Belajar Menyusun Jenis/Elemen Data Bersama Ditjen Bina Bangda
Perkembangan revolusi industri 4.0 dan internet of things memberikan dampakyang cukup besar dalam dunia pemerintahan. Jika sebelumya data dan informasi hanya dimiliki olehpemerintah, seiring berkembangnya sistem dan tata kelola pemerintahan, data dan informasi juga harus bisa diakses olehstakeholders dan masyarakat secara luas.Hal ini didukung dengan adanya regulasi tentang keterbukaan informasi publik.Perubahanini tentu membawa tantangan tersendiribagi pemerintah, yaitu dalam hal pengembangan big datasecara online sehingga masyarakat dapat mengakases data dengan cepat, akurat, efektifdan efisien. Untuk meningkatkan kualitas penyediaan jenis/elemen data,Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda)mengadakan kegiatan penyusunan jenis/elemen data. Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, stakeholders atau masyarakat akan tersedianyadata yang terpadu, akurat, terukur dan lebih memudahkan pemerintah untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi serta mengambil kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal. Ketersediaan data merupakan hal yang cukup serius, karena data dibutuhkan sebagai pedoman atau rujukan dalam merumuskan atau mengambil kebijakan publik. Kegiatanyang berlangsung di Hotel AONE Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019 ini merupakan acara yang dilaksanakan secara kontinu(berkelanjutan)oleh Ditjen Bina Bangdadengan komitmen untuk mengawal perencangan pembangunan terutama di daerah. Kegiatanini dibuka secara langsung oleh Plt.Kasubdit Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Kementerian dan Lembaga Lingkup SUPD II, serta diikuti oleh salah satu mahasiswa IP UMMyaitu Nafahatir Ridwani Amin Dhana yang saat ini tengah melaksanakan program magang riset pemerintahan di Ditjen Bina Bangda,Kementarian Dalam NegeriRepublik Indonesia.
Perkaya Kajian Pemerintahan melalui FGD Pembangunan/Penyusunan Struktur Data SDA/Irigasi Daerah
Nafahatir Ridwani Amin Dhana yang saat ini tengah melaksanakan program magang riset pemerintahan di Direkrorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ikut serta dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan/Penyusunan Struktur Data SDA/Irigasi pada tanggal 25 Juli 2019, bertempat di Ruang meeting Fave Hotel PGC Cililitan, Jakarta Selatan. FGD ini merupakan upaya yang diinisiasi oleh Subdit Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Ditjen Bina Bangda untuk mengawal dokumen perencanaan pembangunan di daerah, khususnya penyusunan struktur data SDA/Irigasi Daerah. Kegiatan ini juga merupakan strategi dari Ditjen Bina Bangda untuk melakukan pembinaan dan sinkronisasi antar level pemerintahan (dengan pemerintah daerah) agar terwujud pembangunan nasional yang selaras. FGD dipimpin langsung oleh Plt. Kasubdit KISP Ditjen Bina Bangda yaitu Bapak Hendri Erafat, serta dihadiri oleh seluruh unsur di dalam Subdit SUPD II yaitu Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, dan Tim Tenaga Ahli untuk memfinalisasi format struktur data .
Meningkatkan Kesehatan Lingkungan melalui Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Bendosari
Problematika sampah telah lama menjadi perhatian baik oleh pemerintah, aktifis lingkungan maupun masyarakat, sehingga harus segera dilakukan upaya penanggulangan karena dapat berdampak buruk terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Tanggungjawab untuk melestarikan lingkungan dan menjaga ekosistem tentu bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi sudah menjadi tanggungjawab bersama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan serta untuk melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melakukan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Malang menyelenggarakan sosialisasi pembuatan pupuk organik berskala rumah tangga dan bank sampah di Desa Bendosari Kec. Pujon Kab. Malang. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2019 ini juga melibatkan salah satu mahasiswa IP UMM yang sedang melaksanakan magang riset pemerintahan yakni Adham Firmasnyah Lesmana serta sekelompok mahasiswa UMM yang juga tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Seksi Pengurangan Sampah DLH Kab. Malang Ibu Lusiani Ferelia Halim, ST.,M.Ling, Bapak Imam dari Bank Sampah Senyum dan Ibu Elia sebagai Koordinator Wilayah 1. Di samping memberikan sosialisasi, juga dilaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat Desa Bendosari agar masyarakat dapat bertindak bijak terhadap limbah sampah. Tujuan dari dua kegiatan ini juga tidak lain untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dalam jangka panjang. Guna menunjang dua kegiatan yang telah dilaksanakan, pemerintah memberikan bantuan berupa modal awal bagi bank sampah berupa timbangan dan buku tabungan, serta mengembangkan Bank Sampah dan TPS 3R sebagai inovasi untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
Mahasiswa IP UMM Jadi Narasumber bagi Kader RSPDBM di Kabupaten Banyuwangi
Muhammad Kanda Setia Putra, mahasiswa IP UMM yang saat ini tengah melaksanakan magang riset pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berkesempatan untuk menjadi narasumber bagi kader-kader yang terlibat dalam Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat (RSPDBM) yang diselenggarakan pada 10 Juli 2019 bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Program RSPDBM sendiri merupakan program yang digagas oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi banyaknya permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas terutama dalam hal kesejahteraan sosial dan ekonomi. Program ini dibentuk untuk mematahkan stigma negatif masyarakat dan merubah pola pikir masyarakat bahwa orang dengan disabilitas adalah aib dan tidak mampu melakukan kegiatan layaknya orang normal lainnya. Melalui program ini, kader-kader yang berasal dari keluarga penyandang disabilitas maupun masyarakat umum diberikan pelatihan agar mampu mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi dan sumberdaya yang ada untuk mencukung terciptanya kemandirian (self-reliance) pada penyandang disabilitas yang nantinya akan mereka bina. Program ini juga sekaligus sebagai bentuk pendidikan kesehatan jiwa yang diberikan oleh pemerintah agar keluarga maupun masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengintegrasian penyandang disabilitas.
Perkuat Strategi Internasionalisasi Prodi melalui Kegiatan FGD Bersama Prodi IP UMY
Sabtu 20 Juli 2019, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM bersama dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kebijakan Strategis Internasionalisasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri”, bertempat di Ruang 611 Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1 UMM. Internasionalisasi Prodi merupakan trend yang banyak dilakukan oleh universitas baik oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dengan tujuan untuk menciptakan manajemen Prodi yang berbasis internasional. Internasionalisasi Prodi juga dilakukan sebagai respon atas semakin bergesernya benchmark untuk menuju World Class University. Selanjutnya tinggal memilih apakah akan dikuatkan di bidang teaching, research atau publikasi. Salah satu penguatan dibidang teaching yaitu pengadaan kelas internasional sebagai peningkatan akreditasi A. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk kelas internasional yaitu minimal 50% dosen prodi harus memiliki kemampuan berbahasa inggris yang dibuktikan dengan TOEFL, juga dapat didukung dengan menghadirkan oleh dosen dari lintas prodi. Kelas internasional minimal dalam bentuk Program Student Exchange. Peserta yang mengikuti student exchange juga diusahakan gratis serta tercantum dalam MoA, dan transfer kredit juga diusahakan sesuai dengan mata kuliah yang ada. Sebagai bentuk penunjang, juga diperlukan sekretaris kelas internasional dan perlakuan khusus terhadap mahasiswa kelas internasional (secara akademik).
Dua Mahasiswi IP UMM Ikut Meriahkan Malang City Expo 2019 Bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang
Zulfa Wafiyah W, Ananda Putri PDSN, Desy Wahyu KSP, Desinta RN dan Oktavia Putri Pangestu bersama dengan instansi magangnya yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang ikut meriahkan gelaran Malang City Expo (MCE) 2019 yang diselenggarakan di halaman parkir Stadion Gajayanan Malang pada tanggal 17-20 Juli mendatang. Acara ini dibuka secara resmi oleh Walikota Malang Bapak Drs. H. Sutiaji. Malang City Expo merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kota Malang yang kegiatannya bukan hanya mencakup pameran produk, tetapi juga ada festival memasak, bussiness matching, festival kopi, pagelaran seni dan budaya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Peserta MEC Tahun 2019 ini diikuti oleh 12 Kementerian. 3 Provinsi yakni DKI Jakarta, Papua dan Banten, serta 20 diantaranya berasal dari kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelaku usaha dari luar Pulau Jawa. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang juga turut berpartisipasi dalam festival ini melalui pameran produk. Produk yang dipamerkan berupa berbagai macam hasil pertanian atau Produk Sehat Asal Tanaman (PSAT) seperti seledri, daun bawang, sawi manis, sawi daging, kubis, daun mint, dan papaya Thailand. Selain sayuran juga terdapat beberapa macam tanaman hias seperti anggrek bulan, anggrek Hoya, anggrek tanah (Simbidium), dan lain-lain. Tak luput produk olahan juga dipamerkan di festival ini baik produk olahan dari hasil pertanian maupun produk olahan dari hasil perikanan. Melalui festival ini harapannya masyarakat dapat mengenal berbagai macam makanan yang aman dan sehat serta dapat meningkatkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi hasil pertanian organik.
Mahasiswi IP UMM Jadi Peserta dalam Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran Ketenagakerjaan bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur
Umi Kulsum yang saat ini tengah melaksanakan program magang riset pemerintahan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&TK) Kota Batu ikut serta dalam koordinasi penyelesaian pelanggaran ketenagakerjaan pada hari Selasa 2 Juli 2019 bertempat di ruang Kepala DPMPTSP&TK Kota Batu. Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPMPTSP&TK Kota Batu yaitu ibu Dra. Retno Marganingsih, S.Pd, M.AP. Koordinasi ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan mengenai perselisihan hak dalam hubungan industrial. Dalam koordinasi ini DPMPTSP&TK Kota Batu khususnya bidang Hubungan Industri mengundang Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan juga aparat penegak hukum untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila terjadi pelanggaran dengan sanksi pidana, maka penanganan dalam perselisihan tersebut dilakukan oleh pihak pengawas ketenagakerjaan dan Aparat Penegak Hukum (APH). Namun, jika terjadi pelanggaran dengan sanksi perdata, maka permaslaahan tersebut ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan PPNS. Dan apabila terjadi pelanggaran dengan sanksi administrasi, maka penanganan permasalahan tersebut dapat dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Menjadi Delegasi dalam Kegiatan Coaching Clinic Penyelenggaraan Calendar of Event 2019
Dua mahasiswa IP UMM yakni Anik Pramudya Wardhani dan Mussa Nompoh Wahyuh Raja berkesempatan menjadi delegasi dari instansi magangnya yaitu Subbidang Pengembangan Masyarakat Pariwisata, Bidang Diklat Pengembangan SDM Aparatur dan Transformasi, Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pariwisata dalam kegiatan Coaching Clinic Event 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Coaching Clinic Event merupakan kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk mengangkat kualitas penyelenggaraan Calendar of Event (CoE) 2019 agar lebih profesional dan berstandar Internasional. Coaching clinic event diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 17-18 Juli 2019 bertempat di Sparks Luxe Hotel Jakarta Pusat dan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya. Coaching Clinic Event juga digelar untuk meningkatkan kompetensi SDM kepariwisataan serta menjadi salah satu investasi Kemenpar di bidang Sumber Daya Manusia agar para praktisi pembuat acara/festival yang memiliki standar tinggi sehingga dapat meningkatkan citra, kesan dan daya tarik wisatawan terhadap Indonesia. Coaching Clinic Event menghadirkan narasumber dari kalangan profesional seperti Denny Malik profesional di bidang choregrapher dan music arrangement yang juga sebagai Kurator Bidang Festival dalam TIM CoE; Danny M. Noeranto “Ceper” ahli di bidang stage, sounds and lighting atau show director; Dewi Gontha (Dirut Java Festival Production) kompeten di bidang musik skala nasional dan internasional; Jamaludin Mahmood (International Commissaire UCI) di bidang sport tourism; dan Intan Ayundavira (Event Director JFC) yang berkompeten di bidang fashion designer. Kegiatan tersebut juga diikuti sekitar 200 orang peserta yang terdiri atas penyelenggara event/festival dari Dinas Pariwisata 34 propinsi, Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten yang terpilih, komunitas yang terpilih, dan Tim CoE 2019 Kemenpar.
Mahasiswa IP UMM jadi Delegasi Kementerian dalam Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
Sejak tanggal 1 Juli, program magang riset pemerintahan yang menjadi program unggulan dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM sudah mulai dilaksanakan. Seluruh mahasiswa IP diberikan kesempatan untuk terjun langsung di beberapa instansi/lembaga pemerintah, baik yang ada di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur hingga di Kementerian/Lembaga yang ada di pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan magang riset pemerintahan sampai tanggal 31 agustus mendatang. Begitupun dengan 2 (dua) orang mahasiswa IP UMM yakni Yuda Dwi Hanggara dan Reynold Septian Multhy Yuana yang melaksanakan magang di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rabu 17 Juli 2019, kedua mahasiswa ini juga mendapatkan kesempatan menjadi delegasi dari intansinya (Asdep Pengembangan Wisata Budaya) untuk menghadiri sosialisasi pembangunan zona integritas (ZI) . Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Sari Pan Pacific Jakarta. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan instansi pemerintahan dan birokrasi yang bersih serta bebas dari korupsi atau sering disebut dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini dibuka langsung oleh Plt. Sekretaris Menteri Kementerian Pariwisata Ibu Ni Wayan Giri Adnyani. Sosialisasi ini juga diisi dengan penyampaian materi oleh 2 (dua) orang narasumber yaitu Ibu Naftalina Sipayung, SH., MAP yang memaparkan materi tentang komitmen dari pimpinan untuk memulai reformasi birokrasi, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan hingga manajemen zona integritas. Sedangkan Ibu Desmarwita Sipayung, SH., MAP selaku Kabid Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menyampaikan materi tentang pemahaman penanganan pengaduan masyarakat, cara pencegahan tindak korupsi serta 3 aspek utama reformasi birokrasi yaitu Start, Stop dan Continue. 3 aspek ini merupakan suatu kesatuan yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap masyarakat.
Mahasiswa IP UMM Ikut Selenggarakan Kegiatan Monitoring Pengelolaan IPAL
Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, mahasiswi IP UMM yakni Hikmatul Fitri yang saat ini tengah melaksanakan magang riset pemerintahan di Bidang Air Minum dan Air Limbah (AMAL), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang turut serta dalam penyelenggaraan kegiatan monitoring dan peningkatan kapasitas kinerja serta pelaporan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang bertempat di Hotel Trio Indah Kota Malang. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk mengetahui kendala-kendala yang tejadi dalam proses pengelolaan IPAL sehingga dapat dirumuskan secara bersama-sama bagaimana solusi permasalahannya. Kegiatan monitoring ini juga diisi dengan presentasi dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terkait dengan kondisi IPAL yang terdapat di masing-masing Kecamatan saat ini. Dari pemaparan inilah dapat diketahui bagaimana kreatifitas masyarakat dalam mengelola IPAL. Di samping presentasi oleh TFL, juga ada pemaparan materi dari Ibu Yuni Lestari selaku Kepala Bidang AMAL DPUPR Kota Malang. Beliau mengatakan bahwa kedepannya setiap pengelola IPAL harus memiliki legalitas yang sah dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga dapat mempermudah proses pengelolaan IPAL dan agar dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) IPAL Kota Malang. Di Kota Malang sendiri terdapat 98 IPAL dan 20 IPAL diantaranya masih belum ada yang mengelola, sehingga masih dikelola secara langsung oleh Bidang AMAL DPUPR Kota Malang bersama dengan asosiasi pengelolaan IPAL seperti Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Dengan adanya kegiatan ini, harapannya seluruh IPAL yang ada di Kota Malang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kreatifitas masing-masing pengelolanya.
