PEMBEKALAN PELAKSANAAN PROGRAM KURSUS BAHASA ASING (KBA) TAHAP 2
(Sabtu, 3/3/2018) Memasuki era milenial menuntut mahasiswa untuk lebih berkompetisi di berbagai bidang, termasuk penguasaan bahasa asing. Di dalam memfasilitasi hal tersebut, prodi IP FISIP-UMM bekerjasama dengan UPT. KBA UMM dalam proses belajar mengajar tentang bahasa, seperti bahasa Arab, Perancis, Inggirs, Jerman, Korea dan lainnya. Program ini wajib diikuti oleh mahasiswa semester 3 dan 4. Selain bertujuan untuk membekali diri mahasiswa dan peningkatan kualitas SDM dengan bahasa, program ini bertujuan untuk (1) mencapai visi Program Studi yaitu “menjadikan program studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf internasional untuk mendukung terwujudnya Effective Government sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam; (2) persiapan pelaksanaan program sit in/transfer kredit mahasiswa di perguruan tinggi Luar Negeri- program dilaksanakan pada semester 6; (3) persiapan pelaksanaan magang riset pemerintahan. Mahasiswa magang akan ditempatkan pada NGO Internasional serta (4) persiapan pelaksanaan program kelas internasional. Selain tersebut di atas, ada beberapa keuntungan-keuntungan yang tentunya akan langsung didapatkan oleh mahasiswa apabila mengikuti kurus bahasa asing ini. Seperti dapat langsung mengikuti program sit in dan proposal skripsi. Perlu diketahui kemampuan bahasa asing merupakan modal yang sangat penting untuk mendapatkan beasiswa kuliah di dalam maupun luar negeri, juga sebagai modal untuk menghadapi kompetisi dunia kerja di era milenial seperti sekarang ini.
Semakin Mengglobal, Prodi IP Kerjasama Dengan Khon Kaen University, Thailand
Kamis, 1/03/18, Prodi IP menggelar Kuliah Tamu dengan topik “Smart City As A Concept For Sustainable Development”. Kuliah tamu yang diselenggarakan di GKB III, Aula Teknik menghadirkan Pakar Smart City Thailan, Narin Jaroensabphayanont, Ph.D, Vice Dean College of Local Administration (COLA), Universitas Khon Kaen, Thailand. Mahasiswa Prodi IP semester VI dan IV begitu antusias mendengarkan dan menyerap ilmu yang disampaikan oleh Dr. Narin. Mahasiswa Prodi IP mendapatkan tambahan ilmu melalui studi komparasi implementasi Smart City di kota Khon Kaen, Thailand, dan pelaksanaan Smart City yang berjalan di Indonesia. Pada kesempatan ini juga dilakukan kerjasama (MoU) antara College of Local Administration (COLA) Universitas Khon Kaen dengan Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP-UMM, antara lain Program Pertukaran Mahasiswa, Joint Research dan Sit In. Tentunya, Program tersebut semakin menegaskan bahwa Prodi IP siap menjadi Program Studi unggulan yang berdaya saing, dan berwawasan Internasional.
Dosen IP UMM Ikut Workshop Kepenulisan Artikel Ilmiah di UMY
Tiga orang dosen IP, Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., Drs. Jainuri, M.Si., dan Salahudin, M.Si., ikut serta pada kegiatan Workhsop Kepenulisan Artikel Ilmiah Jurnal Bereputasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Workshop yang diselenggarakan Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) berlangsung selama tiga hari (29-29/2/18). Tujuan keikutsertaan dosen IP pada kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis artikel ilmiah, untuk memperkuat jaringan kerjasama riset dan publikasi, dan untuk mempercepat proses publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional bereputasi.
Program Pemberdayaan Masyarakat Prodi IP Raih Penghargaan
Selasa, 27/02/18, Prodi IP kembali meraih penghargaan atas dedikasinya membangun masyarakat sadar lingkungan. Melalui Program Aman Pangan unggulannya, Prodi IP berhasil mengubah mindset masyarakat agar mau beralih ke sayuran organik dan makanan sehat. Program unggulan yang sudah berlangsung selama 1 tahun telah mampu mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatannya melalui konsumsi makanan yang organik dan sehat. Tujuannya adalah membentuk masyarakat Indonesia sehat melalui keamanan makanan yang dikonsumsi. Kesuksesan program ini tentunya menjadi bukti bahwa Prodi IP UMM serius mengabdikan diri kepada masyarakat melalui sharing ilmu yang dimiliki. Tidak hanya unggul di dalam, tetapi semakin berkibar di luar, mengabdi kepada masyarakat. Itulah Prodi IP UMM.
Wisudawan/Wati Prodi Ilmu Pemerintah Periode I Tahun 2018 Rayakan Kemenangan
Gelaran Wisuda ke-82 Periode I Tahun 2018 telah berlangsung. Acara akbar tersebut dilaksanakan Sabtu, 24 Februari 2018 dengan menghadirkan Panglima TNI Marsekal TNI. Hadi Tjahjanto, S.IP sebagai keynote speaker. Prodi Ilmu Pemerintahan juga turut dalam acara akbar tersebut. Periode ini, Prodi Ilmu Pemerintahan mewisuda 19 wisudawan/wati. Terdiri dari 9 wisudawan dan 10 wisudawati. IPK Tertinggi Prodi Ilmu Pemerinatahan diraih oleh wisudawan atas nama Mohammad Jafar Loilatu, dengan nilai skripsi A, dan IPK tertinggi 3, 80. Harapannya, semoga para Wisudawan/Wati mampu menggunakan ilmu yang didapat selama kuliah untuk terjun ke lapangan menjadi generasi sukses membangun Indonesia
Bersiap Jadi Innovation Disruptor, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Hadiri Kegiatan Training for Trainer Di Rusunawa UMM
Dalam merespon perkembangan jaman yang semakin massif, Universitas Muhammadiyah Malang, melakukan brainstorming terhadap para dosen agar mampu menjadi pendamping bagi mahasiswa untuk lebih mampu berdaya saing, kreatif dan inovatif. Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 2018 di Rusunawa, UMM. Acara tersebut bertujuan untuk memberikan habit, motivasi, dan mental kewirausahaan kepada mahasiswa agar lebih adaptif dan mampu bersaing di dunia kerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,wawasan innovation disruption akan diintegrasikan dengan mata kuliah dan juga memberikan softskill kepada mahasiswa, yakni pelatihan Teknologi Informasi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pengusaha mitra UMM, untuk memberikan pandangan atau gambaran tentang dunia Bisnis dan Kewirausahaan. Salah satunya, adalah Tri Andi, Vice President of APINDO, Primadi H.Serad, Director for Education Devotion Programme of Djarum Foundation, dan sebagainya. Harapannya, mahasiswa UMM akan lebih mampu berkreasi, menggali potensi diri, serta menjadi entrepreneur muda. Untuk itu, melalui pelatihan ini dosen di lingkungan UMM, termasuk dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, bersiap menjadi Innovotion Disruptor, menginspirasi dan mendorong mahasiswa menjadi entrepreneur muda sehingga melahirkan karya-karya besar.
Jajaki Kerjasama Tahun 2018, HIMAP FISIP-UMM Lakukan Kunjungan Kerja Ke KOMAP UMY
Rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja HIMAP terhitung sejak keberangkatan pada tanggal 20 Februari sampai tanggal 22 Februari 2018 ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diikuti oleh 45 fungsionaris HIMAP, yang terdiri dari 5 formatur dan 40 anggota aktif. Kegiatan inti dari Kunjungan Kerja HIMAP UMM tahun 2018 ini diadakan di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dari pukul 09.15 sampai pukul 12.20 WIB. Kegiatan ini berupa sharing program kerja antara KOMAP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan HIMAP Universitas Muhammadiyah Malang. Output atau hasil yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kedua organisasi ini dapat saling mengevaluasi kinerja, mengadaptasi program – program kerja serta metode – metode yang bisa digunakan untuk keberlangsungan dan kesuksesan HIMAP maupun KOMAP.
Ketua Program Studi IP Temui Alumni IP 1991, Belajar Praktik Open Government
Kamis, 21/2/18, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A, secara khusus temui alumni IP UMM angkatan 1991, Kusnandaka Tjatur, di Bojonegoro guna memahami praktik Open Government dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Salah satu tim yang mendisain Open Government di Bojonegoro yang sudah dikenal dan dicontoh dunia adalah alumni IP. Karena itu, penting bagi Prodi IP untuk belajar kepadanya sebagai input pengembangan kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan UMM agar lebih dinamis dan futuristik. Dalam kunjungan itu, Kajur IP juga sempat bertemu Bupati Bojonegoro, Kang Suyoto. Pertemuan berlangsung di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Salam ProdIP News : MEMBANGUN KESALEHAN INTELEKTUAL DAN MENJADI INTELEKTUAL PRODUKTIF
Pada salam Prodipnews ini sengaja diberi judul “Membangun Kesalehan Intelektual dan Menjadi Intelektual Produktif”. Pada judul ini ada dua kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama dan saling mendukung dalam memposisikan aktor sebagai ilmuwan dan pemikir. Kesalehan Intelektual bermakna bagaimana individu membangun keilmuan, gagasan, dan ide yang mengedepankan kaidah-kaidah ilmiah, rasional, objektif, dan yang terpenting adalah harus berdasarkan ajaran-ajaran moral (agama). Umat muslim, disamping membangun kesalehan individu dan kesalehan sosial, wajib membangun kesalehan intelektual. Peran kesalehan intelektual sangat penting dalam membangun peradaban, karena sebagai katalisator pengembangan keilmuan yang berkemajuan adaptif, kontekstual, dan tetap memperhatikan makna tekstual. Karena itu, tanpa kesalehan intelektual, peradaban umat akan mengalami stagnasi atau malah kemunduran. Pertanyaannya, bagaimana membangun kesalehan intelektual? Membangun kesalehan intelektual dapat dilakukan melalui potensi pikiran yang dimiliki. Potensi pikiran dapat digunakan untuk membaca, menganalisis, mengkaji, meneliti, dan mendiskusikan hal-hal yang berguna bagi pengembangan keilmuan untuk kemajuan umat. Potensi pikiran tersebut tetap berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-Hadis. Ilmu yang dikembangkan melalui potensi pikiran tersebut harus dieksekusikan pada tindakan nyata untuk perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, berkemajuan, dan bebas dari kemiskinan dan kriminalitas. Intelektual yang mampu melakukan eksekusi ilmu seperti tersebut, oleh Antonio Gramsci disebut sebagai intelektual produktif. Antonio Gramsci, pemikir politik dan aktivis politik Italia, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Intelektual Produktif. Intelektual Produktif didefinisikan sebagai ilmuwan yang mampu merealisasikan ilmu yang dimiliki pada tindakan nyata. Intelektual Produktif tidak menjadikan ilmu hanya konsumsi pribadi yang disimpan pada kolom meja, almari, atau pada file-file komputer. Sebaliknya, Intelektual Produktif menjadikan Ilmu sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya menjadi lebih baik, yaitu yang mencerminkan keadilan dan pemerataan sehingga mewujudkan kesejahteraan pada semua lapisan masyarakat. Menurut Gramsci ciri-ciri intelektual produktif adalah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, berwawasan luas, aktif dalam pengambilan kebijakan publik, dan aktif dalam berbagai organisasi. Mahasiswa dituntut untuk menjadi intelektual produktif. Mahasiswa harus mengambil peran untuk melakukan perubahan sosial. Karena itu, tugas mahasiswa tidak hanya belajar dan duduk diam di dalam kelas dan tidak hanya mengerjakan tugas dari dosen. Mahasiswa harus mandiri dalam mengembangkan wawasan keilmuan dengan berbagai cara termasuk rajin membaca buku, berorganisasi, dan aktif dalam pertemuan ilmiah. Isu-isu publik harus disikapi dengan cepat, kritis, rasional, dan profesional. Semoga mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan mampu membangun kesalehan intelektual dan menjadi intelektual produktif.
Opini : REKRUITMEN KADER PARTAI ANTARA IDEALIS DAN PRAGMATIS
Mengingat besarnya peranan figur populer dalam meningkatkan perolehan suara partai, maka pada pemilu 2009, banyak partai yang juga mengandalkan figur populer untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Banyak figur-figur terkenal baik dari kalangan akademisi, artis, olah ragawan direkrut oleh partai menjadi anggota dan bahkan menjadi caleg dari partai bersangkutan. Di PDIP ada Diyah Pitaloka, dari kalangan artis; Miing tokoh komedi. Di Partai Demokrat ada Komar yang berasal dari tokoh komedian, Aji Massa’id dan Angelia Sondah dari kalangan artis. Di Golkar ada Indra J. Piliang dari akademisi; Icuk Sugiarto dari kalangan olah ragawan; Tantowi Yahya dari kalangan presenter. Di PAN ada Wanda Hamidah, Primus, dan Ikang Fauji dari kalangan artis; Eko Patrio, Mandra dari kalangan komedian dan lain lain. Bahkan PAN karena banyaknya caleg dari kalangan artis, maka kepanjangan PAN banyak di plesetkan menjadi “partai artis nasional”. Pola rekrutmen yang terjadi pada awal pemilu yang berlangsung tahun 1999 menunjukan adanya peran dominan dari pimpinan teras partai, baik di pusat atau pun di daerah, dalam menentukan calon anggota legislatif. Dalam pemilu dengan sistem proporsional daftar tertutup (proportional closed list), saham suara dari pemilu mutlak menjadi hak prerogratif partai kepada siapa suara pemilih itu akan diberikan. Kondisi ini melahirkan adanya penyakit kekuasaan berupa oligarkisme di tubuh partai, dimana pengambilan keputusan terpusat hanya pada segelintir elit partai dan akan berusaha terus menerus untuk dipertahankannya. Dalam kondisi seperti itu banyak dari kader partai yang menunjukan kesetiaannya, khususnya pada pimpinan partai, agar bisa menjadi nominasi dalam pencalegan atau pun hanya sekedar menjadi pengurus partai. Lebih jauh, karena berharganya kekuasaan struktural partai, maka perebutan kekuasaan di tubuh partai sangat tinggi, kalau tidak dikatakan kasar. Kasus perebuatan kuasaan di tubuh partai, hampir terjadi pada semua kepengurusan partai di Malang Raya. Kasus yang paling menonjol adalah perebutan pimpinan partai di tubuh PAN Kota Malang yang melahirkan dualisme kepemimpimpinan yaitu antara kepemimpinan Darul Komar dan Kepemimpinan Prof, Kaprawi, SH., dan tidak bisa secara cepat diselesaikan walaupun sudah ada campur tangan dari pengurus pusat PAN. Dalam penentuan calon anggota legislatif, unsur kedekatan dengan pimpinan partai lebih dominan. Lebih jauh, bagi kader yang ingin dicalonkan akan selalu memberikan konstribusi sejumlah uang kepada partai dengan alasan untuk pemenangan pemilu. Dapil-dapil yang menjadi lumbung suara partai, menjadi perebutan dan sekaligus menjadi dapil dengan harga yang besar untuk menjadi caleg. Memasuki pemilu 2009, sistem pemilu berubah lagi menjadi sistem proporsional daftar terbuka (proportional open list) murni (tanpa BPP). Sistem ini telah mendorong terjadinya perubahan strategi partai dalam memenangkan pemilu. Partai tidak lagi dominan dalam baik dalam penentuan caleg, maupun dalam pemenangan pemilu. Sistem kompetisi terbuka antar caleg di dalam internal partai, mendorong gairah caleg untuk berjuang dengan segala cara agar dapat memperoleh suara tertinggi di dalam partai supaya lolos menjadi anggota legislatif. Kondisi ini mendorong persaingan keras di antara para caleg internal partai, tidak lagi dengan calon di luar partainya. Dengan sistem baru, partai tidak hanya memasangkan caleg-caleg yang punya kualifikasi kepopuleran, jaringan, dan sumber daya keuangan dari internal partai. Akan tetapi partai berusaha mencari tokoh-tokoh populer yang punya tingkat akseptabilitas dan electabilitas tinggi dari eksternal partai untuk di pasang dalam nomor urut caleg. Keadaan ini telah melahirkan perilaku pragmatis dari kader partai, maupun partai dalam memperebutkan kekuasaan. Para kader yang kecewa dengan partainya, mereka dengan enteng masuk ke partai lain tanpa ada beban historis, sosiologis, maupun spikologis. Beberapa Pengurus partai politik ditemukan bahwa pada pemilu 2009, sebagian partai politik sudah secara terbuka membuka ruang bagi calon dari luar kader untuk menjadi caleg dari partai mereka. Dengan demikian, sistem pemilu proporsional daftar terbuka secara murni telah merubah peta politik di Malang Raya secara keseluruhan. Banyak caleg yang direkrut oleh partai yang bukan dari kadernya dengan pertimbangan caleg tersebut akan menguntung partai bersangkutan. Beberapa pertimbangan kenapa seseorang dapat direkrut, walaupun bukan kader partai, yaitu pertama karena punya modal sosial; dan kedua karena punya modal ekonomi. Modal sosial terkait dengan banyaknya pengikut yang seseorang miliki karena posisinya, baik sebagai tokoh agama, tokoh politik, maupun tokoh masyarakat lainnya. Modal ekonomi terkait dengan kekayaan yang dia miliki, biasanya mereka adalah seorang pengusaha atau orang yang punya kekayaan cukup untuk mendanai kampanye pemenangan pemilu. Dengan demikian, perubahan dari memilih partai menjadi memilih calon pada pemilu legislatif 2009 sedikit banyak telah menegasikan pendekatan ideologis. Para kader partai bisa pindah ke partai manapun yang dia suka dan bisa menerimanya menjadi caleg, tanpa hirau dengan identitas ideologis dan historis. Begitupun partai bisa menerima setiap orang yang akan menjadi caleg dari partai yang bersangkutan senyampang dianggap punya potensi, baik ekonomi maupun politik, tidak menghiraukan latar belakang caleg yang akan diterima. Pada tingkatan pemilih, pada pemilu 2009 dasar pertimbangan latar belakang atau ideologi partai tidak lagi menonjol, justru yang dominan adalah, apakah calon itu mempunyai kedekatan secara sosial atau pribadi!, dan apakan calon itu bisa memberikan konstribusi secara ekonomi kepada mereka!. Pola pilihan politik kepada partai pada pemilu 2009 sudah lebih cair dibanding dengan pemilu 1999 dan 2004. Kondisi tersebut telah menyebabkan konstruksi pendekatan ideologi dalam membangun pola hubungan partai dan pemilih semakin pragmatis.
