PERS IP Gelar Diskusi Polemik Revisi UU KPK

Pemberantasan Korupsi saat ini dalam masa yang suram. Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan pada rapat paripurna 19 September 2019 lalu memberikan ruang bagi pelemahan KPK secara sistematis dan konstitusional. Bagi gerakan masyarakat sipil, revisi UU KPK sangat melemahkan KPK sebagai institusi paling dipercaya dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah lonceng kemunduran bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Fakta itulah yang berusaha dibedah lebih mendalam dalam diskusi rutin Pecinta Riset dan Menulis (Pers) IP UMM, Jum’at (28/09/2019). Diskusi yang mengambil tema ’’Polemik Revisi UU KPK’’ difasilitasi oleh Ach. Apriyanto Romadhan, S.IP.,M.Si – Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. Diskusi akademik ini berusaha memotret dimensi politik dibalik pengesahan Revisi UU KPK. Apriyanto Romadhan menyorot semakin banyaknya kewenangan–kewenangan khusus yang diamputasi melalui Revisi UU KPK. Sebagai contoh ijin penyadapan melalui dewan pengawas rentan dengan kebocoran informasi. Belum lagi adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kasus (SP3) yang akan membuat kasus-kasus korupsi besar yang notabene pembuktianya butuh waktu panjang dan proses politik tingkat tinggi berpotensi dihentikan. Bagi Apriyanto Romadhan yang fokus mengkaji dinamika politik nasional dan lokal, Revisi UU KPK merupakan keberhasilan perlawanan balik dari pihak-pihak yang tidak suka dengan KPK. DPR dalam hal ini bisa dipahami mengingat banyaknya rekan-rekan mereka baik di DPR maupun di DPRD yang terjerat KPK. Celakanya presiden Jokowi yang sangat diharapkan menjadi kekuatan terakhir untuk melindungi KPK justru menyetujui revisi tersebut. Jokowi terjebak pada tekanan kekuatan-kekuatan oligarki politik yang memang ingin melemahkan KPK. Diskusi ini berlangsung menarik. Argumentasi Apriyanto Romadhan memantik kajian lebih serius khususnya menyangkut bentuk perlawananan terhadap upaya pelemahan korupsi. Demonstrasi jalanan adalah salah satu tekanan rasional yang bisa diberikan gerakan masyarakat sipil khususnya mahasiswa pada kekuasaan. Mahasiswa perlu bergerak untuk menentang tirani kekuasaan yang semakin nampak. Mahasiswa sebagai Agent of Change dan Social Control menjadi simbol perjuangan ditengah persekongkolan jahat elit-elit oligarki dan kekuasaan. Maka dengan itu, diskusi ini sepakat bahwa mahasiswa perlu melakukan gerakan perlawanan yang bisa digunakan dengan banyak cara. Demontrasi sebagai gerakan masa memang sangat perlu namun gerakan-gerakan lain juga dapat digunakan seperti menulis opini di Media masa dan elektronik, melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan lain-lain.

Dosen Prodi IP UMM Terpilih Menjadi Ketua AIPPTM

Hasil Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (RAKORNAS AIPPTM) yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 25-26 Oktober 2019, menetapkan salah satu dosen kebanggaan Prodi IP UMM yakni Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si sebagai Ketua AIPPTM Periode 2019-2024. Dr. Tri atau kerap disapa Ibu Tri oleh para mahasiswa, sebelum terpilih menjadi Ketua AIPPTM, beliau mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Umum AIPPTM Periode 2012-2019. Dengan pribadi yang aktif, energik, aktif diberbagai kegiatan sosial dan keagamaan, serta terlibat diberbagai organisasi Prodi IP, maka bukan tidak mungkin dengan berbekal pengalaman dan segudang prestasi, beliau akan membawa perubahan-perubahan baru bagi Prodi IP di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). AIPPTM sendiri merupakan sebuah organisasi yang berfungsi sebagai sarana bagi Prodi IP PTM untuk saling membantu dalam mengembangkan desain kurikulum, tata kelola, dan pengembangan program penelitian serta pengabdian, dengan tujuan utama untuk mewujudkan Prodi IP yang berdaya saing dan berkemajuan. AIPPTM terbentuk atas dasar kesepakatan perwakilan Prodi IP PTM seluruh Indonesia melalui kegiatan Konsorsium yang dilaksanakan pada 14-15 Desember 2012. Oleh karena itu, dengan terpilihnya Ibu Tri sebagai Ketua AIPPTM yang baru, diharapkan dapat memberikan kemajuan terhadap Prodi IP PTm se-Indonesia. Selamat bertugas Ibu, selamat mengemban amanah.

Prodi IP UMM Hadirkan Mantan Bupati Bojonegoro pada Kuliah Umum Kepemimpinan Pemerintahan

Senin (16/9/2019), Prodi IP UMM selenggarakan kuliah umum “Kepemimpinan Pemerintahan” dengan menghadirkan mantan Bupati Bojonegoro Dr. Suyoto, M.Si sebagai narasumber. Kang Yoto (sapaan akrab beliau) menjabat sebagai Bupati Bojonegoro selama 2 periode, sejak tahun 2008-2018. Selama 10 tahun itu pula, dengan didukung oleh kapasitas kepemimpinan beliau, Bojonegoro menjadi pilot projek pemerintahan terbuka dan partnership (Open Government Partnership sub National Level Pilot Project) bersama dengan 15 Kota terkemuka di dunia. Dengan demikian, menghadirkan beliau sebagai narasumber dalam kuliah umum Kepemimpinan Pemerintahan ini dirasa sangat tepat, karena mahasiswa Prodi IP UMM dapat belajar bagaimana menjadi pemimpin dan mengembangkan sifat kepemimpinan dari beliau yang mana sudah terbukti secara nyata kualitas kepemimpinannya. Kepemimpinan Pemerintahan juga merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi IP UMM sesuai dengan keputusan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (APSIPI), sehingga melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat meningkatkan serta mengembangkan kapasitas kepemimpinannya sebagai calon-calon pemimpin daerah dan bangsa di masa yang akan datang.

Tingkatkan Kualitas Lembaga, Prodi IP UMM Laksanakan Lokakarya Visi Misi, Kurikulum dan Laboratorium

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (Prodi IP UMM) melaksanakan Lokakarya Visi-Misi, Kurikulum dan Laboratorium. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas lembaga agar selalu menjadi program studi yang unggul sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam. Di samping untuk meningkatkan kualitas lembaga, kegiatan ini juga diselenggarakan guna menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan keilmuan dan dinamika sosial di masyarakat, sehingga mendukung terbentuknya mahasiswa dan alumni Prodi IP UMM yang responsif dengan kondisi sosial serta siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan pada 26-28 Agustus 2019 di Hotel Spencer Kota Batu ini melibatkan seluruh Dosen Prodi IP UMM, Pimpinan FISIP, serta stakeholders dari unsur pemerintahan dan pengguna alumni.

Mahasiswa IP UMM Berpartisipasi Dalam Dialog Pemindahan Ibu Kota Bersama Kementerian PPN/Bappenas

Malta Ra Anisa Agustin, Deri Fikri Haikal, Yanwar Bhima Marga Tireza dan Achmad Debby Santana yang merupakan mahasiswa Prodi IP FISIP UMM berkesempatan untuk berpartisipasi dalam dialog publik kegiatan Youth Talk: Yuk Pindah Ibu Kota, yang diselenggarakan di Ruang Djunaedi Hadisumarto (DH) Lantai 1, Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini menghadirkan narasumber yang pakar didalam perencanaan pembangunan negara seperti Bambang Brodjonegoro selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas, Himawan Hariyoga selaku staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan dipandu oleh 2 orang Moderator dari kalangan milenial yaitu Tasya Kamila dan Pangeran Siahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (20/08/2019) ini merupakan sebuah forum terbuka terkhusus bagi generasi muda (milenial) dan bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi terkait dengan pemindahan ibu kota serta output apa saja yang paling berpengaruh untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pemindahan Ibu Kota ini juga merupakan langkah yang diambil oleh negara untuk mewujudkan Indonesia sebagai sentris pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomidemi indonesia yang lebih maju. Bambang Brodjonegoroselaku Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam paparannya menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi dasar dilakukannya pemindahan Ibu Kota seperti tingginya potensi ancaman gempa di Jakarta, karena Indonesia terletak di kawasan ring of fire yang sangat berbahaya(Gunung Krakatau dan Gunung Gede). Selain itu, Jakarta juga dibayang-bayangi dengan potensi ancaman tsunami megathrust yang melewati bagian Selatan Jawa Barat dan Selat Sunda serta potensi terjadinya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Krisis ini diakibatkan karenas ekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan total sebanyak 150jutapenduduk. Untuk mengatasi krisis di wilayah DKI Jakarta serta untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dalam proses perbaikan bangsa Indonesia di Tahun 2030 mendatang, makadisusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 pilar utama, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah “Ibu Kota Negara akan dipindah kemana?”. Maka jawabannya adalah Pulau Kalimantan. Lokasi ini dipilih dengan latar belakang letaknya yang sangat strategis dan berada di tengah wilayah Indonesia, serta bebas dari potensi ancaman gempa dan tsunami. Pemilihan lokasi ini juga telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti ketersediaan luas lahan milik negara, kemiringan lahan dan data dukungan tanah serta ketersediaan sumber daya air. Pembangunan Ibu Kota Negara yang nantinya akan mengusung konsep Forest City atau Living with Nature minimal harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 50% dari total area yang meliputi Recreational Park, Green Spaces, Zoo, Botanical garden, dan Sport Complex yang semuanya terintegrasi dengan bentang alam seperti kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sertastruktur topografi. Bambang juga menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta.Ibu Kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan, sedangkan pusat bisnis dan keuangantetapakan terpusat di Jakarta.

Mahasiswi IP UMM Ikut Selenggarakan Rangkaian Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Kota Tegal Bersama Ditjen Hubdat

Salah satu mahasiswi IP UMM yaitu Ni’matul Aulia ikut selenggarakan rangkaian Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2019 yaitu kegiatan Sosialisasi dan Pesta Siaga Keselamatan dilaksanakan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin (19/8/2019) ini, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, kegiatan yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan PKTJ Tegal ini juga dilaksanakan untuk membentuk perilaku dan budaya berkeselamatan terutama di kalangan adik-adik pramuka siaga atau anak-anak sekolah dasar serta bagi taruna-taruni PKTJ Tegal. Dengan sasaran kegiatan anak-anak sekolah dasar, maka pembentukan perilaku dan budaya serta edukasi keselamatan dilakukan dengan cara yang seru dan menarik yaitu melalui kegiatan pesta siaga keselamatan. Pesta siaga keselamatan terdiri dari serangkaian permainan yang berkaitan dengan perlengkapan lalu lintas jalan dan tata cara perilaku yang berkeselamatan dalam berlalu lintas seperti halnya sunda manda rambu, menjodohkan gambar rambu, peragaan alat pelindung diri (APD), post-test keselamatan, demo menyeberang jalan serta spinner rambu yang semuanya dilombakan. Di samping itu, pesta siaga keselamatan juga diramaikan dengan lomba yel-yel serta daur ulang barang bekas menjadi perlengkapan lalu lintas. Kegiatan yang melibatkan sebanyak 500 orang pramuka siaga atau pelajar sekolah dasar di Kab. Tegal, Kab. Brebes dan Kab. Pemalang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pembentukan perilaku dan budaya berkeselamatan dalam berlalu lintas. Sedangkan bagi Taruna-Taruni PKTJ Tegal dan masyarakat sekitar juga diberikan sosialisasi tentang cara berkendara dengan selamat (safety riding) serta praktek langsung bagaimana tata cara berkendara dengan selamat (safety riding), yang mana kegiatan sosialisasi dan praktek ini dibawakan serta diarahkan langsung oleh Yamaha Riding Academy (YRA). Kegiatan yang juga dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si, Direktur Sarana Transportasi Jalan Sigit Irfansyah, ATD., M.Sc, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Kepala Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, Walikota Tegal, Kapolres Kota Tegal, dan tamu undangan lainnya.

Mahasiswa IP UMM Ikut Pecahkan Rekor MURI Bersama dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Kemenkumham

Yanwar Bima Margha Tireza, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan yang saat ini tengah melaksanakan magang riset pemerintahan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan Rekor MURI Tarian Kolosal bersama dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Kemenkumham, seluruh pegawai Kemenkumham, sekitar 1.500 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lapas Kelas I Tangerang, serta dilakukan serentak di seluruh Lapas di Indonesia dengan total keseluruhan peserta sebanyak 200.000 orang. Tarian kolosal yang dinamakan tarian “Indonesia Bekerja, Indonesia Jaya” ini merupakan ciptaan dari 2 (dua) orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yaitu Kiki Yovita dan Fitri Meliana dan lagu pengiringnya diciptakan oleh Dr. Sri Puguh Budi Utami yang juga merupakan Direktur Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berada dibawah naungan lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sendiri dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pembentukan karakter terhadap masyarakat binaan guna terciptanya masyararakat yang dapat bertanggungjawab ketika kembali ke masyarakat nantinya. Di samping dibina di LAPAS, WBP juga dibimbing di Badan Pemasyarakatan (BAPAS). Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019 ini dibuka secara langsung oleh Dr. Sri Puguh Budi Utami selaku Direktur Pemasyarakatan Kemenkumham. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-74. Tarian karya WBP ini bukan hanya sekadar tarian, tetapi juga sarat akan makna untuk membangun semangat bekerja bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi generasi muda Indonesia, memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan di LAPAS dan BAPAS berjalan dengan baik, serta menjadi bukti bahwa LAPAS atau BAPAS tidak membatasi penghuninya untuk berkarya. Pemecahan rekor MURI ini juga turut dimeriahkan oleh kehadiran Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto, perwakilan dari Kementerian Pariwisata, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Mahasiswi IP UMM Ikut Serta Dalam Diskusi Forum Merdeka Bersama Kementerian PPN/Bappenas

Malta Ra Anisa Agustin, mahasiswi Prodi IP UMM yang saat ini tengah menjalankan program magang riset pemerintahan di Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) Kementerian PPN/Bappenas, ikut serta dalam kegiatan Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengusung tema “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Kegiatan yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2019 di Ruang Rapat Benny S. Mulyana, Gedung Kementerian PPN/Bappenas ini dimoderatori oleh Adita Irawati selaku Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan menghadirkan narasumber yang ahli dibidangnya seperti Kelapa Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rheland Kasali. FMB9 sendiri merupakan sebuah forum resmi pemerintah yang bertujuan untuk menyampaikan informasi strategis, kebijakan lintas sektoral dan klarifikasi isu yang berkembang di masyarakat, serta menjadi wadah dialog antar menteri ataupun pemimpin lembaga bersama jurnalis dari berbagai media untuk menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat. Tema yang diangkat yaitu “SDM Unggul, Indonesia Maju” ini sejalan dengan program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin. Moeldoko juga menyampaikan bahwa Revolusi Industri 4.0 memberikan konsekuensi bagi pemerintah dan warga negara untuk memahami cara kerja teknologi digital dan big data. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mulai menyiapkan SDM-SDM unggul yang produktif dan berkualitas agar siap bersaing dan mampu menghadapi tantangan secara global. Di samping itu, kondisi ini juga dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal’s) guna tidak ada lagi masyarakatIndonesia yang tertinggal dari kemajuan sosial ekonomi. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri PPN/Kepala bappenas juga menyampaikan bahwa untuk mencetak SDM yang unggul harus ada terobosan dalam metode pembelajaran serta pemikiran-pemikiran yang inovatif. Metode pembelajaran yang dahulu satu arah (Teacher Learning Center) saat ini dapat dirubah menjadi Student Learning Center. Di samping itu, proses belajar-mengajar pun bisa dikreasi dengan menggunakan sarana daring (online). Untuk mendukung percepatan terciptanya SDM unggul, juga terdapat 4 projek utama yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, pembangunan Science Technopark (optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas), serta digitalisasi dan integrasi bantuan sosial. Dana untuk 4 projek ini juga telah disiapkan oleh pemerintah dengan total keseluruhan Rp. 1.162,83 Triliun. Rhenald Kasali selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia juga menerangkan bahwa pembangunan SDM harus dilakukan sejak dini, bukan hanya pada mahasiswa. Beliau berharap sejak saat ini pemerintah melakukan peningkatan terhadap pembangunan prasarana pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK). Karena TK dapat menjadi fasilitator untuk menciptakan generasi emas dan sumber daya manusia yang cerdas. Di samping itu, keluarga juga menjadi faktor penting dalam pembangunan karakter anak, sehingga orang tua diharapkan mampu memahami dengan baik bagaimana cara mendidik anak dengan tepat.

Workshop International Curriculums, International Accreditation & Launching Double Degree Programs UMY

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM Dr. Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si dan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Muhammad Kamil, S.IP.,MA turut berpartisipasi dalam kegiatan Workshop International Curriculums, International Accreditation & Launching Double Degree Programs yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP)Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada tanggal 05 April 2019 bertempat di Gedung KH Ibrahim E6 lantai 5 Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan ini merupakah salah satu langkah untuk meningkatkan internasionalisasi program studi maupun universitas. Internasionalisasi Prodi MIP salah satunya dilakukan dengan cara launcing program Double Degree MIP. Program Double Degree ini digagas agar mahasiswa dapat merasakan pengalaman belajar di luar negeri selama 1 tahun. Program ini bekerjasama dengan Asia Pasifik Society for Public Affair (APSPA), Academics Thammasat University Thailand, Universitas Utara Malaysia, Universitas Putra Malaysia, Asia University Taiwan, Khon Kaen University dan universitas luar negeri lainnya. Internasionalisasi prodi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan bangsa Indonesia. Karena internasionalisasi bukan hanya dapat dilakukan dalam dunia pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya, tetapi juga dapat dilakukan melalui sektor pendidikan, sebab pendidikan merupakan salah satu unsur penting untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten bagi pembangunan bangsa. Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Purwanto Subroto selaku Kasubdit Kerjasama Perguruan Tinggi Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Ditjen Kelembagaan IPTEK DIKTI bahwasanya memperkuat hubungan internasionalisasi itu penting termasuk internasionalisasi di sektor pendidikan sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing dan bertahan menghadapi tantangan di kancah Internasional.

Kenalkan InaRisk melalui Indonesia International Outdoor Festival (OUTFEST) 3rd

PT. Magna Gagas Ideatama bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Pecinta Alam Indonesia kembali selenggarakan kegiatan Indonesia International Outdoor Festival (OUTFEST) untuk yang ketiga kalinya (Indonesia International Outfest 3rd).Diawali dengan kegiatan“Press Conference & Technical Meeting Indonesia International Outdoor Festival 3rd Summit 2019 and 1st Indonesia Adventure Travel Trade Conference 2019” pada tanggal 22 Juli 2019di Aula Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 01-04 Agustus 2019 bertempat di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan. Tidak jauh berbeda dengan acara yang diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumya, OUTFEST kali ini mengusung konsep yang berfokus pada pengembangan wisata petualangan (Adventure Travel), dan dimeriahkan dengan berbagai macam rangkaian acara seperti adventure update, music camp, outdoorgear market, foodcamp, outdoorland, moto adventure, learn and shake, sinema kaki langit,community gatheringdan juga outdoor garage. Kegiatan ini juga diramaikan dengan rangkaian kegiatan lainnya seperti talkshow, wahana aktifitas gratis seperti outdoor adventure experience, responsible adventurer campaign, community gathering, dan education program. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini tidak lainuntuk memajukan kegiatan outdoor di Indonesia. Dalam kesempatatan kali ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turut andil dalam kegiatan education program untuk mengenalkan aplikasi InaRisk kepada masyarakat. Aplikasi InaRisk sendiri merupakan sebuah aplikasi hasil kerjasama BNPB dengan Kementerian ESDM, Kementerian PUPR dan BMKG yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui risiko bencana yang dapat terjadi di wilayahnya, seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, dan bencana lainnya.Aplikasi ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi pecinta alam agar bisa menjelajah alam dengan aman dan terhindar dari resiko bencana. Deri Fikri Haikal, salah satu mahasiswa IP yang bertugas untuk menjaga booth BNPB juga mendapat kunjungan istimewa dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dan berkesempatan untuk mengenalkan aplikasi InaRisk kepada beliau.