Nahkoda Baru : Abbiyu Imamul Abrar Terpilih Pimpin HIMAP

Malang, 9 September 2025 – Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Abiyyu Imamul Abrar (angkatan 2023), resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) periode 2025/2026. Pemilihan berlangsung secara demokratis dan diikuti seluruh anggota HIMAP dengan antusias. Dalam prosesnya, Abiyyu berhasil unggul dari kandidat lainnya setelah melalui tahapan penyampaian visi-misi serta debat yang interaktif. Kepercayaan besar yang diberikan mahasiswa Ilmu Pemerintahan mencerminkan optimisme terhadap arah kepemimpinan baru HIMAP. Abiyyu membawa visi untuk menjadikan HIMAP sebagai organisasi inklusif dan progresif dengan fokus pada tiga pilar utama: penguatan akademik, peningkatan keterlibatan sosial, serta pengembangan soft skills mahasiswa. “Mari bersama-sama menjadikan HIMAP sebagai rumah untuk berkembang dan berkontribusi nyata,” ungkapnya dalam pidato kemenangan. Terpilihnya Abiyyu disambut hangat oleh jajaran dosen dan pimpinan prodi Ilmu Pemerintahan. Harapannya, kepengurusan baru HIMAP dapat menghadirkan program yang inovatif, bermanfaat, serta mampu memperkuat peran mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.
Menginspirasi! Rizal Mahasiswa IP UMM Jadi Sekretaris BumDes Desa Kalisongo, Kab. Malang

Malang, 2 September 2025 – Kabar membanggakan datang dari mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Moch. Rizal Aminudin, mahasiswa semester 3 yang resmi terpilih sebagai Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Desa Kalisongo,Dau,Kab. Malang Pengangkatan ini merupakan hasil dari dedikasi, keaktifan, dan kontribusi positif Rizal dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Kiprahnya selama ini tidak hanya meningkatkan kualitas aktivitas di Desa Kalisongo, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat setempat. Sebagai sekretaris, Rizal tidak hanya berperan dalam pengelolaan administrasi umum dan operasional BumDes, tetapi juga mengelola manajemen unit BumDes, mendampingi direktur dalam menjalankan tugas, serta melakukan pengawasan terhadap unit-unit usaha yang ada. Dengan bekal ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama perkuliahan, Rizal diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan tata kelola serta mendorong inovasi usaha desa menuju arah yang lebih maju. “Pengangkatan ini bukan hanya sebuah pengakuan atas prestasi individu, tetapi juga menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa,” ungkap Moch. Rizal Aminudin. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan, untuk lebih aktif berperan dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan positif dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
Suara Mahasiswa IP UMM: Jemmy Kurniawan Soroti 300 Hari Kepemimpinan Presiden

Malang – 21 Agustus 2025, Genap 300 hari Presiden Indonesia memimpin, namun tanda-tanda arah kebijakan yang berpihak pada rakyat dinilai belum terlihat. Bagi Jemmy Kurniawan, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), waktu 300 hari sudah cukup untuk menakar kinerja dan komitmen pemerintah.“Tiga ratus hari cukup untuk menunjukkan arah, cukup untuk menyalakan harapan. Sayangnya, yang terlihat justru kebijakan yang setengah hati, pencitraan tanpa substansi, dan jarak yang kian melebar antara istana dan rakyat,” tegas Jemmy. Pemerintah memang mengklaim capaian besar, seperti 20 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp 300 triliun dana yang diselamatkan dari potensi korupsi. Namun di lapangan, rakyat masih menunggu lapangan kerja yang merata, harga pangan yang stabil, serta pembangunan yang adil. Ironisnya, ketika masyarakat mengeluhkan mahalnya beras, perhatian publik justru tersita pada isu kenaikan gaji ASN dan wacana APBN 2026. Menurut Jemmy, Presiden seharusnya tampil sebagai simbol harapan, bukan sekadar juru bicara. “Jika setelah 300 hari rakyat masih bertanya-tanya ke mana arah bangsa ini, maka jelas ada masalah serius dalam kepemimpinan,” ujarnya.Ia mendorong langkah konkret seperti penguatan UMKM dan sektor riil, pengembalian peran Bulog untuk menstabilkan harga pangan, reformasi birokrasi berbasis kinerja, perluasan program sosial hingga wilayah 3T, serta kepemimpinan yang lebih responsif melalui dialog publik dan blusukan. Menutup refleksinya, Jemmy menegaskan “Kemerdekaan bukan milik elite, melainkan milik rakyat. Dan kemerdekaan akan kehilangan makna bila Presiden tidak berpihak secara nyata pada masyarakat kecil. Kritik ini bukanlah kebencian, melainkan panggilan nurani. Tiga ratus hari sudah cukup untuk menilai kepemimpinan yang tidak berani berpihak adalah kepemimpinan yang gagal.”
Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dan Bawaslu Kabupaten Malang Perkuat Kerja Sama Strategis dalam Pengawasan Pemilu

Malang, 6 Agustus 2025 – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (IP UMM) secara resmi mempertegas kerja sama kelembagaan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang. Pertemuan yang berlangsung di UMM ini dihadiri oleh Muhammad Hazairin, S.Pi., selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang beserta jajarannya. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian, khususnya dalam hal pengawasan pemilu berbasis data. Salah satu bentuk nyata dari kemitraan ini adalah penerimaan mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM untuk melaksanakan program magang di Bawaslu Kabupaten Malang, yang menjadi sangat relevan menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2027. Selain itu, kolaborasi jangka panjang dirancang melalui integrasi program mata kuliah praktikum di mana mahasiswa dapat langsung terlibat dalam pemetaan kerawanan pemilu di lapangan. Analisis data akan dibimbing oleh dosen Ilmu Pemerintahan, sedangkan aspek teknis pengolahan data akan didukung penuh oleh laboratorium. Tak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Malang juga terbuka untuk terlibat sebagai mitra pengajar dalam Kelas Center of Excellence (CoE) Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, khususnya dalam bidang tata kelola dan penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya sejumlah database pemilu yang telah dimiliki oleh laboratorium, kerja sama ini diyakini dapat memperkuat kualitas pembelajaran dan kontribusi keilmuan terhadap demokrasi elektoral di tingkat lokal.
Re-Desain Kelas COE Prodi Ilmu Pemerintahan UMM: Dorong Kompetensi Adaptif di Era Pemerintahan Digital

Malang, 29 Juli 2025 – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar Lokakarya Re-desain Kelas Center of Excellence (CoE) sebagai langkah strategis dalam memperkuat kompetensi lulusan di era digital dan pemerintahan dinamis. Lokakarya ini menjadi ruang kolaboratif untuk menyusun ulang struktur pembelajaran CoE yang berbasis proyek dan teknologi. Salah satu keluaran penting dari kegiatan ini adalah penguatan kelas unggulan Data Government Analyst, yang dirancang dengan lima rumpun kompetensi utama yaitu kebijakan berbasis data, analisis data berbasis aplikasi, social network analysis, komunikasi dan advokasi kebijakan, serta AI for public policy dalam perumusan kebijakan publik. Redesain ini juga menekankan pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap tata kelola desa, sebagai ruang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual berbasis data dan dokumen kebijakan lokal menjadi bagian integral dari kurikulum CoE. Evaluasi terhadap sarana, mitra eksternal, dan pemetaan dosen juga menjadi bagian dari pembenahan. Arah pengembangan CoE dirancang agar sejalan dengan prinsip dynamic government pemerintahan yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Prodi IP UMM mendukung MBKM dan visi UMM PASTI. CoE bukan sekadar kelas unggulan, melainkan ruang praktik nyata untuk mencetak lulusan yang solutif, adaptif, dan siap terjun di berbagai sektor pemerintahan.
Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Mantapkan Rekonstruksi Kurikulum OBE Berbasis Luaran

Malang, 28 Juli 2025 – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan Lokakarya Rekonstruksi Desain Kurikulum Outcome Based Education (OBE) berbasis luaran di Meeting Space My Dormy UMM. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur kurikulum agar responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial-politik, dan kebutuhan masa depan lulusan. Dalam forum ini, disepakati bahwa kurikulum dikunci pada 144 SKS, dengan penambahan mata kuliah wajib dari universitas seperti Wawasan Berkelanjutan, Kewirausahaan, dan Teknologi Digital 1 dan 2 yang memuat unsur kecerdasan buatan. Penyesuaian kurikulum dilakukan tanpa menghilangkan mata kuliah inti yang mencerminkan kekhasan keilmuan Ilmu Pemerintahan. Prof. Dr. Asep Nurjaman, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A.,Muhammad Kamil, S.IP., M.A dan jajaran dosen lainnya menegaskan pentingnya penyusunan kurikulum sebagai turunan langsung dari visi misi prodi, bukan sekadar daftar mata kuliah. Kurikulum harus menjawab tantangan zaman, seperti penggunaan AI, pemahaman terhadap dynamic governance, dan penguatan riset kontekstual yang berorientasi pada solusi. Laboratorium diproyeksikan sebagai pusat penguatan keterampilan digital mahasiswa, termasuk pelatihan AI dan peningkatan kapasitas riset. Penggunaan AI tidak hanya diajarkan secara teknis, tetapi juga ditanamkan secara etis dan kritis. Pengembangan profil lulusan juga ditekankan untuk mencerminkan kemampuan adaptif, berpikir strategis, dan kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan. Lokakarya ini juga menyoroti perlunya inovasi dalam format tugas akhir mahasiswa yang tidak terbatas pada jurnal, namun bisa berbentuk proyek digital, produk kewirausahaan, atau karya inovatif berbasis teknologi. Dengan demikian, Prodi IP UMM menegaskan komitmennya dalam membangun kurikulum yang transformatif, relevan, dan berdampak.
Benchmarking Prodi Ilmu Pemerintahan Unmuh Jember ke IP UMM

Malang, 25 Juli 2025 – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menerima kunjungan akademik dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) yang berlangsung di Ruang 601 GKB 1 FISIP UMM. Kunjungan ini dibuka oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Muhammad Kamil, S.IP., M.A., yang menegaskan pentingnya kerja sama antar kampus Muhammadiyah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi. Kepala Laboratorium UM Jember, Dr. M. Hamdi HS, S.IP., M.A.P., menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam mempertahankan akreditasi unggul. Dalam sesi diskusi, Prodi IP UMM memaparkan berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan, seperti penggunaan sistem penjaminan mutu berbasis digital, penerapan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), pelibatan mitra eksternal dalam pembelajaran, serta penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi nasional. Selain itu, dijelaskan pula pentingnya pelibatan aktif mahasiswa dalam program MBKM, kompetisi ilmiah, publikasi, serta penguatan peran alumni sebagai mitra strategis dalam mendukung capaian akreditasi. Selanjutnya mereka juga mengunjungi Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang menjadi pusat pengembangan keilmuan berbasis teknologi. Laboratorium ini dirancang untuk menunjang praktik riset dan pembelajaran mahasiswa dengan berbagai perangkat digital seperti GIS untuk pemetaan wilayah, NVivo dan SPSS untuk analisis data kualitatif dan kuantitatif, RStudio untuk pengolahan statistik, serta VOSviewer, Scopus, dan Mendeley untuk mendukung riset literatur dan manajemen referensi ilmiah. Fasilitas ini menjadi salah satu keunggulan Prodi IP UMM dalam menyiapkan lulusan yang adaptif, analitis, dan mampu mengintegrasikan teknologi dalam studi kebijakan dan pemerintahan. Menutup kegiatan, Dr. M. Hamdi HS menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan berbagai wawasan yang diperoleh selama kunjungan. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut sebagai bentuk sinergi antar Prodi Ilmu Pemerintahan dalam jejaring Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman.
From UMM to Global Stage: Ahmad Ferdiansyah Bersinar di IYC 2025

Malang, 21 Juli 2025 – Kabar membanggakan datang dari keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ahmad Ferdiansyah, mahasiswa angkatan 2022, terpilih sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam ajang bergengsi International Youth Connection (IYC) 2025 yang bertempat di Malaysia Touris Center. International Youth Connection merupakan program internasional yang mempertemukan pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkolaborasi dalam konteks global. Dengan mengusung tema “Kolaborasi Pemuda Indonesia dalam Kompetisi Internasional”, IYC menjadi wadah pengembangan kapasitas diri, pertukaran gagasan lintas budaya, serta pembentukan jejaring internasional yang strategis. Melalui serangkaian kegiatan edukatif dan kompetitif, Ahmad turut berpartisipasi aktif dalam diskusi-diskusi multikultural dan proyek kolaboratif bersama peserta dari berbagai negara. Program ini tidak hanya menumbuhkan potensi intelektual, tetapi juga mengasah keterampilan hidup (life skills) dan wawasan global para pesertanya. “Bagi saya, pengalaman ini bukan hanya tentang menjadi delegasi, tetapi tentang keberanian untuk tumbuh, belajar, dan menjadi jembatan antara Indonesia dan dunia internasional,” ungkap Ahmad Ferdiansyah. Keterlibatan Ahmad Ferdiansyah dalam IYC menjadi bukti nyata dari semangat globalisasi yang ditanamkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, sekaligus mencerminkan komitmen institusi dalam mendorong mahasiswanya menjadi aktor perubahan di tingkat nasional maupun internasional. Selamat kepada Ahmad Ferdiansyah atas pencapaian luar biasa ini! Semoga kiprah Ahmad menjadi inspirasi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan lainnya untuk terus menorehkan prestasi di panggung dunia.
Mahasiswa IP UMM Siap Magang, Siap Berdampak: Menguatkan Peran Riset dalam Praktik Pemerintahan

Malang, 10 Juli 2025 — Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (IP UMM) menggelar kegiatan Pembekalan Teknis Magang Riset Pemerintahan bagi mahasiswa semester VI. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja nyata, khususnya di sektor pemerintahan, melalui pendekatan riset dan penguatan kompetensi akademik-terapan. Dalam pembekalan ini, mahasiswa diperkenalkan pada tiga skema magang yang akan dijalani, yaitu Magang Center of Excellence (CoE), Magang Berdampak, dan Magang Reguler. Masing-masing skema dirancang untuk menyesuaikan minat, kapasitas, dan tujuan pengembangan keilmuan mahasiswa. Fokus utama dalam seluruh skema ini adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan publik, melakukan riset lapangan, serta menyusun solusi berbasis kajian akademik. Selain menjalani proses magang, mahasiswa juga dituntut menghasilkan luaran yang mencerminkan kontribusi nyata terhadap institusi tempat mereka magang. Pada skema CoE, luaran berbentuk artikel ilmiah yang menunjukkan kedalaman analisis dan pemahaman kebijakan. Sementara pada skema Magang Berdampak, mahasiswa akan memproduksi artikel dan infografis sebagai bentuk diseminasi pengetahuan yang komunikatif dan aplikatif. Luaran tersebut menjadi salah satu instrumen evaluasi yang menekankan aspek orisinalitas, ketajaman analisis, serta kreativitas dalam menyampaikan gagasan. Penempatan magang mencakup berbagai jenjang pemerintahan, mulai dari instansi pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, hingga desa. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami secara langsung dinamika birokrasi, proses perumusan kebijakan, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Muhammad Kamil, S.IP., M.A., menegaskan pentingnya magang ini sebagai ruang aktualisasi mahasiswa dalam memahami sekaligus memberi kontribusi terhadap persoalan riil di dunia pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam riset kebijakan bukan hanya sebagai bentuk pelatihan, tetapi sebagai bagian dari misi akademik untuk menciptakan pemikir muda yang kritis dan solutif. “Magang riset ini bukan sekadar kewajiban kurikuler, melainkan ruang belajar yang konkret dan bermakna. Kami berharap mahasiswa mampu menunjukkan kapasitas sebagai peneliti muda yang tidak hanya mampu menganalisis, tetapi juga memberi alternatif solusi yang berdampak,” ujarnya.Dengan semangat “Berpikir Kritis, Bertindak Strategis”, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM siap menjalani pengalaman magang sebagai bagian dari perjalanan membentuk diri menjadi lulusan yang adaptif, berdampak, dan siap terlibat dalam penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
FIBAA Unlocked: Ilmu Pemerintahan UMM Diakui Dunia, Siap Go International!

Malang, 9 Juli 2025 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menorehkan prestasi monumental dalam sejarah pengembangan mutu akademik. Melalui proses evaluasi yang komprehensif dan ketat, Prodi Ilmu Pemerintahan resmi meraih akreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Keputusan akreditasi tersebut ditetapkan pada 5 Juni 2025 oleh FIBAA Accreditation and Certification Committee, dan akan berlaku hingga 4 Juni 2030. FIBAA merupakan lembaga akreditasi internasional yang berbasis di Bonn, Jerman, dan dikenal luas sebagai standar emas dalam menjamin mutu program studi di bidang ilmu sosial, manajemen, ekonomi, dan pemerintahan. Dengan diraihnya status Fully Accredited, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM membuktikan bahwa sistem pembelajaran, kurikulum, penjaminan mutu, dan orientasi praktik yang dimilikinya telah memenuhi kriteria internasional. Sertifikasi ini juga menjadi pengakuan atas keberhasilan UMM dalam mendorong transformasi pendidikan tinggi yang adaptif, relevan, dan kompetitif secara global. Capaian ini bukan hanya kebanggaan internal, tetapi juga representasi dari komitmen UMM dalam menghadirkan pendidikan berkualitas dunia dari tanah air. Seluruh proses akreditasi melibatkan audit mendalam terhadap aspek akademik, strategi pembelajaran berbasis praktik, keterlibatan mahasiswa, hingga kerja sama internasional. Akreditasi FIBAA akan menjadi modal penting dalam memperluas kolaborasi lintas negara, membuka peluang student exchange, serta memperkuat posisi Prodi Ilmu Pemerintahan sebagai bagian dari jejaring pendidikan global. Dengan pencapaian ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM semakin siap menjawab tantangan masa depan dan mempertegas visinya sebagai program studi unggulan di tingkat nasional maupun internasional. Ke depan, prodi akan terus melanjutkan inovasi, memperluas kemitraan strategis, dan memperkuat integrasi antara teori dan praktik untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif dalam dinamika pemerintahan dunia yang terus berubah.