Prodi IP UMM Gelar FGD Tentang “Strategi Pelembagaan Good University Governance Dalam Pengelolaan Institusi Pendidikan”
Dalam rangka Penyelenggaraan Institusi Pendidikan yang tanggap dengan kemajuan dan perkembangan jaman, Institusi Perguruan Tinggi diharapkan memiliki inovasi, kebebasan menentukan kurikulum dan bidang akademis lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga Institusi Pendidikan yakni Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diwakili oleh Dr.Suswanta, M.Si dan Awang Daru Murti, M.Si, JurusanIlmuPemerintahanUniversitasMuhammadiyah Malangdan Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada bertemu untuk merancang strategi dalam usaha menerapkan konsep Good University Governance di Kampus Putih, Universitas Muhammadiyah Malang (Senin,30/04/18). Ketiga Insititusi Pendidikan tersebut terpilih menjadi pilot project didasarkan atas fakta bahwa ketiganya telah memperoleh akreditasi A dan bereputasi baik serta mempunyai status kelembagaan yang berbeda. Kegiatan FGD ini diawali sambutan oleh DekanFISIP UMM, Dr.Rinikso Kartono, M.Si. Beliau menjelaskan bahwa Tata Kelola Perguruan Tinggi harus mengedepankan prinsip efektifitas dan efesiensi. Karena itu, FISIP UMM telah dan akan terus melakukan inovasi sistem yang mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Selanjutnya, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP, M.Si, M.P.A, juga menjelaskan tentang bagaimana tata kelola Prodi yang merujuk pada UU PT No.12/2012, SNPT (Permen No.44/2015), dan KKNI (Perpres No.8/2012) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban harus memiliki prinsip-prinsip partisipatif, inovatif, transparansi, efektif dan efisien, akuntabilitas dan responsibilitas, demi tercapainya target-target tata kelola Prodi. Sementara itu, tim peneliti juga memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami keunggulan tata kelola prodi yang status akreditasnya sudah A. Hasil riset ini akan didesiminasikan pada kegiatan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Prodi IP Sukses Gelar Seminar Nasional dan Teken MoU Kerjasama Dengan 3 Institusi
Prodi Ilmu Pemerintah kembali sukses menggelar kegiatan akbar yakni, Seminar Nasional bertajuk “Mengawal Demokrasi Untuk Pembangunan Daerah (Kamis, 27/04). Seminar Nasional kali ini menghadirkan para pakar Demokrasi dan Pembangunan Daerah. Sebelum Seminar Nasional dibuka, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP, M.Si, M.P.A memberikan sambutan bahwa dengan terselenggaranya Seminar Nasional ini Prodi IP yang semakin berkemajuan dan siap memperluas jaringan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan mitra kerjasama (Pemkab Malang, Perludem dan KPU Kota Malang). Acara ini dibuka langsung oleh Dr.Rinikso Kartono, M.Si, selaku Dekan FISIP-UMM sekaligus memberikan pemaparan tentang “Demokrasi Kriminal” yang merupakan realita demokrasi di Indonesia. Mengawali sesi pertama, dihadirkan tiga narasumber yang berkompeten, yaitu, pertama, Titi Anggraeni,SH,MH, Direktur Perludem (Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi). Mengambil Tema tentang “Masyarakat Sipil Mengawal Pilkada Untuk Pembangunan Daerah”, Titi Anggraeni memaparkan tentang tantang Demokrasi Era Kontemporer dimana perjalanan demokrasi Indonesia ditentukan oleh Kelompok Muda. Kelompok Muda diharapakan melek politik, memiliki bargaining position terhadap para kandidat yang maju. Tidak hanya punya pengetahuan tentang politik, tetapi juga memiliki kesadaran dan kapasitas sebagai warganegara yang cerdas. “Anak muda sekarang harus berani membuat transaksi politik, bukan politik transaksional”,tegasnya. Sementara Dr.Rachmad Hardijono, S.Sos, M.Si, Asisten Bupati Malang, menegaskan bahwa Kabupaten Malang sedang bersiap untuk membuat kawasan Ekonomi Khusus demi Pembangunan Daerah yang lebih baik. Selanjutnya, dari prespektif Akademisi, Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, selaku Dosen senior Prodi IP juga mengamini bahwa Pemimpin Daerah yang dihasilkan dari Proses Pilkada yang baik akan menghasilkan Pemimpin Daerah yang berorientasi pada Pembangunan Daerah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Sesi pertama diakhiri dengan Penandatanganan MoU antara Prodi IP dengan Lembaga Perludem dan Pemerintah Kabupaten Malang. MoU ini adalah bentuk perluasan jaringan demi pengembangan Prodi IP yang semakin maju dan mengglobal. Memasuki sesi kedua, Dr.Asep Nurjaman, M.Si, dosen senior Prodi IP, mengawali diskusi dengan tema “Pertanggungjawaban Demokrasi di Era Otonomi Daearah”. Desentralisasi politik di daerah membawa konsekuensi logis yakni, daerah yang lebih responsif, tercipta regenerasi, kestabilan daerah adalah kunci stabilisasi nasional. Namun, dalam pratiknya, terjadi anomali yang menciderai desentralisasi politik tersebut, yakni money politics, fenomena ‘kutu loncat’, vote buying, dan sebagainya. Inilah wajah asli demokrasi kita saat ini. Selanjutnya, Dr.Saiman, M.Si, dosen senior Prodi IP, juga menegaskan bahwa Pemilu tidak hanya persolan di Kotak Suara saja. Tetapi jauh dari itu, ada implikasi ke depan yang harus diperhitungan bagi Pembangunan Daerah. “Jadi, pilihlah Pemimpin Daerah yang pro terhadap rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah”, ungkapnya. Hal ini sesuai tema yang beliau paparkan tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan. Terakhir, Zaenudin, ST, MAP, Ketua KPU Kota Malang, menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah jalan atau pintu untuk menggapai pembangunan daerah, bukan tujuan yang akan dicapai itu sendiri. Untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang baik dan kompeten, serta pro rakyat, hal yang harus dilakukan adalah mensukseskan agenda pemilu sehingga pembangunan daerah bisa terwujud. Di akhir sesi kedua, Prodi IP juga menandatangani MoU dengan KPU Kota Malang sebagai wujud dari perluasan jaringan, kolaborasi, atau mitra kerja Prodi IP. Sehingga ke depan terealisasi kerjasama-kerjasama yang baik dengan ketiga mitra tersebut.
Pers Prodi IP Gelar Diskusi Soal Otonomi Daerah
Otonomi daerah memang dipuji sebab memberikan ruang ekpresi secara luas bagi pemerintahan lokal dalam membangun kebijakan publik berbasis kearifan lokal. Dengan segala atribut kewenangan luas yang dimiliki pemerintah daerah dituntut mampu mengkreasikan secara terukur berbagai macam model kebijakan daerah yang mampu mendorong tumbuh-kembangnya ekonomi lokal/masyarakat. Mimpi itulah yang berusaha dipotret dalam diskusi rutin Pecinta Riset dan Menulis (Pers) IP UMM, jum’at (27/04/2018). Diskusi yang mengambil tema Potret Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah, penguatan atau pelemahan’’ disajikan oleh Danang Kurniawan, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM angkatan 2015. Diskusi epistemik yang berlangsung dinamis ini berusaha memotret secara kritis apakah otonomi daerah berhasil membangun pelembagaan ekonomi lokal dengan berhasil membawa perbaikan kesejahteraan di daerah. Dengan mengambil Kabupaten Madiun sebagai contoh, penyaji memberikan gambaran bahwa ada kegagalan praktek pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal di daerah. Pemerintah daerah belum mampu secara maksimal menstimulus tumbuhnya pusat-pusat ekonomi masyarakat seperti UMKM. Pemerintah daerah terlihat kehilangan kapasitas dengan dalih klasih; anggaran terbatas dan lemahnya kapabilitas birokrasi. Fakta ini sebetulnya disetujui oleh semua peserta diskusi dengan menambahkan bukti di beberapa daerah yang memiliki problematika yang sama. Masalah ini sebetulnya bisa diselesaikan melalui perubahan paradigma pelayanan publik melalui New Public Manajemen (NPM) dimana menuntut birokrasi daerah lebih berorientasi pada melayani publik secara lebih efisien dan efektif. Prasyarat ini hanya akan terwujud jika ada political will yang tinggi dari kepala daerah untuk mau melakukan reformasi birokrasi dan kebijakan daerah. Tanpa itu, perubahan kesejahteraan yang salah satunya dapat didorong melalui pengembangan ekonomi lokal sulit diwujudkan.
Ketua Prodi IP UMM Ikut Serta dalam Lokakarya Penyusunan CP dan RPS Mata Kuliah Inti Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, Salahudin, S.IP, M.Si, M.P.A, ikut serta dalam kegiatan lokakarya Penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diselenggarakan oleh Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sebagai tuan rumah, dosen Prodi IP UMY menjadi panitia dalam kegiatan ini. Salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menyusun dan mengembangkan CP dan RPS yang disusun oleh KAPSIPI dan Prodi Ilmu Pemerintahan masing-masing. CP dan RPS yang disusun melalui kegiatan lokakarya selama tiga hari ini (19/21) akan dijadikan sebagai pedoman bagi Prodi Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia dalam mengembangkan kurikulum masing-masing. Karena itu, keikutsertaan ketua prodi dalam kegiatan tersebut sangat penting bagi Prodi IP UMM. Melalui kegiatan tersebut, ketua prodi dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga kemajuan Prodi Ilmu Pemerintahan di Indonesia, khususnya untuk pengembangan CP dan RPS Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam lokakarya ini, Ketua Prodi IP UMM bertanggung jawab menyusun CP dan RPS Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan UMM. “Alhamdulillah, saya diberi tanggung jawab oleh KAPSIPI untuk menyusun CP dan RPS Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan”, tutur Ketua Prodi IP UMM. Selama tiga hari (19/21), Ketua Prodi IP UMM menyusun CP dan RPS Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan secara sungguh-sungguh. Ketua Prodi IP UMM berhasil menyusun CP dan RPS untuk mata kuliah tersebut, dimana mata kuliah ini adalah mata kuliah inti Prodi Ilmu Pemerintahan. “Saya bersyukur, saya bisa menyusun CP dan RPS salah satu mata kuliah inti Prodi secara tuntas. Ini nanti akan dijadikan pedoman bagi Prodi IP seluruh Indonesia”, jelasnya.
Dosen Prodi IP Sukses Presentasikan Riset di Konferensi Internasional ADIPSI
Rabu, 11/04/2018, bertempat di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, tiga dosen Prodi IP sukses mengikuti serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI). Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai hari rabu, 11/04/2018, hingga jumat, 13//04/2018. Hari pertama dilaksanakan Konferensi Internasional dengan mendiskusikan tema tentang “Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement”. Diikuti oleh dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia yang tergabung dalam ADIPSI. Dalam acara tersebut, dosen Prodi IP yakni, Hevi Kurnia Hardini S.IP, MA.Gov, Muhammad Kamil, S.IP, MA, dan Listiana Asworo, S.IP, MA berkesempatan untuk mempresentasikan temuan risetnya masing-masing. Dosen Hevi mempresentasikan risetnya tentang “Government Strategic Collaborative Partnership in Tourism Affairs: Study in Malang and Batu City Government”, Dosen Kamil memaparkan hasil risetnya tentang “Environmental Politics: Model of Network Governance Policy in Water Resources Management and Conservation in Batu, East Java”, dan Dosen Listiana menjelaskan tentang “A New Strategy for Deepening Democracy: Critical Review of The Existence PSI As The Form of The Populist-Millennial Generation Political Party . Hari Kedua, ketiga dosen IP mengikuti Seminar Nasional tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, yang dilanjutkan dengan mengikuti Workshop tentang Penulisan Jurnal Internasional. Hari Ketiga, dosen diajak untuk belajar tentang kebudayaan dan keunikan yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
Pers (Pecinta Riset dan Menulis) Prodi IP Gelar ‘Klinik’ Pemerintahan Perdana
Jumat, 6/4/2018, Pers Prodi IP menggelar kegiatan ‘Klinik’ Pemerintahan. Klinik Pemerintahan merupakan wadah atau ruang diskusi keilmuan (epistemic community) yang membahas isu-isu atau permasalahan kontemporer di dalam pemerintahan. Dalam kegiatan perdananya, Pers IP membahas topik tentang “Korupsi Kepala Daerah”. Sebagai pemantik diskusi adalah Hendri Nurhadi Sismianto (Ketua Pers IP), yang akan ditanggapi oleh para peserta diskusi. Isu hangat yang menjadi penyakit “akut” baik di dalam Pemerintahan Nasional maupun Pemerintahan Daerah ini perlu segera dicari akar masalahnya dan cara mengatasinya. Dengan diskusi-diskusi epistemik semacam ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang menjangkiti Indonesia, sehingga tidak hanya mengkritik pemerintah. Tetapi, juga ikut pro-aktif dalam agenda membangun Indonesia.
Prodi IP Sukses Selenggarakan SE (Study Excursie) di Jakarta
Mahasiswa Prodi IP UMM didamping oleh Dosen Prodi IP, Muhammad Kamil, MA, sukses melaksanakan kegiatan SE (Study Excursie). Kegiatan ini adalah rangkaian kunjungan ke berbagai Kementrian dan Lembaga yang ada di Jakarta selama 3 hari (26-28/03/2018). SE merupakan kegiatan rutin Prodi IP untuk memberikan wawasan dan ilmu kepemerintahan kepada mahasiswa dengan langsung terjung ke lapangan mengunjungi serta berdialog dengan para birokrat. SE juga menjadi pintu masuk bagi Prodi IP untuk menindaklanjuti kerjasama dengan berbagai instansi tersebut. Singkatnya, SE memberikan manfaat yang penting bagi mahasiswa dan Prodi IP. Bagi mahasiswa, SE adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar langsung praktik pemerintahan. Bagi Prodi IP, kegiatan SE adalah perluasan jaringan kerjasama. Kunjungan pertama, Senin, 26/03/2018, diawali dengan melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementrian Keuangan, untuk belajar praktik Pengelolaan APBN. Selanjutnya, rombongan mengunjungi Kementrian Sekretariat Negara. Mahasiswa diajak untuk belajar Smart Governance Institutions. Rangkaian hari kedua, Selasa, 27/03/2018, mahasiswa IP diajak untuk mengunjungi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memahami Ketatanegaraan dalam konteks Konstitusi. Setelah itu, rombongan menuju Kementrian PAN-RB untuk diajak belajar mendalami Model Pengawasan terhadap ASN. Dari Kemetrian PAN-RB rombongan bergerak ke Kementrian Dalam Negeri untuk berdiskusi tentang Pembangunan Daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Hari terakhir, Rabu, 28/03/2018, mahasiswa IP mengunjungi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan guna memahami penguatan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah. Harapannya, SE dapat memberikan wawasan keilmuan sebagai bekal para mahasiswa nantinya. SE adalah rangkaian kunjungan yang berujung keilmuan.
PERS (Pecinta Riset dan Menulis) IP Gelar Rakor Bahas Agenda Rutin
Jumat, 23/03/18, bertempat di Ruang PKSP, FISIP-UMM, Prodi IP bersama PERS IP menggelar rakor membahas agenda rutin komunitas pecinta riset dan menulis. PERS IP diharapkan menjadi wadah atau ruang epistemik bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang memiliki minat dan bakat dalam penelitian dan penulisan. Rapat terbatas yang dihadiri Ketua Jurusan dan pengurus PERS IP membahas tentang arah kegiatan PERS IP agar menjadi komunitas yang aktif melakukan kajian-kajian keilmuan. Dengan adanya wadah PERS, diharapkan mahasiswa IP mampu memiliki daya kritis dalam menangkap isu-isu maupun kajian-kajian yang tengah hangat diperbincangkan. Tidak hanya menggelar diskusi topik-topik terkini, tetapi mahasiswa juga diharapkan mampu menulis opini ataupun artikel dengan baik dan benar.
Bangun Epistemic Community Mahasiswa, HIMAP Hadirkan Alumni Berprestasi
Bangun Epistemic Community Mahasiswa, HIMAP Hadirkan Alumni Berprestasi Rabu, 21/03/18, bertempat di Aula Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang, HIMAP bekerjasama dengan Prodi IP menggelar acara Alumni Bicara. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk epistemic community, yakni menggalakkan kembali diskusi-diskusi keilmuan di dalam diri mahasiswa. Acara yang mengambil tema “Tantangan dan Peluang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Di Era Globalisasi dan Demokrasi” menghadirkan alumni berprestasi Prodi IP, Mohammad Ilham, S.IP, yang kini sukses dalam berkarir di dunia jurnalistik. Diskusi yang berlangsung selama 3 jam begitu antusias diikuti oleh mahasiswa Prodi IP. Inti yang hendak dijelaskan oleh Pemateri adalah bagaimana mahasiswa Ilmu Pemerintahan harus mampu berkompetisi di tengah arus globalisasi dan demokrasi dengan menguatkan kompetensi dan kapasitas mahasiswa, seperti penguatan softskill bahasa Inggris. Beliau juga menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa harus memiliki tekad dan kesungguhan menimba ilmu agar masa depan mereka bisa lebih sukses dan hebat di bidang apapun.
Dosen Ilmu Pemerintahan UMM, Perkuat Program Pengabdian IbW Konservasi Agro Wisata Melalui Koordinasi antar Stakeholders
Dalam rangka menindak lanjuti program pengabdian Ipteks Bagi Wilayah (IbW) pada Tahun ke tiga, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM yang tergabung dalam tim pengadian Konservasi Wisata Agro di Kecamatan Bumiaji melakukan koordinasi antar stakeholders. Koordinasi yang berlangsung pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 ini bertujuan untuk melakukan observasi dan koordinasi mengenai penguatan program pengabdian. Selain itu koordinasi ini bertujuan untuk mensinergikan program kegiatan tim pengabdi dengan kelompok masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan koordinasi diawali dengan melakukan sharing dengan kelompok tani “Lancar Jaya” di Dusun Payan dan dilanjutkan koordinasi dengan pihak Kecamatan Bumi Aji.
