. Dalam diskusi terebut dipandu oleh dosen muda ilmu pemerintahan Ali Roziqin. Diskusi berjalan menarik, mahasiswa banyak menanyakan tentang permasalahan yang bisa diangkat dalam penelitianya. Selain itu diskusi tersebut juga membahas tentang isu-isu yang bisa diangkat dan menjadi fokus penelitian mereka. Dalam kesempatan tersebut mahasiswa juga mendapatkan tips dan trik untuk menulis yang baik, sehingga karyanya bisa layak untuk di publis jurnal.
Prodi IP UMM Gelar Academic Orientations for Exchange Students
Malang,- 2 Desember 2019. Sebanyak 15 Mahasiswa program exchange student dari COLA (College of Local Administration) Khon Khaen University mendapatkan Academic Orientation dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan memperkenalkan kultur akademik di lingkungan UMM. Acara yang digelar di Aula Sidang Senat ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor I (Bidang Akademik) Prof. Dr. Syamsul Arifin. Acara juga dihadiri oleh M.Si, Kepala Biro Administrasi Akademik Dr. Rahmad Wijaya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Rinikso Kartono, M.Si, Wakil Dekan I FISIP Dr. Diah Estu, M.Si, Ka.Prodi Ilmu Pemerintahan Muhammad Kamil, S.IP, M.Si serta jajaran dosen ilmu pemerintahan. Dalam sambutannya Prof. Syamsul Arifin, M,Si menyampaikan bahwa melalui program ini akan dua institusi dapat saling memberikan manfaat satu sama lain dalam bidang akademik atau lainnya. Menurut beliau dengan adanya program ini membuktikan diri bahwa UMM dapat meningkatkan daya saing internasional. Pada kesempatan lain Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan menjelaskan bahwa exchange program ini akan berlangsung selama kurang lebih satu semester. Dilakukan dengan studi di dalam class (in class) dan di luar kelas (out class), mahasiswa dapat belajar tentang banyak hal dan melakukan studi komparasi antara Thailand dan Indonesia. Muhammad Kamil juga menjelaskan output exchange program adalah tulisan yang bisa di submit jurnal nasional atau internasional dengan kolaborasi penulisan antara mahasiswa Thailand dengan mahasiswa departemen ilmu pemerintahan. Puncak kegiatan ini ditutup dengan penyematan Almamater dari Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si Kegiatan simbolis ini bermakna Universitas Muhammadiyah Malang menerima dengan terbuka dan menganggap kehadiran mahasiswa SE sebagai bagian dari keluarga besar UMM Malang. Prof Syamsul – panggilan akrab beliau memberikan apresiasi besar atas kerjasama ini dan UMM sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah selalu mendukung upaya pengembangan akademik. Sebagai salah satu organisasi islam besar di Indonesia Muhammadiyah mempunyai tiga fokus dalam membangun bangsa yaitu kesehatan, pendidikan dan Ekonomi. UMM sebagai bagian dari pendidikan Muhammadiyah diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan baru bagi peserta SE. Mereka diharapkan dapat belajar banyak hal di UMM soal akademik dan pluralismele budaya. Kerjasama ini sedang diproses untuk transfer kredit agar lebih berbobot. Diakhir sambutanya, Prof. Syamsul mengharapkan agar mahasiswa SE bisa segera adaptasi dan menikmati perkuliahanya di UMM Malang.
Perkaya Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme, Prodi IP UMM Gelar LKP
Perkaya Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme, Prodi IP UMM Gelar LKP Malang.- Bertempat di Markas Infanteri 2 Kostrad Singosari, Malang, Prodi Ilmu Pemerintahan melalui HIMAP (Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan) mengadakan LKP (Latihan Kepemimpinan Pemerintahan) bagi mahasiswa baru angkatan 2019. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk membekali mahasiswa tentang kepemimpinan berbasis pelatihan melalui rangkaian pelatihan di dalam kegiatan tersebut. Selain itu diharapkan mahasiswa mampu membangun karakter dan jiwa leadership. Menurut Mario (Ketua Pelaksana Kegiatan) kegiatan ini juga berfungsi untuk meningkatkan keakraban dan silaturahim diantara mahasiswa angkatan baru 2019. Total peserta mencapai 147 mahasiswa. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Prodi Muhammad Kamil, S.IP., M.A yang menyematkan secara simbolik. Muhammad Kamil berpesan bahwa para mahasiswa baru ini mengikuti kegiatan dengan baik. Muhammad Kamil menjelaskan bahwa kondisi dewasa ini Indonesia dihadapkan pada ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dari itu mahasiswa illmu pemerintahan sebagai generasi penerus mampu menerapkan prinsip-prinsip muhammadiyah yang toleran dan berkarakter pancasila dalam mempertahankan NKRI. Selain itu Muhammad Kamil juga mengapresiasi panitia dalam hal ini adalah seluruh anggota HIMAP yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Terakhir Muhammad Kamil berpesan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh peserta dan panitia. Tidak ada kekerasan dan perponlcoan dalam kegiatan LKP.
Didik Mahasiswanya, Prodi IP Gelar Latihan Kepemimpinan Pemerintahan (LKP) Gandeng Yonkes Bhakti Husada 2/2
Lebih dari 250 Mahasiswa Baru Ilmu Pemerintahan UMM 2018 megikuti Latihan Kepemimpinan Pemerintahan atau biasa dikenal dengan LKP. LKP sendiri merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh program studi Ilmu Pemerintahan. Acara ini bertujuan untuk membangun jiwa kepemimpinan bagi seluruh mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan UMM. LKP tahun ini diadakan pada tanggal 15-17 November 2018, bertempat di Yonif Kesehatan Bhakti Husada 2/2 Karangploso, Malang. LKP tahun ini mengusung tema “Membangun Kepemimpinan Transformatif di Era Revolusi Industri 4.0”. Tema ini dirasa tepat untuk menggambarkan kesiapan ‘Generasi Milenial’ atau generasi yang sudah merasakan kehidupan yang serba modern. Pada hari pertama, seluruh mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan berkumpul dipelataran Masjid Ar-Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang untuk melakukan absensi, pemeriksaan tata tertib dan juga pemberian ID Card yang wajib digunakan selama acara LKP berlangsung. Dengan menggunakan almamater yang dikombinasikan dengan baju batik menambah wibawa dari seorang calon pemimpin dimasa depan. Sekitar pukul 6.30 pagi, mobil pengangkut yang telah disediakan oleh pihak Yonkes datang untuk menjemput seluruh peserta LKP menuju tempat “Kawah Candra Dimuka” atau dalam bahasa Indonesia adalah tempat untuk menempa mental dan juga fisik. Setelah seluruh peserta LKP sampai di Yonkes, mereka harus menunggu kelompok yang lain dipelataran sebuah masjid yang jaraknya sekitar 3 KM dari tempat. Disana mereka berkenalan dengan anggota TNI yang nantinya akan menjadi pemimpin pleton masing-masing kelompok. Dari 250 mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan ini dibagi menjadi 20 pleton, dimana dalam masing-masing kelompok didampingi oleh dua LO dan satu TNI. Pukul 7.30 mereka berjalan menuju barak yang telah disiapkan oleh pihak Yonkes, seiring berjalan mereka mengumandangkan yel kelompok masing-masing untuk menambah rasa semangat. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara pembukaan ini dilaksanakan di bagasi lapangan cobra. Dalam pembukaan ini juga dihadiri oleh ketua program studi Ilmu Pemerintahan, yakni bapak Salahudin., S.IP., M. Si., M.P.A yang didampingi oleh bapak Iradhat Taqwa Sahidi, S.IP., M.A selaku dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Usai acara pembukaan LKP 2018, seluruh peserta bergegas menuju aula untuk mendapatkan materi Wawasan Kebangsaan yang diberikan oleh bapak drg. Henry selaku TNI Yonif Kesehatan Bhakti Husada 2/2 Karangploso. Beliau menjelaskan bahwa pentingnya utuk selalu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena memang indonesia adalah negara mutikultural yang memiliki berbagai perbedaan. Tetapi, dengan adanya perbedaan itulah yang harus kita banggakan, karena tidak ada negara lain yang ada di dunia ini, yang memiliki perbedaan sebanyak Indonesia. Dihari kedua, seluruh peserta berkumpul dilapangan Cobra untuk mengikuti latihan baris-berbaris. Terlihat antusiasme dari mereka, meskipun tersengat teriknya matahari. Selesai dari latihan baris-berbaris, mereka bergegas untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Seusai sholat duhur, peserta kembali ke auka untuk mendapatkan materi dari bapak Yana S. Hijri, S.IP., M.A dan bapak Muhammad Kamil, S.IP,. M.A selaku dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhmmadiyah Malang. Terlihat seluruh peserta cukup bersemangat untuk mendapatkan materi dari beliau, terlihat dari banyaknya yang ingin bertanya pada sesi jawab. Pada malam harinya, peserta mendapatkan materi tentang teknik persidangan yang langsung dijelaskan oleh domisioner HIMAP UMM. Namun sebelum acara teknik persidangan, peserta juga dituntut untuk berfikir kritis dan juag mampu menyampaikan pendapat tentang isu yang telah diberikan oleh ibu Afifah Nabilah Marfuah, S.Psi., M.A dimana beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang untuk memandu jalannya Dinamika Kelompok. Isu yang diberikan oleh ibu afifah adalah tentang beberapa anggota DPRD di Kota Malang yang tersangkut kasus korupsi. Dalam dinamika kelompok ini seluruh peserta dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tim mahasiwa, pemerintah, DPR, partai politik dan juga masyarakat. Masing-masing tim wajib untuk meberikan pernyataan yang sesuai dengan isu yang telah ditentukan. Dihari terakhir, pada pagi hari mereka diajak para TNI untuk jogging bersama. Disiang harinya seluruh peserta berkumpul kembali untuk melakukan atraksi paper mob yang telah dirancang oleh panitia sedemikian rupa. Setelah acara paper mob sudah selesai. Selanjutnya mereka menuju ke aula untuk melaksanakan acara penutupan LKP 2018. Acara ini ditutup disertai dengan pelepasan ID Card sebagai simbol kegiatan LKP 2018 telah usai.
Prodi IP UMM Gelar Pelepasan Peserta Students Exchange Program ke COLA KKU Thailand
Prodi IP UMM resmi melepas secara simbolik keberangkatan mahasiswa Student Exchange Program ke College of Local Administration (COLA) Khon Kaen University, Thailand pada Sabtu (23/11/2019). Kegiatan ini dihadiri oleh Jajaran Dekanat FISIP, Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi di lingkungan FISIP UMM, Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) UMM Malang Bapak Dr. Rahmad Wijaya, ME dan Wakil Rektor I UMM Malang Bapak Prof. Syamsul Arifin, M.Si. Tercatat 19 mahasiswa menjadi peserta program SE ini dengan 15 mahasiswa berasal dari Prodi Ilmu Pemeritahan dan 4 dari Prodi Sosiologi. Muhammad Kamil, S.IP.,MA sebagai salah satu penanggungjawab utama melaporkan bahwa program ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan terhitung Desember 2019-Mei 2020. Model pembelajaranya bersifat in class dan out class yang dikonversikan dalam bentuk transfer kredit. Pihak Khon Kaen University, Thailand mensupport kegiatan ini dalam bentuk pembebasan biaya perkuliahan dan penyediaan tempat tinggal (Dormitory). Lebih lanjut, Muhammad Kamil melihat bahwa program seperti ini sangat penting untuk mendukung proses internasionalisasi program studi dan Universitas. Apalagi di tahun 2020 UMM Malang menapaki world class University sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini perlu terus didorong dan disupport khususnya oleh Universitas. Dr. Rinikso Kartono, M.Si selaku Dekan FISIP UMM menekankan bahwa pentingya internasionalisasi prodi dalam proses akreditasi 9 standar. Sebab itu, FISIP UMM memberikan apresiasi dan terus mendukung inisiasi-inisiasi serupa oleh program studi menuju international competitivnes. Tidak lupa, Dekan FISIP UMM menitipkan pesan kepada mahasiswa untuk menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Malang. Keikutsertaan mahasiswa dalam program prestisius ini tentunya akan memberikan kebanggan tersendiri bagi orang tua sehingga mahasiswa betul-betul fokus penuh pada kegiatan akademik. Puncak kegiatan ini ditutup dengan pelepasan secara simbolik oleh Prof. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik UMM Malang. Universitas Muhammadiyah Malang sangat mengapresiasi penuh kegiatan-kegiatan internasionalisasi seperti ini. Syamsul Arifin mengemukakan bahwa saat ini UMM Malang sedang melakukan ikhtiar keras untuk menuju World Class University. Berbagai program-program penguatan internasionalisasi dan infrastruktur pendukung telah disiapkan. Saat ini koordinasi dan konsolidasi juga makin masiv dilakukan. Program seperti ini juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa selain memberikan pengalaman akademik yang baru juga dapat mempelajari budaya dan kehidupan sosial di Thailand. Terakhir, Syamsul Arifin menitipkan wejangan agar mahasiswa untuk secara sungguh-sungguh fokus pada kegiatan akademik serta melakukan adaptasi secepat mungkin agar investasi biaya dan waktu yang telah dikeluarkan oleh mahasiswa tidak sia-sia.
Dalami Kebijakan Penganekaragaman Pangan Lokal, Mahasiswa Prodi IP Magang-Riset di Kementrian Pertanian
Pangan menjadi hal yang sangat fundamental dalam mendukung segala aktivitas manusia. Ketersediaan pangan sangat menentukan eksistensi kehidupan manusia. Peradaban menganggap pangan terkesan remeh, namun pangan harus diakui bahwa segalanya bermulai dari pangan. Dalam nyatanya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pertahunnya. Dengan kata lain, Negara wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban yang mencangkup berbagai aspek, seperti halnya pada kewajiban menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam pemenuhan pangan. Selain itu juga, kedaulatan pangan tidak hanya disandarkan pada ketersediaan penjaminan Negara akan pangan tetapi juga menjaminnya perolehan masyarakat akan pemenuhan pangan, namun juga terkait dengan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup atau tersedia kebutuhan masyarakat akan keamanan, mutu dan bergizi seimbangnya suatu pangan serta dengan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhina pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mututanya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budayamasyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah didasari pada UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Perlu juga diketahui bahwa pangan bukan saja mengenai pembicaraan isu sebuah hak asasi manusia, tetapi juga sebagai pembicaraan isu dalam sumber-sumber daya yang vital yang ternyata memiliki pengaruh kompleksitas yang tak terbantahkan. Secara simultan berbagai factor turut serta dalam menciptakan hitam putihnya situasi pangan. Satu penggerak factor dengan penuh kenicayaan mempengaruhi faktor yang lain, sehingga menciptakan konfigurasi situasi pangan yang tak sederhana digambarkan. Gangguan akan pangan dalam ketersediaan pangan akan memicu bebagai persoalan pada lingkup individual, ekonomi, social, budaya bahkan politik. Seperti halnya dalam isu politik, peningkatan produksi sebagai tujuan utama dalam ketahanan pangan suatu bangsa, karena ketahanan pangan sendiri merupakan hal yang sangat penting dan strategis, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Maka dari itulah terlihat jelas bahwa mereka menggunakan isu pangan sebagai senjata untuk mengendalikan hingga menjatuhkan kekuasaan pemerintah. Dampak gangguan yang serius inilah akan bedampak sangat fatal bagi perkembangan dan pertumbuhan Indonesia. Bahkan yang digadang gadangkan bahwa swambada pangan bagi penduduk Indonesia sulit untuk diterapkan dengan dasar bahwa adanya sejumlah kendala. Jadi dapat di simpulkan bahwa ditinjau dari system ketahanan pangan yang digambarkan bahwa system ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terintegrasi bersama-sama. Beberapa penyebab ketidakberhasilan program tersebut, antara lain: (1) program diversifikasi pangan masih berjalan lambat didaerah karena sangat tergantung pada kepedulian pemerintah daerah yang bersifat otonomi, (2) lemahnya pengertian masyarakat tentang diversifikasi konsumsi yang tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan. Yang dimaksudkan bahwa pola pikir dan culture set sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Selain adanya dominasi konsumsi satu bahan pangan pokok, terdapat juga pandangan inferior terhadap bahan pangan tertentu, yaitu umbi-umbian. Disisi lain lain adanya globalisasi, peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan kelas menengah dapat mempengaruhi pola konsumsi akibat pergeseran perilaku konsumsi pangan masyarakat. Maka dari itu, system ketahanan pangan yang berdaulat dapat diwujudkan oleh pemerintah, pengusahan dan masyarakat jika didukung oleh kelembagaan ketahanan pangan yang terintegrasi antar lembaga, antar program dan antar pusat dan daerah.
Mahasiswa IP UMM Ikuti Simposium Nasional di Makassar
Sebanyak 19 orang mahasiswa Prodi IP UMM menjadi delegasi untuk mengikuti Simposium Nasional “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemrintahan” yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Oktober 2019 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Simposium ini terselenggara atas dasar kerjasama antara Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) dengan Prodi IP Unismuh. Kegiatan dimulai dengan pembukaan langsung oleh Rektor Unismuh, Prof. Dr. H. Abdul Rahman, SE., M.Si, sambutan dari Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, dan pemaparan materi oleh beberapa narasumber yaitu Prof. Utang Suwaryo, M.A selaku Ketua Umum Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan se-Indonesia (KAPSIPI), Dr. Titin Purwaningsih, M.Si yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia, dan Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si selaku Sekretaris Umum AIPPTM, kemudian dilanjutkan dengan presentasi makalah oleh para peserta simposium nasional. Dari total 48 makalah yang dipresentasikan, mahasiswa Prodi IP UMM berhasil meraih beberapa penghargaan. Adapun mahasiswa yang mendapatkan penghargaan sebagai pemakalah terbaik yaitu Zainul Rahman, Nabilla Dzikri Azhari dan Ahmad Dion Maulana. Makalah terbaik diraih oleh Fatyah Qonita Umar, Kamila Khoirunnisa, Ridha Darnaz, Ike Dwi Ambarwati dan Riko Ratna Setiawan. Sedangkan yang meraih penghargaan makalah dengan judul terbaik yaitu Ardika Rizkian Nurrahmat, Dinda Okta Mevia Fajrina dan Amandha Parameshwari. Dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh mahasiswa Prodi IP UMM, maka Prodi IP UMM juga ditetapkan sebagai Juara Umum Simposium Nasional.
Pers IP UMM Gelar Kajian Fenomena Politik Kontemporer
Rezim Soeharto yang dimana melahirkan sistem pemerintahan yang otoritarianisme, yang kemudian mencederai makna dari demokrasi Indonesia. Yang setidaknya mewariskan beberapa dampak buruk kepada Indonesia saat ini. Lunturnya makna dan visi misi dari demokrasi itu sendiri, memberikan fenomena-fenomena baru di waktu sekarang ini. Sebut saja tingginya kasus korupsi, kemiskinan, kriminalitas, menunjukkan bahwasanya demokrasi di Indonesia masih belum terimplementasikan dengan baik. Lantas sejauh apa demokrasi di Indonesia itu terealisasikan? Sejauh mana pemerintah menjawantahkan tujuan demokrasi Indonesia yang salah satunya adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, yang dimana realitas menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia masih saja tinggi. Maka oleh adanya fenomena-fenomena yang muncul tersebut yang kemudian berusaha di kupas lebih dalam, lebih detail dan spesifik pastinya. Di dalam kegiatan rutinan Pencita Reset dan Menulis (PERS), IP UMM Jumat (15/11/2019). Diskusi ini mengambil tema “Fenomena Politik Kontemporer”. Yang difasilitasi oleh Atta Nursasi yakni seorang (Pegiat anti korupsi MCW). Diskusi rutin ini berusaha mengkaji kasus-kasu atau fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini yang diperkirakaan sebagai salah satu warisan dari rezimnya Soeharto. Menurut Atta, dalam pengimplementasiannya, demokrasi di Indonesia masih jauh dari makna demokrasi yang sesungguhnya. Yang kemudian melahirkan politik kartel dan kemudian memunculkan adanya koalisi yang berusaha untuk menghilangkan oposisi dan memperkuat proposisi. fakta bahwa koalisi tidak terbentuk dari adanya kesamaan visi misi adalah sebuah kebenaran. Pada realitasnya koalisi hadir dari adanya kepentingan politik di dalamnya yang artinya kesamaan visi dan misi untuk diwujudkan bersama tidak ada. Visi dan misi seakan dijadikan formalitas yang pada kenyataannya visi dan misi tersebut bisa dikatakan hampir tidak ada. kedewasaan politik di Indonesia sendiri masih dapat dikatakan belum kuat. Terlihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang masih saja terjadi di Indonesia. Yang dimana actor di di dalamnya bukanlah orang-orang yang dapat dikatakan tidak memiliki intelektualitas yang mempuni. Yang artinya actor yang memainkan korupsi di negara ini dilakukan oleh kaum-kaum yang terdidik. 40-60 % negara ini dikuasai oleh pembisnis atau biasa kita sebut privat sector. Namun disayangkan sekali privat sector disini tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah dengan atas nama kesejahteraan rakyatnya. Melainkan pemerintah dengan privat sector terlihat seakan hanya bekerja sama atas kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian dimana makna dan implementasi peran negara yang katanya negara ada untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya? fakta bahwa masih banyak rakyat di negara ini yang masih tertidas dan terkurung dalam garis kemiskinan adalah sebuah kebenaran, maka pertanyaannya kesejahteraan yang seperti apa yang dimaksud disana? kesejahteraan terkhusus untuk kaum elitkah atau untuk siapa? dikalau dikatakan untuk rakyat Indonesia, faktanya rakyat tidak merasakan hal yang demikian, dengan demikian maka peran negara yang bertindak untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sama dengan nol sama dengan tidak ada alias ghaib ada tapi tidak jelas akan wujud dan keberadaanya. Atta juga menyampaikan bahwasanya secara frakmatis para aktivis malah seakan menjadi bagian dari predator-predator politik. Yang dimana ikut berkonsolidasi untuk meralisasikan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan umum. Dengan demikian jelas terlihat bagaimana negara ada hanya untuk mereka yang memiliki kekuasaan sedangkan rakyat seakan hanya dijadikan sebagai objek penindasan.
PERS IP Gelar Diskusi Polemik Revisi UU Pertanahan
Revisi UU Pertanahan kembali menjadi isu yang kontroversial berkaitan dengan produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Revisi UU Pertanahan sendiri telah menjadi program legislasi nasional sejak tahun 2009. Artinya, selama 10 tahun tekahir, DPR RI belum dapat menghasilkan revisi UU Pertanahan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat. Isu revisi yang dihasilkan oleh DPR RI sebagai perwakilan rakyat ternyata memproduksi pasal-pasal karet yang berpotensi menindas rakyat kecil. Kerisauan tersebut yang berusaha dibedah lebih secara spresifik dalam diskusi rutin Pencinta Riset dan Menulis (PERS) IP UMM, Jumat (11/10/2019). Diskusi ini mengambil tema ”Polemik Revisi UU Pertanahan” yang difasilitasi oleh Ali Roziqin, S.AP, M.PA, dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. Diskusi rutin ini berusaha untuk mengkaji eksisitensi dari produk legislasi yang kontroversialistik ini. Ali Roziqin menyorot tentang pasal-pasal kontroversial yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sebagai contoh dalam pasal 91 memberikan legitimasi kepada aparat untuk memidanakan masyarakat yang ingin membela hak tanahnya dan juga alternatif dari pemerintah dalam menyediakan Bank Tanah yang dikelola oleh pemerintah. Bagi, Ali Roziqin yang fokus mengkaji politik nasional dan lokal, Revisi UU Pertanahan ini merupakan produk hukum yang cacat secara asas pembuatan hukumnya. Sebab, pasal-pasal yang dihasilkan tendensius kepada penindasan terhadap rakyat kecil yang empunya lahan. Kontradiksi antara realitas kebutuhan publik dan juga keinginan untuk merevisi UU Pertanahan menjadi tidak sinkron karena berpotensi menimbulkan konflik agrarian yang berkepanjangan. Program setifikasi tanah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sampai saat ini masih belum berdampak dalam menyelesaikan permasalahan Undang-Undang Pokok Agraria (UPA) di Indonesiayang kian kompleks. Diskusi ini berlangsung sangat elok. Argumentasi Ali Roziqin memantik mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan polemiki revisi UU Pertanahan ini. Demontrasi jalanan yang dipelopori oleh gerakan mahsiswa sebagai kekuatan masyarakat sipil menjadi kekuatan bagi masyarakat yang tertindas. Bersaam dengan polemic undang-undang KPK, Ketenagakerjaan, UU P-KS menjadi hal pokok pergerakan mahasiswa. Eksistensi mahasiswa sebagai agent of control, agent of change, dan iron stock menjadi simbol, dasar, dan gagasan perjuangan mahasiswa dala mengkritisi produk hukum yang diciptakan oleh elit-elit politik yang kehilangan hati nurani sebagai wakil rakyat. Peran wakil rakyat menjadi sangat diragukan saat ini sebagai aspirator yang mengartikulasikan kebutuhan masyarakat bukan memperjuangkan kebutuhan partai dan konstituennya masing-masing. Sehingga cara untuk menyadarkan penguasa adalah dengan demontrasi.
