Prodi Ilmu Pemerintahan dan College of Local Administration (COLA), Universitas Khon Kaen, Thailand Perkuat Kerjasama
Sebagai salah satu program studi unggulan, Prodi IP terus berbenah dan berkembang. Prodi IP hadir sebagai bagian dari epistemic community yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Melalui program kerjasama atau kemitraan dengan Universitas Luar Negeri, Prodi IP ingin membuktikan sekaligus mewujudkan Visi Prodi yakni, menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf Internasional untuk mendukung terwujudnya effective government sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam. Universitas Khon Kaen, Thailand, menjadi salah satu mitra atau partner Prodi IP dalam mencapai visi tersebut. Prodi Ilmu Pemerintahan sukses menyelenggarakan International Guest Lecture dengan mengundang Dekan COLA, Universitas Khon Kaen, Thailand, Assoc. Prof. Dr. Supawatanakorn Wongtanavhasu (17/10). Acara ini digelar di Aula Lt.9, Gedung Kuliah Bersama (GKB IV), Universitas Muhammadiyah Malang. Kehadiran Dekan COLA ke Universitas Muhammadiyah Malang, merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan program studi yang bertaraf Internasional. Beliau memberikan kuliah umum dihadapan 420 mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan topik bahasan Pelayanan Sektor Publik di Thailand. Kegiatan ini sukses membuat mahasiswa antusias untuk mengikuti Kuliah Tamu. Acara ini sendiri dibuka langsung oleh Wakil Dekan I, Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si, dan Kaprodi IP, Salahudin, M.Si, M.PA, juga memberikan kata sambutan. Kegiatan International Guest Lecture ini merupakan bagian dari rangkaian kerjasama yang telah disepakati (MoU). Sebelumnya, enam mahasiswa Ilmu Pemerintahan tengah mengikuti program Student Exchange di COLA, Universitas Khon Kaen, Thailand, selama satu bulan. Selama di sana, mahasiswa Ilmu Pemerintahan mengikuti perkuliahan dan belajar budaya serta tradisi setempat. Program ini nantinya akan digarap secara serius antara Prodi IP dan COLA agar bisa berlanjut menjadi transfer credit.
Magang Riset di Kemenkumham Direktorat Jenderal Imigrasi, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM Belajar Tentang Visa Hingga APEC Card
IP UMM – Bukan sesuatu yang baru bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Malang ketika memasuki awal semester ke-7 di isi dengan magang. Magang menjadi salah satu kegiatan wajib dan tentunya menarik, terlebih lagi magang di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ini bukan sekedar magang biasa, namun juga biasa disebut “Magang Riset”. Magang Riset sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh sekaligus menambah pengalaman mahasiswa peserta magang di berbagai Instansi, utamanya sering di cari oleh peserta magang khususnya IP UMM yang berkaitan dengan Instansi di dalam Pemerintahan. Misalnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Instansi Pemerintahan lainnya. Danar Setia Aji Pamungkas dan Dela Yoshinta, Misalnya. Kedua mahasiswa IP angkatan 2015 dan 2014 tersebut turut menceritakan pengalaman yang didapat saat magang di Direktorat Jenderal Imigrasi Subdit Visa Kemenkumham baru-baru ini. “Magang di Ditjen Imigrasi merupakan sesuatu hal yang luar biasa, dimana instansi ini selalu bersedia menerima mahasiswa untuk magang disana. Terbukti silih berganti setiap bulannya, saat awal kami disini ada beberapa kelompok lain yang berbeda kampus yang juga sedang menempuh magang disini. Dengan waktu yang lumayan relatif mulai dari 2 – 4 bulan. Ditambah yang menjadi spesial dari magang kami adalah magang riset dimana berbeda dengan magang biasa, kami magang sambil meneliti tentang judul penelitian yang kami teliti,” ujarnya. Biasanya mengenai berkas yang diperlukan ketika hendak magang disana, berkas-berkas yang disyaratkan cukup mudah seperti mengajukan surat permohonan magang yang disediakan jurusan / fakultas, fotocopy KHS dan KTM dan berkas-berkas yang diperlukan lainnya. “banyak sekali yang kami pelajari disana, mulai ikut membantu menganalisis berkas kasus yang terjadi berkaitan dengan WNA, Standar Operasional Prosedural yang berkaitan dengan Visa, mulai dari Visa Ijin Tinggal Terbatas, Visa Ijin Tinggal Tetap sampai dengan tata cara pengajuan Kartu APEC bagi pebisnis bonafit di Indonesia, kami belajar banyak disana,” Jelas mereka tentang pengalaman yang didapat selama magang. “Selain itu, ada juga pengalaman unik saat mendapatkan hal yang menarik bilamana menghadapi pemohon pembuatan kartu APEC yang sulit, dimana hal ini merupakan salah satu pengalaman berharga yang jarang didapatkan dimanapun mulai dari cara menangani sampai selesai,” tuturnya. “Overall magang di Ditjen Imigrasi sangatlah menyenangkan dan bermanfaat, bukan hanya demi mendapatkan pengalaman untuk kerja nantinya namun juga hal-hal yang berguna lainnya.” ungkapnya. (Danar Setia Aji Pamungkas & Dela Yoshinta Marisha)
Mahasiswa Prodi IP Magang Riset di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
Magang riset merupakan program wajib praktik pemerintahan yang harus diikuti oleh mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang yang tengahmenempuh semester 7. Dalam magang riset tersebut, mahasiswa tidak hanya mendapat pengalaman bagaimana lingkungan kerja di instansi pemerintahan, namun mahasiswa juga harus melaksanakan riset sesuai dengan penelitian yang mereka pilih. Dua mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Moch. Novrizal Dematheo dan Fitrotul Lathifah mendapat kesempatan untuk magang riset di Kementerian Sosial pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial setelah mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang ada di Kementerian Sosial. Prosedur tersebut yaitu dengan mengirimkan proposal penelitian dan curriculum vitae. Magang riset di Kementerian Sosial dimulai pada tanggal 3 September 2018, kedua mahasiswa tersebut ditugaskan masing-masing di Sekretariat Bagian Umum dan Sekretariat Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Adapun kedua mahasiswa tersebut ditugaskan di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut karena disesuaikan dengan riset kedua mahasiswa tersebut mengenai Urgensi Taruna Siaga Bencana dalam Menanggulangi Bencana Alam di Nusa Tenggara Barat, dimana dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut terdapat Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Pada saat magang riset tersebut, mahasiswa mengambil narasumber salah satu tim TAGANA yaitu Pak Husin yang ikut terjun langsung saat terjadi bencana di NTB, pegawai di Direktorat Perlindungan Sosial Bencana Alam biasa menyebutnya Sang Master TAGANA, karena sudah tak terhitung lagi beliau ikut serta menjadi relawan saat ada bencana di Indonesia. Pak Husin mengatakan bahwa, “Taruna Siaga Bencana atau biasa disingkat dengan TAGANA merupakan tim relawan untuk menanggulangi bencana.” Pada saat kami penelitian atau melakukan wawancara dengan Pak Husin, kami mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu baru soal penanganan kebencanaan tentu saja melalui peran aktif TAGANA. Yang biasa disebut juga ujung tombak PSKBA ketika terjadinya bencana diberbagai daerah, Pak Husin banyak menceritakan pengalaman dilapangan yang sangat menginspirasi kami dimana beliau pernah dijarah oleh perampok ketika mendistribusikan bantuan pangan, obat-obatan, pakaian ke Palu dan ketika beliau dan tim TAGANA yang hamper terkena tanah longsor ketika berada di Sumatera Utara. Selain nyawa yang menjadi taruhan juga terkadang beban mental juga mereka dapati, seperti ketika bencana gempa di NTB dimana Pak Husin dan timnya ingin menjangkau daerah terpencil guna menyalurkan bantuan namun terjebak oleh jalan yang rusak karena bencana sehingga akomodasipun terhambat dan tak urung banyak protes dan hinaan yang didapat. Selain mendapatkan pengalaman berharga dari hasil wawancara dengan Pak Husin, kami juga belajar banyak mengenai cara kerja sekretariat. Dimana sangat berperan penting menjadi penghubung di beberapa bagian Linjamsos juga, diantaranya kami sering melakukan koordinasi dengan bagian lain, berdiskusi dengan bagian lain, dan mengikuti rapat koordinasi bersama bagian PSKBA, JSK, dan PSKBS. Mungkin bila kami berada diantara bagian tersebut tidak akan mendapat pengalaman untuk saling berkomunikasi dengan bagian lainnya sebab bagian-bagian tersebut sudah terfokus dengan peran dan tusi mereka sendiri-sendiri. Jadi kami sangat bersyukur berada dibagian sekretariat. Terima kasih untuk waktu 2 bulan yang begitu berarti bagi kami dan tidak akan pernah kami lupakan, terima kasih untuk Jurusan Ilmu Pemerintahan yang memberikan kepercayaan kepada kami berdua serta Kementerian Sosial RI yang telah mau menerima kami magang, kami haturkan banyak terima kasih.
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Presentasikan Hasil Riset Di International Workshop Power, Conflict, and Democracy (IW-PCD)
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, Listiana Asworo, berkesempatan mempresentasikan hasil risetnya di acara International Workshop Power, Conflict, and Democracy (IW-PCD) yang diselenggarakan di Yogyakarta(26-28/09). Acara ini hasil kerjasama Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Oslo Norwegia. Mengangkat tema tentang “Refleksi 20 Tahun Reformasi di Indonesia, acara ini menghadirkan invite speakers yang berasal dari berbagai negara dan lembaga antara lain, Olle Tornquist (Universitas Oslo, Norwegia), Kristian Stokke (Universitas Oslo, Norwegia), Stale Angen Rye (NTNU, Norwegia), Gerry van Klinken (KITLV, Universitas Amsterdam, Belanda), Max Lane (Universitas Melbourne, Australia), Nicolaas Waraouw (Universitas New South Wales), Cornelius Lay (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), dan para Indonesianis lainnya. Para peserta IW-PCD termasuk Dosen Listiana, diberi kesempatan untuk mempresentasikan penelitiannya yang berjudul “Multiculturalism in Indonesia: An Utopia?FPI, Floating State, and The Absence of Public”. Argumentasi yang ingin disampaikan di forum tersebut adalah Multikulturalisme yang hendak ditegakkan dengan nalar legal-formal tidaklah efektif. Ini terjadi karena prasyarat yang harus dipenuhi tidak dipahami oleh negara, yakni trancedental and neutral state, dan sense of public. Negara yang seharusnya netral dan transedental justru “bermain” dengan kelompokvigilante. Ini juga diperparah dengan absennya masyarakat di ruang-ruang publik. Masyarakat tidak memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Studi yang dilakukan oleh Dosen Listiana mendapat respon dari berbagai kalangan, termasuk Gerry van Klinken yang menyebutkan bahwa kajian tentang multikulturalisme di Indonesia menarik untuk ditelisik, karena berbeda dengan negara-negara multikultur lainnya, yang memiliki akar konflik yang sangat tinggi. Indonesia memiliki potensi konflik juga, tetapi baginya itu hanya percikan-percikan dan tidak sampai meledak. Mengapa tidak sampai meledak? Itulah yang menarik baginya. Riset-riset yang telah dipresentasikan dalam forum ini, akan ditindaklanjuti sebagai tulisan di jurnal Power, Conflict, and Democracy dengan tema Refleksi 20 Tahun Reformasi di Indonesia. Tentunya, dengan memperhatikan masukan-masukan dari para reviewer. Ini merupakan peluang atau kesempatan untuk membawa nama Prodi Ilmu Pemerintahan, UMM, ke kancah global.
Tangkal Paham Radikalisme dan Separatisme, Prodi IP Bekali Mahasiswa Baru dengan Internalisasi Kebangsaan.
Rabu (12/9) bertempat di Aula GKB 3 Lantai 6, Prodi Ilmu Pemerintahan bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Pemerintahan (HIMAP) menggelar Kuliah Perdana bertajuk “ Internalisasi Pemahanan Kebangsaaan di Era Millenial Menuju Bangsa yang Berkemajuan”. Kuliah Perdana ini menghadirkan Dosen Senior IP sebagai pembicara yaitu, Heru Mulyono, S.IP, MT, dan Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, yang dimoderatori oleh Listiana Asworo, S.IP, MA. Kegiatan ini juga diikuti oleh 300 mahasiswa baru Prodi Ilmu Pemerintahan. Mengawali rangkaian kegiatan, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA, memberikan sambutan sekaligus membuka Kuliah Perdana ini. Di dalam kata sambutannya, beliau menyampaikan jika mahasiswa sekarang ini sedang menghadapai persoalan bangsa yang begitu kompleks. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, serta keamanan. Untuk itu beliau berpesan agar mahasiswa baru hendaknya memiliki empati dan berpikir solutif atas permasalahan bangsa dan negara. Berangkat dari refleksi atas persoalan bangsa dan negara, khususnya ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari paham-paham radikalisme, separatisme, dan fundamentalisme, Kuliah Perdana ini bertujuan untuk menanamkan kembali rasa cinta terhadap Tanah Air melalui internalisasi kebangsaan ke dalam diri mahasiswa. Jika Negara-Negara maju sudah membicarakan tentang artificial intelligence, penghitungan tangkapan karbon, rekayasa genetic, Indonesia masih harus menguatkan pondasinya dari serangan gerakan-gerakan ekstrimis yang hendak memecah-belah Indonesia. Apalagi, di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi yang kian massif, ancaman dan tantangan terhadap keutuhan NKRI menjadi semakin berat. Teknologi sebagai ciri era modern, justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyebar ujaran kebencian, menyebar aliran-aliran radikalisme dan separatisme. Sementara, pengguna teknologi tersebut paling banyak diwakili oleh kalangan muda. Sehingga, paham-paham ekstrim ini sejatinya secara langsung menyasar kalangan muda. Untuk menangkal gerakan radikal dan separatis tersebut, yang perlu dilakukan adalah reaktualisasi peran. Jika dahulu, internalisasi wawasan kebangsaan dilakukan dengan cara indoktinasi-sosialisasi, kini harus disesuaikan dengan perubahan jaman menjadi demokratis-emansipatoris. Maknanya, wawasan kebangsaan tidak hanya diberikan melalui sosialisasi tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Heru Mulyono menegaskan bahwa kaum muda harus peka atau sensitive terhadap persoalan dan ancaman bangsa, baik ancaman yang berasal dari eksternal maupun internal, ancaman bersifat militeristik maupun non-militeristik. Untuk menanggulangi bahaya tersebut, Heru Mulyono berpesan kepada mahasiswa untuk selektif dalam memilih organisasi yang akan diikuti. Heru Mulyono juga menyampaikan bahwa kaum muda harus memiliki jiwa semangat, gotong royong dan sikap toleransi yang tinggi. Senada dengan Heru, Tri Sulistyaningsih juga berpendapat bahwa generasi millennial harus melek politik, tidak boleh apatis, peka terhadap permasalahan bangsa, serta menghindari ujaran-ujaran palsu dan provokatif. Sebagai mahasiswa Muhammadiya, sudah seyogyanya mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan juga mengamalkan nilai-nilai atau ajaran muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari agar karakter dan kepribadian bangsa tidak luntur tergerus arus modernisasi dan globalisasi.
Prodi IP Gelar Diskusi Publik Bertema “Praktik Korupsi dan Mafia APBD”
Sabtu, 8 September 2018, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM menyelenggarakan Diskusi Publik bertema “Praktik Korupsi dan Mafia APBD”. Acara ini menghadirkan Bapak Luthfi J. Kurnian sebagai pegiat anti korupsi, H Lookh Mahfudz mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014, Bapak Edi Rudianto dari Pemuda Muhammadiyah dan Salahudin Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM. Acara yang dihadiri oleh sekitar 40 tamu undangan dari berbagai stakeholder baik itu praktisi, akademisi, advokat, jurnalis maupun dari NGO. Diskusi Publik ini membahas tentang akar masalah korupsi di tingkat lokal, terutama yang terjadi di kota Malang. Dari hasil pemaparan pemateri setidaknya ada tiga temuan penyebab korupsi di kota Malang. Pertama, sistem kepartaian yang tidak terlembaga secara demokratis yang menyebabkan menguatnya partai politik oligarkis. Sehingga memunculkan kader maupun calon legislatif yang tidak memiliki integritas. Padahal partai politik merupakan pintu utama menuju kursi kekuasaan. Kedua, sistem proporsional terbuka yang liberal membuka celah terjadinya praktik money politic untuk memperoleh kursi kekuasaan. Politik biaya tinggi ini membuka celah masuknya donatur atau pengusaha untuk membiayai cost politik dengan kompensasi kebijakan anggaran dan pembangunan untuk memuluskan proyek-proyek mereka. Ketiga, penyebab korupsi adalah lemahnya kekuatan civil society sehingga proses politik kebijakan pengaggaran di kooptasi oleh kepentingan elite eksekutif dan legislatif. Karena ketiga sumber tersebut, korupsi di daerah dibajak oleh elit, baik itu oleh elite pemerintah maupun elite pengusaha, akibatnya anggaran pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sulit terealisasi. Solusi yang ditawarkan untuk memutus mata rantai korupsi adalah pertama perlu penguatan kelembagaan Partai politik yang demokratis untuk memutus kekuatan oligarkis di tubuh partai politik. Kedua, penguatan civil society untuk menumbuhkan gerakan moral dan kesadaran kolektif agar mengawal pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terakhir, adalah menumbuhkan sikap asketis dan keneragawanan dari para pemimpin.
Jaring Aspirasi, Dosen Prodi IP Lakukan FGD Sebagai Bagian Pengabdian Eksternal Ristek Dikti Tahun Ketiga
Dosen senior Prodi IP, Dr. Tri Sulistyanigsih, M.Si, memimpin FGD yang bertajuk “Integrasi Antar Lembaga Dalam Pengembangan Wisata Agro Berbasis Community Development” di Dusun Payan, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji (9/8). FGD ini diselenggarakan dalam rangka tindak lanjut Pengabdian Eksternal Ristek Dikti yang sudah memasuki tahun ketiga. Tujuannya adalah untuk menggali dan mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah berlangsung selama dua tahun. Tahun ketiga ini difokuskan pada program pembentukan desa wisata. Sehingga, harapannya juga bisa memberdayakan kelompok tani Lancar Jaya. Tim Pengabdi terdiri dari para akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Widya Gama Malang. Dari Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si sebagai Ketua Tim, Drs. Jainuri, M.Si, dan Hevi Kurnia Hardini, MA.Gov. Sementara, dari Universitas Widya Gama Malang diwakili oleh Dr. Purnawan D. Negara, MH. Adapun Peserta FGD ini adalah Pengawas, Pengurus, serta Anggota Kelompok Tani Lancar Jaya. FGD ini juga dihadiri oleh Camat Bumiaji, Aditya Prasadja, S.STP, M.AP, yang juga ikut urun rembug dalam kegiatan ini. Sehingga, FGD ini juga menjadi bentuk konsolidasi antara berbagai stake holder yang terlibat. Mulai dari masyarakat sasaran, institusi pemerintahan (Kecamatan Bumiaji), dan juga pihak tim Pengabdi dari Universitas. Hasil dari FGD ini adalah disepakatinya rencana pembuatan desa wisata berbasis potensi. Desa Punten memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Potensi yang dimiliki adalah wisata petik jeruk, pembuatan pupuk organic, dan juga peternakan kelinci. Potensi desa Punten juga akan dikonsentrasikan pada pengembangan kawasan konservasi dan wisata edukasi. Tentunya, untuk mewujudkan desa wisata Punten membutuhkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, FGD ini menjadi jaring aspirasi untuk menampung dan mempertemukan apa yang dikehendakai antara kelompok sasaran dengan tim pengabdi.
Kongres Fokkermapi 2012 di Manado, Gagal Membentuk Pengurus Baru
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMAP) mengirim enam delegasi pada kegiatan Kongres Nasional Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemeriantahan se-Indonesia (Fokkermapi) di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado (5-9/11/2012). Kegiatan Kongres Fokkermapi dipandang penting untuk diikuti karena sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi untuk pengembangan Fokkermapi, jurusan ilmu pemerintahan, dan bangsa dan negara. “Kongres Fokkermapi adalah kegiatan rutin mahasiswa ilmu pemerintahan yang bertujuan untuk membangun bangsa dan negara”, tutur Riyanda Barmawi, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM ini. Kegiatan Kongres yang dilaksanakan tujuh hari itu berlangsung dengan sukses meskipun terdapat kendala-kendala teknis. “Meskipun diwarnai perdebatan hangat antara peserta, kongres berjalan dengan sukses. Sidang yang baru dibuka oleh Stering Commite langsung dihujani interupsi oleh setiap delegasi terutama dari Wilayah V Sulawesi. Dan di arena kongres Kemarin, ketegangan semakin menjadi-jadi ketika permasalahan LKPTMNas yang dinilai oleh beberapa delegasi tidak sesuai dengan amanat Kongres Fokkermapi 2011 di Universitas Muhamadyah Malang, tutur Rian, Mahasaiswa Ilmu Pemerintahan UMM asal Maluku Utara ini. “Ketegangan terjadi karena kesalahpahaman antara peserta kongres tentang konsep Latihan Kepemimpinan Tingkat Madya Nasional (LKPTMNas), tutur Monica, mahasiswa ilmu pemerintahan UMM, yang juga ikut pada kongres itu. Akibat dari perdebatan yang tiada henti, Kongres Fokkermapi 2012 tidak menghasilkan kepengurusan baru. “Perdebatan alot antara peserta Kongres tidak menghasilkan kepengurusan baru Fokkermapi, ini sangat disayangkan”, tutur Monica dengan kecewa.
Lab IP, Menyiapkan Sarana dan Optimalisasi Praktikum
Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab IP) dipandang sebagai sarana penting dalam mewujudkan kompetensi mahasiswa dalam meneliti dan menganalisis perkembangan pemerintahan, politik, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan kompetensi tersebut, Laboratorium Ilmu Pemerintahan melakukan tiga hal penting yaitu: penguatan sarana perangkat keras dan perangakat lunak, pengembangan sumber daya manusia, dan optimalisasi program praktikum dan program pendukung pengembangan keterampilan mahasiswa. Drs. Krishno Hadi, MA., menjelaskan “Laboratorium ilmu pemerintahan memiliki 18 unit komupter, 1 unit projector, 2 unit laptop, 1 unit camera digital, 1 dan unit handycome. Perangkat lunaknya tersedia program GIS dan program manajemen asset. Untuk menopang operasionalisasi perangkat tersebut kami siapkan satu tenaga laboran. Sarana tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan praktikum dan pelaksanaan program ilmiah yang lain seperti penelitian, diskusi, dan seminar”, jelasnya menguraikan kondisi laboratorium. “Semester ini (semester ganjil 2012/2013-red) terdapat dua mata kuliah praktikum yaitu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dan mata kuliah manajemen Sistem Informasi Manajemen (SIM). Dua mata kuliah tersebut direncanakan praktikum survey pelayanan publik untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, dan praktikum Geographyc Information System (GIS) untuk mata kulaih Sistem Manajemen Informasi (SIM)”, lanjutnya menjelaskan praktikum. Selain program praktikum, laboratorium juga berusaha untuk menghidupkan forum diskusi mahasiswa dan menyediakan literatur seperti buku dan jurnal.
Selamat, Dosen Prodi IP UMM Menjadi Pengurus Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) Periode 2018/2019
Bertempat di Ruang Seminar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si dan Hevi Kurnia Hardini, MA.Gov, Dosen senior Prodi IP UMM, disahkan menjadi Pengurus ADIPSI masa bakti 2018/2019 (28/7). Dalam rapat evaluasi dan penyusunan program kerja baru tersebut, Prodi IP mendapat kehormatan dimana dua dosen senior nya menjadi pengurus inti ADIPSI. Masing-masing menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Sekretaris dua Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI). Kepercayaan yang diberikan kepada dua Dosen Senior Prodi IP ini tidak terlepas dari dedikasi, komitmen, kualitas serta kapasitas yang dimiliki oleh Ibu Tri dan Ibu Hevi, sapaan akrab beliau. Rapat pengurus tahunan ADIPSI yang membahas restrukturisasi kepengurusan juga difokuskan untuk menyusun program kerja baru. Program kerja baru tersebut lebih difokuskan pada eksistensi Dosen Prodi IP, yakni meningkatkan kualitas dan kapasitas melalui jejaring kemitraan dan kolaborasi antar dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia. Asosiasi ini merupakan wadah jejaring bagi dosen-dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia agar dapat meningkatkan kemampuan personal dosen dengan saling bekerjasama dan berkolaborasi. Misalnya, mengadakan penelitian bersama, sehingga academic paper terfasilitasi, mengidentifikasi kepakaran agar lebih mudah berkolaborasi,dan sebagainya. Dengan demikian, hasil rapat tahunan ADIPSI yang digelar hari Sabtu (28/7) kemarin tidak hanya mengesahkan restrukturisasi pengurus baru ADIPSI tetapi juga menyusun program kerja baru. Inilah amanah yang akan diemban dosen senior Prodi IP selama satu tahun ke depan. Tentunya, Prodi IP UMM sangat bangga atas prestasi yang dicapai oleh Ibu Tri dan Ibu Hevi. Dosen senior Prodi IP yang tidak hanya memiliki segudang prestasi di bidang akademik tetapi juga aktif di organisasi ADIPSI. Selamat !
